Ada sebuah mata rantai penting dalam perjalanan peradaban manusia yang sering luput dari perhatian: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) bukan semata produk birokrasi sebuah pemerintahan. Ia merupakan bagian dari sejarah panjang kesadaran kolektif umat manusia untuk memastikan bahwa tragedi kemanusiaan tidak kembali berulang.

Kesadaran itu menemukan tonggak penting pada 1948 ketika Perserikatan Bangsa- Bangsa melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi tersebut lahir dari kesadaran dunia setelah Perang Dunia II menelan korban sedikitnya 60 juta jiwa. Karena itu, DUHAM dapat dipandang sebagai common denominator perjalanan peradaban modern: kesepakatan minimal umat manusia bahwa martabat setiap orang harus dihormati, tanpa membedakan bangsa, ras, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial.

Empat puluh lima tahun kemudian, Konferensi Dunia HAM di Wina, 1993, mempertegas kembali prinsip tersebut. Konferensi yang menjadi salah satu pertemuan HAM terbesar sejak lahirnya DUHAM itu menegaskan universalitas, keutuhan, dan saling ketergantungan seluruh hak asasi manusia. Dari sinilah gagasan Rencana Aksi Nasional HAM memperoleh pijakan penting: komitmen internasional harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di tingkat nasional.

Bagi Indonesia, perjalanan itu tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa sendiri. Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 membuka babak baru hubungan internasional negara-negara yang kemudian menjadi kekuatan penting Dunia Ketiga dan Gerakan Non-Blok. Indonesia bersama negara-negara baru merdeka berusaha keluar dari dikotomi Perang Dingin. Hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai hak kolektif masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan, pembangunan, keadilan sosial, dan kehidupan yang bermartabat.

Dalam perspektif itu, RANHAM Indonesia yang pertama kali dicanangkan pada 1998 memiliki makna historis yang jauh lebih dalam daripada sekadar sebuah keputusan pemerintah.

Ia lahir dari rahim Reformasi.

Setelah lebih dari tiga dekade pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki era baru: dari sentralisasi kekuasaan menuju demokratisasi, dari kekuasaan yang relatif tidak terbatas menuju negara hukum, dan dari budaya politik yang menempatkan negara sebagai pusat menuju pengakuan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan.

Presiden BJ Habibie mencanangkan RANHAM 1998–2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998. Sejak itu, RANHAM berkembang melalui beberapa generasi, termasuk periode 2004–2009, 2011–2014, 2015–2019, dan 2021–2025.

Hampir tiga dekade perjalanan tersebut menunjukkan satu hal: HAM tidak cukup hanya dijamin dalam konstitusi. Ia harus dikerjakan.

UUD 1945, terutama Pasal 28A sampai Pasal 28J, telah memberikan landasan konstitusional yang kuat. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Namun, norma hukum baru memiliki arti apabila diterjemahkan menjadi kebijakan, kelembagaan, anggaran, pelayanan publik, penegakan hukum, serta mekanisme pemantauan yang dapat dirasakan masyarakat.

Di sinilah RANHAM menemukan fungsi strategisnya.

RANHAM seharusnya memberikan arah bagi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan masyarakat luas. Ia memperkuat institusi HAM, mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, meningkatkan kesadaran HAM para penyelenggara negara, sekaligus merancang tindakan khusus bagi kelompok yang paling rentan.

Dengan demikian, RANHAM bukan sekadar daftar program. Ia adalah instrumen akuntabilitas negara.

Persoalan HAM pun tidak mengenal batas kementerian. Perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja migran, kebebasan sipil, hak ekonomi dan sosial, pencegahan penyiksaan, serta penghapusan diskriminasi membutuhkan kerja lintas lembaga dan lintas pemerintahan.

Lebih penting lagi, pelaksanaan HAM pada akhirnya terjadi di daerah.

Ia hadir di sekolah, rumah sakit, kantor pelayanan publik, tempat kerja, ruang pengadilan, lingkungan tempat tinggal, dan wilayah-wilayah yang masih menghadapi konflik maupun ketimpangan. Karena itu, RANHAM nasional harus menemukan bentuk konkretnya dalam kebijakan dan tindakan pemerintah daerah.

