Zainurrozi mengatakan kini sudah waktunya untuk bergerak melakukan protes atas kinerja Korps Bhayangkara.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Rozi itu saat berorasi dalam aksi unjuk rasa menuntut pencopotan Kasatreskrim di depan Mapolres Sumenep, Pabian, Kota Sumenep, Jumat (15/8/2025).

“Perlu kita tegaskan, kita sudah terlalu lama diam. Kami sudah terlalu lama sabar. Maka hari ini waktunya kita bangkit melawan penindasan, melawan kesewenang-wenangan yang ada di Polres Sumenep,” kata Rozi dalam orasinya.

“Kami datang untuk menagih aduan atau laporan di Polres Sumenep terkait korupsi yang sampai saat ini tidak pasti,” imbuhnya.

Menurut Rozi, hingga saat ini tak pernah ada berita Polres Sumenep berhasil mengungkap kasus korupsi.

“Pernahkah kita mendengar Polres Sumenep berhasil mengungkap korupsi?” ujar Rozi yang kemudian dijawab “tidak” oleh massa.

Sebab itu, kata dia, sudah waktunya mahasiswa dan pemuda bergerak menyuarakan hak-hak rakyat.

“Hari ini kita waktunya bergerak. Hari ini kita waktunya menyuarakan hak-hak takyat,” tegasnya.

Rozi menegaskan aksi demonstrasi ini merupakan bentuk kecintaannya terhadap institusi Polri supaya mau menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi.

“Kami mencintai Polres Sumenep. Maka dari itu, kami datang untuk mem-follow up atau evaluasi atas laporan yang masyarakat layangkan ke Polres Sumenep,” ujarnya.

Diketahui, massa dari LBH Taretan Legal Justitia menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Sumenep pada Jumat (15/8/2025). Mereka meminta agar Kasatreskrim Polres Sumenep dicopot atas dugaan terima aliran duit pengamanan kasus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Terkait tuntutan ini, Wakapolres Sumenep, Kompol Masyhur Ade meminta massa untuk melaporkan secara resmi dugaan suap kasus BSPS itu ke Provos Bid Propam Polres Sumenep.

Dia mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti setelah ada laporan resmi. “(Sebab) kami tak bisa menindaklanjuti begitu saja. Ada saluran-saluran yang harus kami lalui,” kata Masyhur saat menemui massa.

Nantinya, kata dia, Provos akan melakukan investigasi berkaitan dengan sangkaan yang dilayangkan massa terkait dugaan aliran duit BSPS ke oknum Pidkor Polres Sumenep.

Masyhur mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dugaan penerimaan aliran duit haram BSPS oleh oknum Pidkor Polres Sumenep setelah ada hasil investigasi dari pihak provos.

“Jadi kami butuh pembuktian melalui kerja provos. Jadi ikuti saluran yang ada, sehingga kami bisa menindaklnjuti aspirasi rekan-rekan,” ujarnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Orator Aksi: Ini Waktunya Kita Bangkit Melawan Penindasan dan Kesewenangan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Lagu terseb diputar sebelum aksi unjuk rasa di depan Gedung Mapolres Sumenep dimulai pada Jumat (15/8/2025). Aksi ini digelar oleh LBH Taretan Legal Justitia.

Lagu ‘bayar bayar’ diputar melalui sound mobil komando yang dibawa oleh massa. Sound tersebut menghadap langsung ke aparat kepolisian yang berjaga.

Mendengar lagu tersebut, aparat kepolisian hanya terdiam. Mereka tidak protes pemutaran lagu yang liriknya penuh dengan kritik terhadap institusi Polri itu.

Sebagai informasi, lagu berjudul ‘bayar bayar bayar’ bercerita tentang ‘pungutan’ ketika berurusan dengan polisi. Lagu tersebut dirilis grup band bergenre punk asal Purbalingga, Sukatani.

Sementara itu, aksi unjuk rasa di Mapolres Sumenep ini menuntut pencopotan AKP Agus Rusdianto dari jabatan Kasatreskrim atas dugaan menerima suap dalam pengamanan kasus korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Sumenep.

