Hasyim mengatakan, KPU masih berpandangan bahwa batas usia calon kepala daerah masih pada saat penetapan pasangan calon, bukan ketika pelantikan.

“Cara pandang kami (KPU), sebetulnya yang bisa digunakan untuk memastikan ada kepastian hukum tentang seseorang itu umurnya genap 25 tahun untuk calon bupati, walikota, atau genap 30 tahun calon gubernur, itu sebetulnya yang ada kepastiannya itu adalah ketika penetapan pasangan calon, 22 September 2024,” kata Hasyim di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (10/6/2024).

Menurut Hasyim, ranah KPU hingga penetapan calon kepala daerah. Sementara pelantikan pasangan kepala daerah terpilih adalah kewenangan pemerintah pusat.

“Setelah itu kan prosesnya disampaikan kepada pemerintah pusat, seperti bupati, walikota atas nama presiden yang menerbitkan SK Mendagri (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri). Untuk gubernur, yang menerbitkan SK Presiden atau Keppres (Keputusan Presiden),” ujarnya.

Namun, Hasyim mengungkapkan, KPU sedang melakukan harmonisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Kepala Daerah tersebut merespons putusan MA.

“Sedang dibahas dan harmonisasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),” ujarnya.

Selain itu, proses harmonisasi turut melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Artikel Kata Ketua KPU Soal Putusan MA yang Ubah Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Hasto, putusan itu tidak dalam rangka mendorong kepemimpinan anak muda. Dia menyinggung soal nepotisme di balik putusan tersebut.

“Keputusan MA, itu jauh dari suatu substansi untuk mendorong kepemimpinan anak muda,” tegas Hasto seusai kuliah umum di Fisip UI Depok, Senin (3/6/2024).

Jika putusan MA bertujuan mendorong kepemimpinan anak muda di daerah, jelas Hasto, seharusnya aturan itu mengakomodasi anak muda berusia 25 tahun boleh maju.

“Karena kalau (demi mendorong) kepemimpinan anak muda, kenapa tidak 25 tahun sekalian? Berdasarkan fakta-fakta empiris di negara demokrasi yang sudah maju. Tetapi (putusan MA) ini kan menunjukkan suatu kepentingan, sehingga yang diubah adalah 30 tahun pada saat nanti dilantik,” ungkapnya.

Hasto kemudian menyoroti jika akhirnya aturan ini berpotensi untuk membuka praktik nepotisme. Pasalnya pembuat aturan bisa saja tidak objektif ketika memutuskan itu.

“Ini kan merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan kekuasaan dengan menggunakan hukum, dan ujung-ujungnya tetap nepotisme, ini yang harus dikoreksi,” tandas dia.

Diketahui, putusan MA ini dicurigai publik untuk mengakomodir kepentingan politik anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangrep agar bisa maju pada Pilgub 2024.

Pasalnya, tanpa adanya putusan tersebut, Kaesang tak bisa memenuhi syarat usia minimum.

Artikel MA Ubah Syarat Batas Usia Cagub-Cawagub, Sekjen PDIP: Ujung-ujungnya Nepotisme pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebagai informasi, MA melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, mengubah syarat berusia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota dihitung saat pelantikan calon terpilih.

“Kalau kita lihat undang-undang nomor 10 2016 jelas, untuk mencalonkan dan dicalonkan, bukan untuk dilantik. Karena itu, kalau misalnya KPU berpatokan pada UU, dia bisa abaikan putusan MA tersebut karena patokan dia adalah UU,” kata Refly kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (1/6/2024).

Refly menyebut aturan yang tertuang dalam PKPU juga sudah jelas bahwa usia 30 tahun diberlakukan sejak penetapan pasangan calon. Sehingga jika aturan usia minimal 30 tahun berlaku pada saat pasangan tersebut dilantik, maka tidak memiliki dasar hukum.

“Jadi kalau seandainya misalnya PKPU itu dianggap berlebihan, maka berlebihannya itu adalah berusia 30 tahun sejak ditetapkan sebagai calon. Nah sejak ditetapkan sebagai calon boleh dicoret, maka kembali ke UU berusia 30 tahun sejak mencalonkan atau dicalonkan,” jelas Refly.

Refly mengatakan, diksi ‘saat mencalonkan’ dan ‘saat dantik’ itu memiliki makna yang berbeda.

“Jadi kita harus pake logic, mencalonkan sama dilantik beda kan artinya. Sejak mencalonkan itu sejak bawa berkas dan diterima berkasnya dilihat sudah usia 30 tahun atau tidak. Kalau sejak dilantik, kita tidak punya kepastian hukum,” pungkasnya.

Diketahui, MA mengubah syarat usia calon kepala daerah yang tertuang dalam Pasal Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 itu dari ‘dihitung saat pendaftaran’ menjadi ‘saat pelantikan’.

Artikel Refly Harun Sebut KPU Bisa Abaikan Putusan MA pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebagai informasi, melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, MA mengubah syarat berusia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota dihitung saat pelantikan calon terpilih.

“Kalau itu saya belum baca. Tidak bisa saya berkomentar,” kata Syarifuddin usai menghadiri wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Padang di Padang, Jumat (31/5/2024).

Syarifuddin menyebut MA tidak boleh mengomentari suatu putusan.

“Kita, kan, tidak boleh berkomentar terhadap putusan. Tidak boleh. Tidak boleh berkomentar-komentar,” ucap Syarifuddin.

Diketahui, Mahkamah Agung Mahkamah Agung (MA) mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mengatur syarat minimal usia calon.

MA mengubah syarat batas usia calon terhitung sejak pelantikan calon terpilih, bukan saat pendaftaran calon.

