Dahnil: Penguasaan Tanah oleh Prabowo Agar Tidak Dikuasai Asing

Rilpolitik.com, Jakarta – Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menjawab tudingan Anies Baswedan soal penguasaan tanah 340 ribu hektar oleh Prabowo dalam debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu (7/1/2024).

Dahnil menyampaikan, Prabowo sebenarnya sudah sejak awal menawarkan untuk mengembalikan tanah tersebut ke negara.

“Tanah tersebut sudah sejak awal sudah ditawarkan untuk dikembalikan dan dikelola oleh negara,” kata Dahnil dikutip dari akun X nya pada Kamis (11/1/2024).

Tanah tersebut, jelas Dahnil, dikelola oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki Prabowo. Dia mengatakan, proses penguasaan tanah tersebut dilakukan agar tidak dikuasai asing.

“Tanah tersebut adalah tanah yang dikelola oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pak Prabowo. Dan proses memperolehnya diketahui dengan jelas oleh Pak @Pak_JK , agar tanah-tanah tersebut tidak dikuasai pihak asing, seperti penjelasan Pak JK dulu,” ujarnya.

Bahkan, kata Dahnil, tanah tersebut tidak didapatkan Prabowo secara cuma-cuma, melainkan harus dibayar.

“Ketika tanah tersebut diperoleh oleh perusahaan Pak Prabowo, disyaratkan agar dibayar dengan tunai, yang kemudian agar tidak dikuasai asing pak prabowo memenuhi syarat tersebut,” ungkapnya.

“Pak Prabowo berjuang dengan semua potensi yang beliau miliki. jiwa, raga dan harta,” sambung dia.

Sebelumnya, dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024), Anies Baswedan menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Kepemilikan lahan 340.000 hektar itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019.

Menurut Anies, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta.

“Tidak ada yang perlu dirahasiakan, Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar sementara TNI kita, prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas,” ujar Anies.

“Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. itu kekurangan yang harus kita perbaiki,” ucap Anies.

(Faw/rilpolitik)