Soal Kematian Bambang Saat Demo, Habib Bahar: Kalau GRIB Gak Ngaku, Berarti Pelakunya Polisi?

JAKARTA, Rilpolitik.com – Habib Bahar bin Smith mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kematian warga Pejompongan, Bambang Setiawan (59), saat kerusuhan pasca-demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2026) lalu.

Hal itu disampaikan Habib Bahar di hadapan para jemaahnya sebagaimana dalam video yang beredar di media sosial, dilihat rilpolitik.com, Kamis (3/9/2026).

Mulanya, Habib Bahar mengaku sudah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, terkait kematian Bambang yang ramai dikaitkan dengan oknum GRIB.

Dalam pembicaraan tersebut, kata Habib Bahar, Hercules membantah GRIB Jaya terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap Bambang yang berujung kematian itu. Hercules mengaku GRIB tidak berada di lokasi saat pengeroyokan tersebut terjadi.

“Saya punya hubungan yang baik dengan saudara Bapak H. Hercules. Hubungan saya baik, saudara-saudara. Hubungan saya bagus. Makanya kemarin saya telepon-teleponan mengenai masalah (kematian Bambang) ini. Dan tetap tidak mengakui bahwasanya itu bukan anak-anak GRIB. Karena mereka alasannya ada di Jakarta Pusat, ada di Slipi, sedangkan kejadiannya ada di Pejompongan,” tutur Habib Bahar.

Pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu pun mempertanyakan pelaku sebenarnya kasus tersebut. Menurutnya, polisi harus bisa mengungkap kasus kematian Bambang demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Jikalau ormas GRIB tidak mengakui bahwasanya anak buanya atau anggotanya, oknum-oknum GRIB yang menganiaya Pak Bambang sampai meninggal dunia, kalau nggak ngaku, terus siapa? Berarti polisi dong pelakunya? Berarti pelakunya polisi? Makanya jangan sampai kepercayaan rakyat hilang,” ujarnya.

Sebab itu, kata dia, polisi harus bergerak cepat dan tegas mengusut kasus tersebut secara transparan.

“Makanya polisi harus transparan. Tindak cepat, tegas, dan transparan. Jangan kita sepelekan satu nyawa, saudara-saudara,” ucap dia.

Habib Bahar menegaskan dirinya tidak gentar berhadapan dengan siapa pun, termasuk preman. Ia bahkan menantang pihak mana pun yang telah melakukan pengeroyokan tersebut untuk melawannya.

“Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Saya udah bilang, ‘Hei kalian semua itu, preman-preman itu ya, kalian semua preman-preman, kalian kumpul jadi satu semua, kalian kumpul semua jadi satu, mau siapa pun kalian, kumpul jadi satu. Jari kelingking saya bakal bergetar berhadapan dengan kalian’,” tegas Bahar.

Polisi Terbitkan Laporan Tipe A

Terkait kasus kematian Bambang, Polda Metro Jaya telah membuat laporan polisi tipe A. Laporan tersebut dibuat sebagai langkah proaktif kepolisian mengusut penyebab kematian Bambang.

“(Laporan Model A) ini kami buat sebagai bentuk proaktif Polri di dalam memberikan perlindungan, dan menghadirkan keberadaan negara di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan dan mengungkap apa yang terjadi,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (2/9/2026).

Iman menyampaikan, polisi telah melakukan visum terhadap korban meski pihak keluarga sebelumnya sempat menolak.

“Tentunya visum sudah kami lakukan. Dan keluarga tidak keberatan untuk dilakukan visum, sehingga hasil visumnya juga sudah kami peroleh dari Rumah Sakit Polri,” ujarnya.

Klarifikasi GRIB Jaya

Sebelumnya, Divisi Hukum DPP GRIB Jaya, Wilson Colling telah menyangkal berbagai narasi yang mengaitkan kerusuhan pasca-demo dengan organisasi GRIB.

Wilson secara khusus merespons beredarnya sejumlah video yang memperlihatkan Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, bersama sejumlah masyarakat di lapangan usai aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026.

Wilson mengatakan keberadaan Hercules bersama jajaran di lokasi tidak dapat langsung dimaknai sebagai keterlibatan dalam kerusuhan. Menurutnya, keberadaan Hercules di lapangan dalam rangka memantau keadaan sekaligus menjaga kondusivitas.

“Kehadiran tersebut merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan, bukan untuk memperkeruh keadaan, melakukan provokasi, ataupun terlibat dalam benturan fisik,” kata Wilson.

Wilson juga menegaskan tidak ada instruksi dari DPP GRIB Jaya kepada anggotanya untuk mengikuti demonstrasi maupun kegiatan apa pun yang berkaitan dengan aksi tersebut. Menurutnya, instruksi Ketua Umum GRIB Jaya telah disampaikan secara jelas dan tegas serta dipublikasikan melalui media internal organisasi.

Oleh karena itu, Wilson meminta keberadaan individu tertentu di suatu lokasi tidak serta-merta ditafsirkan sebagai representasi tindakan organisasi.

Dia menilai kesimpulan mengenai keterlibatan organisasi harus didukung bukti yang menunjukkan adanya perintah, koordinasi, atau tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana.

“Kehadiran di suatu tempat tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana,” tegasnya.

(Ah/rilpolitik)