Komisi II DPR Setuju Pemilu dan Pilkada Digelar Beda Tahun

JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda sepakat dengan usulan agar penyelenggaraan pemilu dan pilkada digelar pada tahun yang berbeda. Menurutnya, minimal ada jeda setahun di antara dua gelaran pesta demokrasi itu.

Hal itu disampaikan Rifqinizamy merespons usulan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, agar pemilu dan pilkada tidak digelar berbeda.

“Saya sepakat. Bahwa tahapan pemilu kita, pileg, pilkada, pilpres itu minimal jedanya setahun. Minimal,” kata Rifqinizamy pada Selasa (29/4/2025).

Dia mencontohkan jadwal saat gelaran Pemilu 2029 mendatang. Rifqinizamy mengusulkan pilpres dilaksanakan pada 2029, sementara pilkada pada 2030.

“Jadi nanti kalau 2029, ya minimal pilkadanya 2030. Tahun 2031 juga tidak apa-apa,” ujar dia.

Politikus Partai Nasdem itu menyampaikan salah satu alasan pemilu dan pilkada digelar di tahun berbeda agar memberikan jeda sekaligus alasan penyelenggara di provinsi, kabupaten, kota menjadi permanen.

“Tetapi saya juga ingin menyampaikan di forum ini bahwa keinginan untuk menjadikan pilkada untuk tidak langsung juga karena itu, kita juga harus bersiap apa pun yang akan terjadi ke depan. Kita harus memiliki skenario dalam konteks keaktivisan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menilai bahwa memang butuh evaluasi sistemik terhadap desain waktu penyelenggaraan pemilu ke depan.

Ia menyebut Pemilu 2024 paling rumit dalam sejarah Indonesia, bahkan mungkin dunia. Sebab, kata dia, penyelenggaraan serentak pilpres, pileg dan pilkada dalam tahun yang sama belum pernah terjadi sebelumnya.

Dia menyebut tumpang tindih tahapan menimbulkan tantangan besar, khususnya bagi penyelenggara di tingkat pusat hingga daerah. KPU harus menjalankan “double burden” tanpa jeda yang cukup.

“Kadang orang bertanya, KPU ngapain habis ini? Padahal tahapan pemilu itu minimal 22 bulan. Kalau lima tahun, tinggal tiga tahun untuk persiapan berikutnya,” jelas Afifuddin.