“Memasuki tahun 2026 KPK mulai bangkit. OTT sana sini,” kata Mahfud lewat unggahannya di X @mohmahfudmd, Kamis (5/2/2026).

Meski belum menyentuh kasus-kasus besar, Mahfud menilai pergerakan KPK saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang bagus.

“Pemerintah mulai memberi ruang kepada KPK untuk beraksi, meskipun belum lincah menyentuh kasus-kasus besar. Ini perkembangan bagus,” ujarnya.

Mantan Cawapres 2024 itu pun mengajak publik untuk mendukung KPK dalam memberantas korupsi.

“Eksistensi KPK secara yuridis makin kuat karena fungsinya masuk di dalam KUHAP. Ayo kita bersamai KPK,” pungkasnya.

Sebagai informasi, KPK setidaknya telah melakukan OTT sebanyak 5 kali sepanjang Januari hingga awal Februari 2026.

OTT pertama dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, terkait kasus dugaan suap pada 9 Januari 2026. Dalam operasi ini, lembaga antirasuah itu mengamankan 8 orang.

Kedua, KPK melakukan tangkap tangan Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya terkait kasus dugaan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Mereka ditangkap pada 19 Januari 2026.

Lalu di hari yang sama, KPK juga menangkap tangan Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemkab Pati.

Terbaru, KPK melakukan OTT di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin pada 4 Februari 2026. Di hari yang sama juga KPK gelar OTT di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta.

(War/rilpolitik)

Artikel Mahfud MD Sebut KPK Mulai Bangkit pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, OTT kali ini berkaitan dengan kegiatan importasi.

“Terkait dengan konstruksi perkaranya, yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta,” kata Budi, Rabu.

Dalam OTT ini, KPK mengamankan sejumlah pihak di dua lokasi, yakni Jakarta dan Lampung. KPK menduga ada korupsi yang dilakukan oleh para pihak terkait impor.

“Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini KPK mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan juga di Lampung,” jelas Budi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan pihaknya melakukan OTT di kantor Bea Cukai Kementerian Keuangan.

“Bea-Cukai Jakarta,” ujar Fitroh, Rabu (4/2).

Namun, Fitroh belum menjelaskan berapa orang yang diamankan dalam OTT ini.

KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Sejauh ini, para pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa.

Artikel KPK Gelar OTT di Kantor Bea Cukai pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kini, keduanya sudah ditahan KPK untuk 20 hari ke depan. Selain keduanya, KPK juga menahan pihak swasta bernama Sarjan.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Asep, Ade diduga menerima suap dan penerimaan lainnya hingga Rp 14,2 miliar. Ia menjelaskan, kasus ini berawal setelah Ade Kuswara terpilih sebagai Bupati Bekasi dan menjalin komunikasi dengan Sarjan, pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

Dari komunikasi tersebut, dalam rentang satu tahun terakhir, Bupati Ade rutin meminta ‘ijon’ paket proyek kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang.

“Total ‘ijon’ yang diberikan oleh Sarjan kepada Bupati Ade bersama-sama HM Kunang mencapai Rp9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara,” ujarnya.

Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, Bupati Ade juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar.

Dengan demikian, total uang yang diterima Bupati Ade mencapai Rp14,2 miliar.

Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan barang bukti di rumah Bupati Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. “Di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ‘ijon’ ke-4 dari Sarjan kepada Ade, melalui para perantara,” tuturnya.

Atas perbuatannya, Bupati Ade Kuswara bersama-sama HM Kunang selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.

Artikel KPK Tahan Bupati Bekasi Ade dan Ayahnya Usai Terjaring OTT pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan dalam sesi tanya jawab pada uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Komisi III DPR RI, Selasa (19/11/2024).

“Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close, karena itu (OTT) tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP,” kata dia di hadapan anggota Dewan.

Pernyataan tersebut membuat anggota Komisi III happy. Mereka menyambut pernyataan Johanis Tanak dengan riuh tepuk tangan seisi ruangan.

Tanak menjelaskan, pengertian “operasi” dalam kamus bahasa Indonesia diibaratkan seperti operasi bedah di mana para dokter dan tenaga kesehatan harus sudah siap dan mempunyai perencanaan matang sebelum melakukan tindakan.

