Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah dan DPR tahun ini hanya fokus membahas revisi Undang-Undang Pemilu.

“DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU Pilkada belum masuk Prolegnas Prioritas 2026. Saat ini fokus pembahasan ada pada revisi UU Pemilu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (19/01/26).

Dia juga memastikan, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pembahasan revisi UU Pemilu tidak akan mengalami perubahan. Artinya, Presiden dan Wakil Prasiden tetap dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada perubahan terhadap sistem tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan revisi UU Pilkada tahun ini.

Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat daftar inventaris masalah (DIM) yang secara resmi diajukan terkait RUU Pilkada, sehingga pembahasannya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Prasetyo mengatakan, setiap rencana perubahan undang-undang akan melalui mekanisme legislasi yang terukur, transparan, dan melibatkan pembahasan bersama DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita memastikan bahwa setiap proses legislasi tetap mengedepankan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta kepastian hukum,” tegasnya.

(Faw/rilpolitik)

Artikel DPR dan Pemerintah Sepakat Tak Bahas Revisi UU Pilkada Tahun Ini pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Anggota DPR RI dari Dapil Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep itu menjadi sasaran kemarahan netizen karena dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas disepakatinya usulan Revisi UU Pilkada yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.

Awiek dianggap bertanggung jawab karena dialah yang memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Politikus PPP itu kini mendapat hujatan dari masyarakat di dapilnya. Netizen Madura ramai-ramai mengajak masyarakat untuk tidak memilih Awiek jika maju pada Pilkada Pamekasan 2024. Hal itu sebagai bentuk kekecewaan publik terhadap Awiek yang berupaya menganulir putusan MK 60/2024 dan 70/2024.

Seruan untuk tidak memilih Awiek di Pilkada Pamekasan 2024 salah satunya terekam dalam kolom komentar unggahan akun Instagram ini. Mereka menyebut Awiek telah mempermalukan Madura.

“Untuk warga Pamekasan, jika @achmadbaidowi1111 ini maju Pilkada 2024, tolong ga usah dipilih. Dia Ketua Baleg DPR RI. Dia dan gerombolannya yg mengakali putusan MK demi oligarki dan dinasti Jokowi. Ayok warga Pamekasan yg kompak, jangan pilih Baidowi. Blacklist dia dari otak kalian. Jika foto dia nanti ada di surat suara, anggap aja ngga ada. Tak pantas orang kayak gitu dipilih,” tulis salah satu akun.

“Blaclist dari Pilkada Pamekasan! Jangan dipilih,”

“Bikin malu orang Madura kamu, Wi @achmadbaidowi1111. Ciri khas orang2 muka tembok, tak tahu malu. Terus terang aku pendukung Prabowo, bukan Anies. Tp menganulir putusan MK, itu jelas keterlaluan,”

“Semoga kabupaten Pamekasan tidak dipimpin orang seperti ini,”

Sebagai informasi, Achmad Baidowi berencana maju di Pilkada Pamekasan November mendatang. Saat ini, setidaknya dia sudah mendapat dukungan dari tiga partai politik, yakni PPP, PDIP, dan PAN.

Baliho-baliho bergambar Awiek pun sudah menyebar di seantero Kabupaten Pamekasan.

(War/rilpolitik)

Artikel Warga Madura Tandai Muka Achmad Baidowi, Tak Kan Dipilih Jika Maju Pilkada Pamekasan pertama kali tampil pada Rilpolitik.