Aksi ini merupakan yang kedua dengan pokok tuntutan yang sama. Berdasarkan rilis media yang disebar LBH Taretan Legal Justitia, ada tiga tuntutan dalam aksi jilid 2 ini sebagai berikut:

1. Kapolres Sumenep segera mencopot Kasat Reskrim yang terlibat praktik suap.

2. Bongkar dan usut tuntas kasus BSPS hingga ke akar-akarnya.

3. Hentikan budaya “setor” di institusi Polri yang mencoreng kehormatan penegak hukum.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Massa Aksi Putar Lagu ‘Bayar Bayar’ Sukatani di depan Mapolres Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Tudingan itu disampaikan Sulaisi saat berorasi dalam aksi unjuk rasa bersama Aliansi Masyarakat Sumenep Peduli (AMSP) di depan Mapolres Sumenep, Pabian, Kota Sumenep pada Kamis (7/8/2025). Videonya kemudian diunggah di akun Tiktok pribadi Sulaisi seperti rilpolitik.com lihat pada Sabtu (9/8/2025).

Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Jawa Timur (APSI Jatim) itu menyebut Polres Sumenep telah melakukan kriminalisasi terhadap warga yang tidak bersalah. Itu sebabnya dia menyebut Polres Sumenep telah dikuasai penjahat.

“Saya berdiri di sini, saya sampaikan tadi bukan atas nama pribadi, tapi atas nama rakyat Sumenep yang kami sebut tadi dikriminalisasi. Kenapa kami harus bicara? Karena slogan Polri, ‘Polri untuk masyarakat’. Kenyataannya, Polri telah berubah menjadi milik penjahat,” tegas Sulaisi dalam orasinya.

“Kenapa begitu? Dalam kasus yang tengah saya tangani, ada tersangka namanya Muhammad Waris yang bagi kami, kami yakin, haqqul yakin 1000 persen dia Muhammad Waris itu adalah korban kriminalisasi. Kenapa? Karena ada elite-elite kecil di desa yang berpengaruh, mampu memengaruhi institusi ini. Sehingga yang seharusnya orang tidak melakukan kejahatan harus ditahan dituduh melakukan kejahatan,” imbuhnya.

Sulaisi pun menantang penyidik, pelapor dan saksi perkara tersebut untuk melakukan sumpah mubahalah atau sumpah kutukan.

“Kami tantang untuk sumpah mubahalah. Kalau kalian wahai para penyidik, wahai pelapor, wahai saksi yang terduga palsu itu, saudara jika berbohong maka kita berdoa kepada Allah agar azab Allah diturunkan kepada saudara, kepada anak-anak saudara, kepada istri saudara, kepada keluarga saudara. Kalau saudara berani, kami keluarga dari tersangka Moh Waris dan Moh Waris sendiri siap bersumpah demi Allah,” tantang Sulaisi.

Sulaisi sendiri pun siap bertanggung jawab secara pribadi jika salah dalam menangani perkara tersebut.

“Saya pengacaranya tidak akan menyerah. Kalau saya salah, saya pertanggungjawabkan kesalahan saya. Tidak ada orang lain yang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan jika saya salah dalam menangani perkara ini,” pungkas dia.

Sebagai informasi, kasus yang menjerat Moh Waris ini berawal dari insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Sergang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, antara Matwani melawan Hindun pada 21 April 2025.

Saat itu, Matwani yang mengendarai sepeda motor menabrak Hindun yang sedang mengayuh sepeda pancal. Keduanya pun akhirnya sama-sama dilarikan ke rumah sakit.

Namun na’as, nyawa Matwani tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Moh Anwar Sumenep selama kurang lebih satu minggu. Matwani meninggal dunia pada 28 April 2025.

Kematian Matwani ini berujung laporan ke Polres Sumenep. Pihak keluarga Matwani menyebut luka yang dialami Matwani bukan akibat kecelakaan, melainkan karena adanya penganiayaan.

Dalam laporan ini, Polres Sumenep kemudian menuduh Moh Waris sebagai pihak yang bertanggung jawab dan menetapkannya sebagai tersangka penganiayaan.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Sulaisi Tuding Polres Sumenep Dikuasai Penjahat: Orang Tak Bersalah Dikriminalisasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.