“Sementara pengertian ‘tertangkap tangan’ menurut KUHAP adalah suatu peristiwa yang terjadinya seketika itu juga pelakunya ditangkap dan menjadi tersangka,” ujar Tanak.

“Kalau pelakunya melakukan perbuatan dan ditangkap, tentu tidak ada perencanaan. Kalau ada satu perencanaan, operasi itu terencana, peristiwa yang terjadi suatu seketika itu tertangkap, ini suatu tumpang tindih yang tidak tepat,” ucap Wakil Ketua KPK ini.

Ia mengaku, sejak awal menganggap OTT merupakan tindakan yang tidak tepat berdasarkan argumentasi tersebut.

Namun, ia kalah suara dengan mayoritas pimpinan KPK lain yang setuju OTT sebagai langkah pemberantasan korupsi yang perlu dilakukan.

“Mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, apakah tradisi itu bisa diterapkan, tidak bisa juga saya menantang,” ujar dia.

Artikel Capim KPK Johanis Tanak Ingin Hapus OTT, DPR Happy pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Arsul, kasus-kasus korupsi yang menjadi target OTT KPK selama ini hanyalah kasus kecil.

“OTT itu hanya satu bentuk penindakan. Kebetulan yang paling sering lakukan @KPK_RI. Namun kasus-kasus korupsi yang menjadi target OTT itu mayoritas bukan kasus korupsi besar, melainkan hanya suap-suap “kecil” seperti terkait jual beli jabatan,” kata Arsul dikuti dari akun Twitternya @arsul_sani pada Kamis (20/7/2023).

KPK, lanjut Arsul, harusnya lebih fokus pada penyelesaian kasus-kasus besar, bukan hal-hal kecil.

“Seyogianya setelah OTT serahkan kepada penegak hukum lain sehingga KPK bisa fokus kasus besar,” ujar Arsul.

Politikus PPP itu mengungkapkan KPK memiliki anggaran penindakan kasus korupsi lebih besar ketimbang Kejaksaan Agung. Dengan demikian, katanya, KPK harusnya mampu memerkan kasus-kasus besar berbasis case building.

“Dengan alokasi anggaran per kasus yang lebih besar dibanding dengan yang diberikan kepada @KejaksaanRI, capaian KPK yang pantas dipamerkan adlah penindakan kasus-kasus korupsi besar berbasis ‘case building’,” tegasnya.

“Sekarang ini yg kelihatan “unggul” dalam penanganan kasus dugaan korupsi besar berbasis “case building” adalah Kejaksaan Agung,” imbuhnya.

Ia pun menantang KPK untuk meniru Kejaksaan Agung dalam hal menyelesaikan kasus-kasus besar yang belum tuntas.

“Hayooo, KPK selesaikan juga kasus-kasus korupsi besar, terutama yang belum tuntas: Bank Century (baru 1 kasus yg ke pengadilan); Bansos; Hambalang (?); e-KTP; kasus perusahaan tambang (?),” pungkasnya.

Sebelumya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku setuju dengan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut tindakan KPK yang selalu melakukan OTT merupakan pemikiran yang kampungan.

Menurut Mahfud seharusnya KPK memang tidak banyak melakukan OTT.

“Caranya apa? Cegah agar tidak terjadi korupsi. Itu artinya digitalisasi yang lebih bagus di pemerintahan. Kan, sudah benar logikanya Pak Luhut,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Namun, Mahfud mengakui OTT tidak bisa dilarang karena mekanisme pencegahan masih belum berjalan sempurna.

“Tidak ada yang bertentangan, bagus. Tapi untuk jangka panjang jangan pamer-pamer OTT, kita cegah dari awal. Tapi sekarang karena belum bisa dicegah, ya, di-OTT saja,” ujarnya.

“Malah kalau saya lebih bagus, biar tampak bahwa negara hadir di situ,” pungkasnya.

Artikel Komisi III Tantang KPK Tuntaskan Kasus Besar Ketimbang Hanya OTT Hal Receh pertama kali tampil pada Rilpolitik.