Kini RANHAM Generasi V telah berakhir pada 2025. Pemerintah sedang menyiapkan RANHAM Generasi VI untuk periode 2026–2030. Pemerintah menyatakan rancangan tersebut telah memasuki tahap akhir dan mencakup cakupan yang lebih luas, antara lain hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran, pencegahan penyiksaan, penghapusan diskriminasi rasial, serta pengarusutamaan HAM.

Dalam konteks itu, posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 2026 memberi bobot moral yang lebih besar terhadap keberlanjutan RANHAM di dalam negeri. Kepemimpinan di Dewan HAM PBB tidak semestinya hanya dibaca sebagai capaian diplomatik, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menunjukkan konsistensi antara komitmen Indonesia di tingkat internasional dan praktik HAM di tingkat nasional. Salah satu indikator penting keberhasilannya adalah terselesaikannya RANHAM Generasi VI tepat waktu, sesuai siklus kesinambungan dari generasi sebelumnya. Sebab, sulit bagi Indonesia untuk mendorong agenda HAM global secara kredibel apabila instrumen utama pemajuan HAM di dalam negeri justru mengalami kekosongan atau kehilangan kesinambungan. Kepemimpinan global akan memperoleh maknanya apabila dibuktikan pula melalui keteladanan nasional.

Momentum ini semestinya tidak dilihat hanya sebagai pergantian generasi dokumen kebijakan.

RANHAM Generasi VI perlu menjadi lompatan kualitas.

Indonesia menghadapi persoalan HAM yang semakin kompleks. Transformasi digital menghadirkan tantangan baru terhadap privasi dan kebebasan berekspresi. Pembangunan dan investasi membawa konsekuensi terhadap masyarakat yang bergantung pada tanah dan sumber daya alam. Mobilitas lintas negara menimbulkan tantangan perlindungan pekerja migran. Pada saat yang sama, kelompok rentan masih menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.

Karena itu, ukuran keberhasilan RANHAM tidak semestinya berhenti pada berapa banyak kegiatan dilaksanakan atau berapa banyak laporan disusun.

Ukuran yang sesungguhnya jauh lebih sederhana: apakah kehidupan manusia menjadi lebih bermartabat?

Apakah seorang anak dapat tumbuh tanpa kekerasan? Apakah perempuan memperoleh perlindungan ketika menghadapi diskriminasi? Apakah penyandang disabilitas menikmati akses yang setara? Apakah masyarakat adat memiliki kepastian atas hak dan ruang hidupnya? Apakah pekerja migran terlindungi? Apakah seorang warga yang berhadapan dengan kekuasaan dapat menemukan keadilan?

Di situlah RANHAM menemukan makna terdalamnya.

Kita tidak sedang membangun dari titik nol. Indonesia telah memiliki pengalaman hampir tiga dekade, perangkat hukum, lembaga-lembaga HAM, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, media, serta berbagai pembelajaran dari generasi RANHAM sebelumnya.

Modal tersebut harus digunakan untuk memastikan agar RANHAM Generasi VI tidak menjadi sekadar dokumen yang baik di atas kertas.

HAM adalah milik seluruh warga negara. Karena itu, RANHAM pun seharusnya menjadi agenda bersama, bukan milik satu kementerian atau lembaga. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, media, dan warga negara harus menjadi bagian dari pelaksanaannya.

Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya diukur dari pemilu, kebebasan berbicara, atau keberadaan lembaga perwakilan. Demokrasi juga diukur dari bagaimana negara memperlakukan manusia, terutama mereka yang paling lemah.

Hampir tiga puluh tahun setelah RANHAM pertama lahir dari rahim Reformasi, kita perlu menjaga tradisi itu. Bukan karena perjalanan HAM Indonesia telah selesai, melainkan justru karena perjalanan tersebut masih panjang.

RANHAM bukan sekadar rencana.

Ia adalah cara negara menerjemahkan janji konstitusionalnya ke dalam kehidupan nyata.

Dan janji itu pada akhirnya hanya akan bermakna apabila setiap warga negara dapat hidup dengan haknya, terlindungi martabatnya, dan memperoleh keadilan tanpa kecuali.

Artikel RANHAM dan Janji Konstitusional Negara Demokrasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.