<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lansia Arsip - Rilpolitik</title>
	<atom:link href="https://rilpolitik.com/topic/lansia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rilpolitik.com/topic/lansia/</link>
	<description>Barometer Politik Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 14:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Untitled-1-1-80x80.png</url>
	<title>Lansia Arsip - Rilpolitik</title>
	<link>https://rilpolitik.com/topic/lansia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Komnas HAM: Lansia Berhak Hidup Bermartabat, Bukan Sekadar Penerima Bantuan</title>
		<link>https://rilpolitik.com/komnas-ham-lansia-berhak-hidup-bermartabat-bukan-sekadar-penerima-bantuan/</link>
					<comments>https://rilpolitik.com/komnas-ham-lansia-berhak-hidup-bermartabat-bukan-sekadar-penerima-bantuan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rilpolitik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 14:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atnike Nova Sigiro]]></category>
		<category><![CDATA[Komnas HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Lansia]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan]]></category>
		<category><![CDATA[Rieke Diah Pitaloka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rilpolitik.com/?p=19250</guid>

					<description><![CDATA[<p>JAKARTA, Rilpolitik.com – Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia...</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/komnas-ham-lansia-berhak-hidup-bermartabat-bukan-sekadar-penerima-bantuan/">Komnas HAM: Lansia Berhak Hidup Bermartabat, Bukan Sekadar Penerima Bantuan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA, Rilpolitik.com</strong> – Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia menuntut perubahan pendekatan kebijakan negara dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Lansia tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan sosial, tetapi harus diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kedaulatan, dan martabat yang setara dengan warga negara lainnya.</p>
<p>Pesan tersebut disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, dalam kegiatan Diskusi Publik dan Peluncuran Baseline Study Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia bagi Lanjut Usia: Mengantisipasi Indonesia sebagai Masyarakat Populasi Menua, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).</p>
<p>Atnike menegaskan bahwa menjadi tua dengan bermartabat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurutnya, cara suatu bangsa memperlakukan kelompok rentan, termasuk lansia, mencerminkan komitmen negara dalam menghormati dan melindungi hak setiap warga negara.</p>
<p>&#8220;Menjadi tua dengan bermartabat merupakan hak asasi manusia. Sebuah bangsa dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan kelompok rentan,&#8221; ungkap Atnike.</p>
<p>Ia mengingatkan bahwa peningkatan angka harapan hidup tidak cukup dimaknai sebagai keberhasilan pembangunan dari sisi demografi. Lebih dari itu, bertambahnya usia penduduk harus diikuti dengan kebijakan yang menjamin kehidupan lansia tetap aman, sejahtera, mandiri, dan bermartabat.</p>
<p>Karena itu, Atnike menekankan perlunya perubahan paradigma kebijakan nasional, yakni dari pendekatan yang menempatkan lansia sekadar sebagai objek belas kasihan menjadi pengakuan terhadap lansia sebagai subjek hukum yang berdaulat dan bermartabat.</p>
<p><strong>Butuh Kesiapan Kebijakan Negara</strong></p>
<p>Urgensi perlindungan hak lansia semakin relevan seiring dengan perubahan struktur demografi Indonesia. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas pada 2020 mencapai 9,93 persen atau sekitar 26,78 juta jiwa. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 20 persen pada 2050.</p>
<p>Perubahan ini menandai Indonesia mulai memasuki fase ageing population atau populasi menua. Kondisi tersebut membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses terhadap pekerjaan, layanan publik, kesejahteraan sosial, hingga perlindungan dari penelantaran dan diskriminasi.</p>
<p>Menurut Atnike, peningkatan jumlah penduduk lansia harus diimbangi dengan tanggung jawab negara yang semakin besar dalam memenuhi dan melindungi hak-hak mereka.</p>
