“Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena,” kata Masinton dalam sebuah diskusi pada Sabtu (4/5/2024).

Masinton menegaskan jika PDIP menjadi oposisi, pihaknya tidak akan sekadar mengkritik, tetapi akan memberikan berbagai kebijakan alternatif. Hal itu sudah pernah PDIP lakukan selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai oposisi.

“Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah,” katanya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau anti terhadap pemerintah.

“Itu stigma yang selalu salah selama ini karena kita belum mampu membangun kelembagaan demokrasi, termasuk melembagakan partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan,” tutur Masinton.

Lebih lanjut, Masinton mengungkapkan PDIP sejauh ini belum menentukan sikap politik akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Artikel Masinton: Oposisi Penting Sebagai Kontrol Terhadap Kekuasaan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Dengan sistem sekarang jika kedepan tidak kita ubah — karena suara partai itu mayoritas dari suara caleg — untuk partai-partai, jadi oposisi itu sebenarnya tidak ada lagi gunanya,” kata Jansen dikutip pada Minggu (28/4/2024).

Hal itu, kata Jansen, terbukti setidaknya dalam 2 kali pemilihan legislatif (Pileg) terakhir.

“Sudah kita lihat di 2 pileg terakhir: ‘yang ngasih uang yang dipilih rakyat’. Insentif jadi oposisi sudah hilang,” ujar dia.

Jansen juga mengungkapkan, politik uang tidak lagi melihat kelas sosial di masyarakat. Semua masyarakat mau dengan politik uang.

“Di Pemilu kemarin, kelas menengah di Kabupaten-Kabupaten, pegawai dan lain-lain juga sudah mau bahkan minta nama dia dan keluarganya juga di data untuk dibagi uang,” katanya.

“Jadi tidak memandang kelas lagi, soal politik uang di Pileg ini. Apalagi mengecilkannya hanya orang miskin saja yang mau,” sambungnya.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Jansen Sitindaon Sebut Tak Ada Gunanya Jadi Oposisi, Kenapa? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Denny mempertanyakan narasi tersebut yang terus digaungkan oleh kubu Prabowo-Gibran setelah diumumkan memenangi kontestasi Pilpres 2024 oleh KPU.

“Kenapa ya narasi “butuh oposisi” ini terus digaung-gaungkan?” kata Denny dikutip dari unggahannya di X pada Sabtu (13/4/2024).

Dia justru curiga narasi tersebut sengaja terus dibangun agar bisa menarik PDI Perjuangan ke pemerintahan baru yang akan datang.

“Pengen narik PDIP ya,” tukasnya.

Sebelumnya, Waketum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan pemerintahan Indonesia sudah tidak membutuhkan oposisi. Dia justru menyebut yang dibutuhkan adalah demokrasi gotong royong membangun negara.

“Kita enggak butuh oposisi, kita butuh gotong-royong, kita butuh demokrasi gotong-royong dan tidak dibutuhkan lagi oposisi,” kata Bamsoet beberapa waktu lalu.

(War/rilpolitik)

Artikel Denny Siregar Curiga Narasi Tak Butuh Oposisi Demi Narik PDIP pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pertemuan antara tim pemenangan Pilpres Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud itu adalah suatu hal yang baik,” kata Bamsoet.

Bamsoet berharap, adanya pertemuan yang dihadiri tokoh dari TKN Prabowo-Gibran dan TPN Ganjar-Mahfud dapat menyatukan dua sahabat yang sempat terpisah beberapa waktu lalu karena kontestasi politik.

“Diharapkan ke depan tak ada lagi gesekan-gesekan,” ujar Bamsoet

Bila perlu, lanjut Bamsoet, tak perlu ada oposisi di pemerintahan ke depan. Oleh sebab itu, Bamsoet mendukung langkah Prabowo untuk merangkul semua partai politik (parpol).

“Makanya kalau perlu, kita tidak butuh oposisi, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong dan tidak dibutuhkan lagi oposisi,” ucap dia.

Meski begitu, Bamsoet tak menampik adanya oposisi untuk menjalankan fungsi check and balances dalam pemerintahan amat penting. Namun, kata dia persoalan bangsa bisa dicari solusinya lewat musyawarah bersama.

