Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, pihaknya telah menerima 393.922 LHKPN dari total 431.785 pihak wajib lapor atau 91,23 persen.

“Hingga 30 Maret 2026, sebanyak 91,23 persen atau sekitar 393.922 dari total 431.785 wajib lapor telah menyampaikan laporan kekayaannya,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).

Budi mengungkapkan yudikatif menjadi lembaga yang paling taat melapor LHKPN dengan persentase mencapai 99,92 persen. Sementara itu, sektor legislatif memiliki persentase terendah.

“Berdasarkan sektor, tingkat pelaporan tertinggi tercatat pada bidang yudikatif dengan capaian 99,92 persen dari 19.021 WL. Disusul sektor eksekutif sebesar 92,51 persen dari 346.214 WL serta BUMN/BUMD sebesar 89,7 persen dari 46.119 WL,” jelas Budi.

“Sementara itu, sektor legislatif masih menjadi perhatian dengan tingkat pelaporan yang baru mencapai 64,9 persen dari 20.431 WL,” imbuhnya.

Budi mengatakan batas akhir melaporkan LHKPN ialah hari ini. Dia mengatakan KPK akan mengirimkan surat peringatan terhadap wajib lapor yang belum melapor.

“Secara sistem, KPK masih menunggu hingga batas akhir hari ini, Selasa 31 Maret 2026 sampai dengan pukul 23.59 WIB, untuk dapat dinyatakan penyampaian LHKPN tepat waktu,” ujar Budi.

Artikel Baru 64,9% Anggota Legislatif yang Setor LHKPN ke KPK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Data tersebut berdasarkan tanggal 26 Maret 2026. KPK mengingatkan batas akhir penyerahan LHKPN pada 31 Maret 2026.

“KPK mengimbau para PN/WL yang belum melapor untuk segera menyampaikan LHKPN sebelum batas akhir pada 31 Maret 2026,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Meski begitu, Budi menyebut tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN menunjukkan tren positif, yakni mencapai 87,83%.

Dia menilai capaian tersebut mencerminkan semakin tingginya kesadaran Penyelenggara Negara dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Budi menjelaskan pentingnya pelaporan LHKPN yang tepat waktu dan akurat.

“Pelaporan yang tepat waktu dan akurat memungkinkan menjadi alat deteksi dini terhadap potensi korupsi seperti benturan kepentingan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki,” pungkasnya.

Artikel KPK Ungkap 94 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN pertama kali tampil pada Rilpolitik.