<p>&#8220;Tanpa kebijakan yang memadai, pertumbuhan populasi lansia berpotensi memperbesar kerentanan kelompok tersebut dalam mengakses hak-hak dasarnya,&#8221; ujar Atnike.</p>
<p>Tantangan perlindungan lansia juga terlihat pada tingkat internasional. Hingga saat ini, belum terdapat instrumen internasional HAM yang secara khusus dan mengikat mengatur perlindungan hak-hak lansia. Bahkan, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya belum secara spesifik merespons berbagai bentuk kerentanan yang dialami kelompok lansia.</p>
<p>Sementara itu, instrumen internasional yang telah tersedia masih banyak bertumpu pada prinsip <em>soft law</em> dan bersifat sukarela (<em>voluntary</em>). Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mendorong perlindungan hak lansia secara lebih kuat dan terukur, termasuk dalam memastikan akses terhadap pekerjaan serta mencegah penelantaran.</p>
<p><strong>Momentum Perkuat Regulasi Perlindungan Lansia</strong></p>
<p>Di tengah tantangan tersebut, proses revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak lansia dalam kerangka hukum nasional.</p>
<p>Atnike menyampaikan bahwa revisi undang-undang tersebut perlu memberikan perhatian terhadap lansia sebagai kelompok rentan yang memiliki kebutuhan dan karakteristik khusus. Penguatan pengaturan ini diharapkan dapat memastikan perlindungan yang lebih komprehensif sekaligus mempertegas kewajiban negara terhadap pemenuhan hak-hak lansia.</p>
<p>Pandangan tersebut sejalan dengan Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, yang turut hadir dalam diskusi publik. Rieke menilai berbagai peraturan yang berlaku saat ini masih belum cukup memberikan perlindungan bagi lansia. Oleh karena itu, perlu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tentang HAM dan Kesejahteraan Lanjut Usia untuk menjadi salah satu agenda yang perlu didorong.</p>
<p>Menurut Rieke, persoalan lansia tidak semestinya dibatasi pada pemberian bantuan sosial atau program kesejahteraan semata.</p>
<p>&#8220;Perlindungan terhadap lansia merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak pada pemenuhan hak warga negara,&#8221; kata Rieke.</p>
<p>Ia juga menekankan pentingnya memastikan hasil kajian Komnas HAM tidak berhenti sebagai dokumen akademis, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam proses legislasi.</p>
<p><strong>Dorong Kebijakan Inklusif dan Berkelanjutan</strong></p>
<p>Diskusi publik ini turut menghadirkan Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM, Endang Sri Melani; Kepala Program Magister Kesejahteraan Sosial Institut Sosial dan Teknologi Widuri, Fransiscus S. Joyoadisumarta; serta Direktur Eksekutif Yayasan Emong, Eva AJ Sabdono. Diskusi dimoderatori oleh Rony Limbong.</p>
<p>Peluncuran baseline study ini menjadi salah satu upaya Komnas HAM untuk memetakan kebijakan perlindungan lansia sekaligus mengidentifikasi tantangan pemenuhan hak-hak mereka di Indonesia.</p>
<p>Melalui kajian tersebut, diharapkan tersedia landasan yang lebih kuat bagi perbaikan kebijakan dan regulasi, termasuk dalam mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.</p>
<p>Menghadapi Indonesia sebagai masyarakat dengan populasi menua, tantangan ke depan bukan semata-mata bagaimana negara menyediakan layanan dan bantuan bagi lansia, melainkan bagaimana memastikan setiap orang dapat menjalani masa tuanya dengan tetap memiliki akses terhadap hak, kesempatan, perlindungan, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.</p>
<p>Dengan demikian, keberhasilan Indonesia menghadapi perubahan demografi tidak hanya diukur dari meningkatnya angka harapan hidup, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin bahwa setiap warga negara dapat menua secara bermartabat tanpa diskriminasi dan pengabaian hak.</p>
<p>Artikel <a href="https://rilpolitik.com/komnas-ham-lansia-berhak-hidup-bermartabat-bukan-sekadar-penerima-bantuan/">Komnas HAM: Lansia Berhak Hidup Bermartabat, Bukan Sekadar Penerima Bantuan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://rilpolitik.com">Rilpolitik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rilpolitik.com/komnas-ham-lansia-berhak-hidup-bermartabat-bukan-sekadar-penerima-bantuan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