“Bersatu itu bukan berarti check, balances tidak hidup. Kita bisa memusyawarahkan dalam sistem demokrasi kita sendiri, kita Golkar dan parpol lain yang satu koalisi bukan berarti selalu satu pandangan,” kata dia.

Artikel Bamsoet: Kita Tak Perlu Oposisi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Bamsoet, hal ini bertujuan agar kondisi politik dan ekonomi tetap stabil dan kondusif. Ini disebut sebagai harapan dari para pengusaha.

“Ya kalau saya secara pribadi, saya ingin semua partai bergabung dalam koalisi pemerintah nggak ada yang di luar, sehingga suasana politik kondusif, bisnis jadi enak. Ini temen-temen pebisnis sangat mengharapkan adanya situasi politik yang kondusif,” kata Bamsoet di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Ketua MPR RI itu mengatakan filosofi demokrasi Indonesia tidak mengenal oposisi. Dia mengatakan musyawarah untuk mufakat menjadi ciri khas berdemokrasi di Indonesia.

“Artinya kalau bisa nggak perlu ada oposisi lah, ngapain, kita bisa musyawarah mufakat, itu kan filosofi demokrasi kita, nggak dikenal namanya oposisi,” ujar Bamsoet.

Bamsoet jugs enggan mengomentari momen dirinya saat buka bersama (bukber) bareng Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, sebagai sinyal koalisi. Dia menyebut Puan telah menunjukan kedewasaan dalam berpolitik.

Artikel Bamsoet Tak Ingin Ada Partai Oposisi, Semua Berkongsi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan menyusul kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count di Pilpres 2024.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto pada Kamis (15/2/2024).

Hasto mengatakan oposisi penting sebagai check and balances terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, berkaca dari dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Ia pun mengatakan PDIP siap berjuang baik lewat fraksi partai di parlemen, maupun di partai secara institusi.

“Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” kata dia.

Diketahui, Hasil quick count sementara sejumlah lembaga survei menempatkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 2 itu mengungguli jauh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Quick count Litbang Kompas terkini misalnya, mencatat Prabowo-Gibran meraup 58,60 persen suara. Pilpres pun diprediksi akan berlangsung satu putaran.

Artikel Hasto Sebut PDIP Siap Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Nusron, pernyataan Capres nomor urut 1 itu dapat mengkerdilkan persatuan nasional bangsa yang sudah dirasakan beberapa tahun terakhir. Persatuan antara Prabowo dan Presiden Joko Widodo pada pemilu 2019, kata Nusron, adalah wujud dari rekonsiliasi nasional.

“Mas Anies mungkin melupakan bagaimana polarisasi politik hampir mengkoyak persatuan bangsa setelah Pemilu 2019. Sayang sekali, tindakan kenegerawanan ini dikerdilkan dengan menyatakan Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi,” kata Nusron Wahid pada Rabu (13/12/2023).

Politikus Golkar itu juga mengklaim, berkat persatuan antara Prabowo dan Jokowi pada 2019 telah membuat Indonesia bisa melewati berbagai krisis dalam beberapa tahun terakhir.

“Susah untuk membayangkan kita melewati krisis covid-19 dengan sangat berhasil, jika para elit politik, tokoh nasional, yang sama-sama kuat ini tetap berseteru. Bangsa membutuhkan sikap kenegarawanan menghadapi krisis, ini kemudian yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan Prabowo,” kata Nusron.

Nusron juga menghimbau agar para calon pemimpin untuk mulai memiliki sifat sensitif pada gejolak yang muncul di masyarakat.

“Alhamdulillah proses Pemilu kali ini kita belum melihat adanya perseteruan antara calon pendukung dengan sebutan identitas tertentu. Ini perlu kita jaga. Politik yang membangun dan mempersatukan. Pemimpin sebaiknya sensitif dan memberikan contoh,” kata Nusron Wahid.

Diketahui, pada debat capres perdana yang berlangsung pada Selasa (12/12/2023) malam, Anies Baswedan menyindir Prabowo Subianto sebagai sosok yang tidak tahan jadi oposisi. Alasannya, Prabowo disebut tidak bisa berbisnis jika berada di luar kekuasaan.

“Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan,” ucap Anies.

Artikel Serang Prabowo Tak Tahan Oposisi, Nusron Wahid Sebut Anies Kerdilkan Rekonsiliasi Nasional pertama kali tampil pada Rilpolitik.