HAM-I Apresiasi Keberanian Kejagung Mengusut Dugaan Korupsi Laptop Kemendikbudristek

JAKARTA, Rilpolitik.com — Langit pendidikan Indonesia kembali mendung. Bukan karena kurangnya anggaran, tetapi karena ulah segelintir pihak yang menjadikan anggaran pendidikan sebagai celengan kekuasaan. Menanggapi hal ini, Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi proyek pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Proyek senilai hampir Rp10 triliun itu, yang sedianya menjadi jembatan digitalisasi pendidikan nasional, justru diduga menjadi ladang subur praktik korupsi yang merugikan negara dan generasi penerus. Chromebook yang dibeli dinilai tidak kompatibel dengan realitas infrastruktur digital di banyak wilayah Indonesia. Alih-alih menjadi solusi, proyek ini terancam jadi ironi.

“Penegakan hukum terhadap kasus ini bukan semata soal uang negara yang raib, tapi tentang nyawa dari cita-cita pendidikan itu sendiri. Ketika dana pendidikan dikorup, yang dirampok bukan hanya angka di APBN—tetapi juga masa depan anak-anak pelosok negeri yang belajar di bawah cahaya pelita,” ujar Koordinator Nasional HAM-I, Asip Irama, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/5/2025).

Asip menyebut langkah Kejagung sebagai sinyal positif bahwa negara masih punya nyali untuk melawan korupsi di sektor yang seharusnya paling dijaga: pendidikan. Menurutnya, proyek pendidikan bukan ruang kompromi. Apalagi jika sudah menyangkut pilihan teknologi yang jelas-jelas bermasalah sejak awal.

“Kalau benar spesifikasi perangkat yang dipilih tidak relevan dengan kondisi di lapangan, tapi tetap dipaksakan demi proyek triliunan rupiah, ini bukan lagi kesalahan administratif. Ini kejahatan sistemik yang mencederai nalar publik,” tegas Asip.

Lebih jauh, HAM-I mendorong agar Kejagung tidak berhenti pada eksekutor teknis, tetapi menelusuri siapa pun yang terlibat dalam desain kebijakan—dari level pengambil keputusan hingga para aktor intelektual yang sembunyi di balik meja birokrasi.

“Tak boleh ada yang merasa kebal. Sekalipun berdasi dan populer, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Sektor pendidikan harus steril dari predator anggaran,” tambahnya.

HAM-I juga menyerukan kepada masyarakat luas, terutama generasi milenial dan pelajar, untuk aktif mengawal kasus ini. Bukan semata demi hukuman bagi pelaku, tapi untuk menegakkan pesan: bahwa bangsa ini tidak menawar harga sebuah integritas.

“Keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditolak. Bila kasus ini dibiarkan berlalu, maka kita sedang ikut serta mengubur harapan akan masa depan pendidikan yang bersih,” pungkas Asip.