Perubahan ini membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo untuk maju pada Pilgub 2024. Tanpa perubahan tersebut, Kaesang tidak memenuhi syarat untuk maju. Sebab, usianya baru 29 tahun saat pendaftaran calon. Sementara saat masa pelantikan bila maju dan menang, Kaesang sudah berusia genap 30 tahun.

Artikel Ubah Syarat Batas Usia Cakada, Ketua MA Malah Ngaku Belum Baca Putusannya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kami minta Komisi Yudisial dalami keputusan MA,” ujar Ketum PP KAMMI Ahmad Jundi kepada wartawan, Jumat (31/5/2024).

Menurut Jundi, tak ada yang salah dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dia menilai, aturan tersebut sudah sesuai dengan UU Pilkada.

Sebab itu, KY perlu mendalami putusan MA yang mengubah ketentuan dalam aturan tersebut.

“Tentu publik akan sulit mengesampingkan dugaan adanya kepentingan politik putra presiden dalam putusan ini,” jelas Jundi.

Jundi menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Dia melihat ada kemiripan pola di antara putusan MA dan MK tersebut.

“Kami pikir nalar publik hari ini belum sembuh dari cedera pada putusan MK, dan kembali dilukai dengan putusan MA yang polanya mirip,” sambungnya.

Diketahui, melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, Mahkamah Agung (MA) mengubah syarat batas usia calon gubernur dan wakil gubernur dari 30 tahun saat mendaftar sebagai calon menjadi 30 tahun saat dilantik.

Putusan tersebut menuai banyak kritik karena dianggap membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep maju Pilgub 2024 meskipun secara umur masih belum memenuhi syarat saat pendaftaran. Sebab, Kaesang saat ini baru berusia 29 tahun.

Artikel KAMMI Minta KY Dalami Putusan MA yang Buka Jalan Bagi Kaesang Maju Pilgub pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ya sebenarnya sikap dari rapat kerja nasional ke-lima PDIP sangat jelas terhadap berbagai kecenderungan untuk menggunakan hukum sebagai alat itu tidak dibenarkan karena fungsi legislasi itu berada di DPR,” ujar Hasto di Ende, NTT, Jumat (31/5/2024).

Hasto mengatakan DPR memiliki kedaulatan penuh untuk melakukan fungsi legislasi. Dia heran justru keputusan itu diambil lembaga yudikatif.

“Kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem politik kita seperti itu hanya ada satu lembaga di tingkat nasional. Satu badan di tingkat nasional yang punya kewenangan legislasi sehingga materi muatan tersebut harusnya menjadi produk dari DPR RI yang memegang kedaulatan dalam fungsi legislasi bukan berada di lembaga yudikatif,” katanya.

Hasto menilai hal itu sejalan pula dengan pernyataan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato terkait otokritik legalisme. Ia menyinggung yang dibutuhkan Indonesia adalah demokrasi sehat bukan kekuasaan.

“Di dalam pidato Ibu Megawati Soekarnoputri itu dikatakan sebagai otokritik legalism, itulah yang dikritisi karena kita ingin membangun demokrasi yang sehat bukan demokrasi kekuasaan,” ungkapnya.

Diketahui, MA ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal tersebut mengatur usia paling rendah untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 30 tahun, dan batas usia 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Namun, melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 MA mengubah aturan yang semula usia minimal ‘terhitung sejak penetapan pasangan calon’ kemudian berubah menjadi ‘saat pelantikan’.

Artikel Sekjen PDIP Kritik Putusan MA yang Ubah Syarat Batas Usia Cagub-Cawagub pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jhon menyebut Jokowi kembali memainkan drama seolah-olah tidak ikut campur terhadap putusan yang dinilai akan menjadi jalan bagi putra bungsunya, Kaesang Pangarep agar bisa maju Pilgub 2024.

“Drama lempar batu sembunyi tangan dimulai lagi,” kata Jhon dalam unggahannya di X dikutip pada Jumat (31/5/2024).

Dia secara tegas menyatakan bahwa Jokowi lah sutradara dari drama yang ia anggap kotor ini.

“Lagi-lagi, rakyat dibuat bengong seolah-olah Jokowi nggak ngapa-ngapain, padahal dialah sutradaranya drama kotor ini,” ujarnya.

Jokowi, katanya, tidak mau disalahkan dari putusan tersebut sehingga dia melempar isunya ke MA.

“Dia melempar tanggungjawab sepenuhnya ke pihak lain agar ketika diminta pertanggungjawaban, dia tidak mau disalahkan,” katanya.

Padahal, kata Jhon, Jokowi bisa meminta MA untuk tidak mengurusi soal batas usia calon kepala daerah demi menghindari praktek nepotisme.

“Tapi apa dia mau? Tentu tidak. Karena kekuasaan ini terlalu menggiurkan,” ujarnya.

Diketahui, dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, MA mengubah penghitungan usia calon kepala daerah yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020.

Aturan tersebut sebelumnya mengatur syarat usia minimum calon kepala daerah untuk Gubenur dan Wakil Gubernur adalah 30 tahun saat pendaftaran dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota.

Kini, aturan penghitungan usia minimal diubah menjadi ‘saat pelantikan’, bukan ‘saat pendaftaran’.

Sebagai informasi, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, selama ini digadang-gadang untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Namun, rencana itu terganjal oleh aturan yang mensyaratkan calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia menimal 30 tahun saat pendaftaran. Sementara usia Kaesang saat ini baru 29 tahun.

Dengan adanya putusan MA yang memerintahkan KPU mencabut PKPU Nomor 9 Tahun 2020 itu, Kaesang dipastikan bisa maju pada Pilgub 2024.

Artikel Jawaban Jokowi Soal Putusan MA Disebut Sebagai Drama Lempar Batu Sembunyi Tangan pertama kali tampil pada Rilpolitik.