Amnesty Internasional Pertanyakan Permintaan Maaf Jokowi: Tak Ada Pengakuan Kegagalan

JAKARTA, Rilpolitik.com – Direktur Ammesty International Indonesia, Usman Hamid mempertanyakan permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan MPR pada Jumat (16/8/2024). Pasalnya, Jokowi tidak menyebut berbagai kesalahannya sehingga meminta maaf.

Usman pun menyebut permintaan maaf Jokowi hanyalah pidato kosong.

“Itu pidato yang kosong, karena tidak ada pengakuan atas kegagalan dari apa yang pernah ia janjikan,” ujar Usman, dalam diskusi publik di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Jumat.

Usman menyebut seharusnya permintaan maaf itu diucapkan karena Jokowi telah melakukan berbagai kegagalan selama sepuluh tahun menjadi presiden.

Usman lalu menyoroti sejumlah kegagalan yang terjadi di tangan Jokowi. Misalnya, janji Jokowi yang ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alih-alih diperkuat, KPK justru malah dilemahkan di era Jokowi.

Belum lagi mengenai indeks demokrasi Indonesia yang terus mengalami penurunan. Berdasarkan penelitian The Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi Indonesia menempati peringkat ke-56 secara global pada 2023. Padahal, tahun sebelumnya, atau pada 2022 Indonesia menempati peringkat ke-54.

Selain itu, Usman juga menyoroti permintaan maaf Jokowi yang tak relevan dengan keseluruhan pidato. Musababnya, Jokowi justru menyebutkan klaim keberhasilannya selama menjabat sebagai Presiden.

“Jokowi hanya menyebutkan berbagai tindakan yang dalam pandangan pribadinya benar untuk dilakukan,” ujar Usman.

Sebelumnya, Jokowi meminta maaf di penghujung masa jabatannya pada periode pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara sebangsa dan se-Tanah Air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun,” kata Jokowi di sidang tahunan MPR, di kompleks parlemen, DPR, Jumat (16/8).