Waketum MUI Soal Kesepakatan Dagang RI-AS: Perjanjian atau Penjajahan?

JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Cholil Nafis mengkritik keras kesepakatan dagang RI dan Amerika Serikat (AS) terkait produk AS yang masuk ke Indonesia tidak perlu sertifikasi halal. Kiai Cholil tidak habis pikir dengan kesepakatan tersebut.

“Ini perjanjian atau penjajahan ya? Kok jebol semua aturan dan bebas dagang. Jadi bebas mengelola semua kekayaan Indonesia,” kata Kiai Cholil lewat unggahannya di X, dikutip rilpolitik.com Minggu (22/2/2026).

Menurut Kiai Cholil, kesepakatan dagang RI dan AS melanggar konstitusi dan hak asasi karena mengabaikan sertifikasi halal.

“Ini melanggar konstitusi dan hak asasi. Sertifikat halal tak perduli,” ujarnya.

Karena itu, Kiai Cholil meminta pemerintah Indonesia untuk membatalkan kesepakatan dagang dengan AS.

Dia juga mengimbau umat Islam untuk tidak membeli produk AS yang tidak bersertifikat halal.

“Saya minta pemerintah mengkaji ulang dan umat jangan beli barang-barang US yang tak bersertifikat halal,” tutupnya.

Diketahui, Indonesia sepakat melonggarkan aturan halal terutama pada produk-produk asal Amerika Serikat. Ini dilakukan setelah kedua negara menuntaskan perjanjian dagang terkait tarif resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) yang diteken langsung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington, Kamis (20/2/2026) pagi waktu setempat.

Kebijakan tersebut menegaskan bahwa produk yang tidak dikategorikan sebagai halal tidak akan dikenai kewajiban tambahan berupa label ataupun sertifikat halal. Dengan begitu, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor produk nonhalal tidak diwajibkan mengurus proses sertifikasi halal sebagaimana yang berlaku bagi produk halal.

(War/rilpolitik)