KONON, semakin tinggi pangkat sebuah institusi, semakin matang pula cara berpikirnya. Semakin besar organisasinya, semakin luas pula ruang yang diberikannya kepada publik untuk mengetahui apa yang dikerjakan.

Namun, Sumenep justru memperlihatkan ironi yang berbeda. Yang naik adalah statusnya. Yang terasa turun justru akses informasinya.

Peresmian Polres Sumenep menjadi Polresta sejatinya merupakan kabar baik. Dalam pidatonya, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Nanang Avianto, menyampaikan bahwa kenaikan status tersebut merupakan bentuk penguatan organisasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin profesional, humanis, dan berkeadilan.

Pidato itu layak mendapat tepuk tangan. Namun, demokrasi tidak hidup dari tepuk tangan. Demokrasi hidup dari keterbukaan.

Ironisnya, saat peresmian berlangsung, sejumlah wartawan yang selama bertahun-tahun menjadi mitra Polres Sumenep justru dikabarkan tidak diperkenankan memasuki lokasi acara.

“Mereka berdiri di luar, sementara acara tentang pelayanan publik berlangsung di dalam.”

Sebuah ironi yang sulit dijelaskan. Acara negara yang dibiayai dari pajak rakyat, tetapi mata rakyat justru diminta menunggu di luar pagar.

Sehari setelah kegiatan itu, banyak wartawan datang menemui saya sambil menyampaikan kekecewaan.

Ada yang bercerita merasa seperti tamu di rumah yang selama ini ikut mereka bangun melalui pemberitaan.

Ada pula yang mempertanyakan makna kemitraan apabila akses informasi hanya terbuka ketika institusi membutuhkan publikasi, lalu tertutup ketika sorotan publik meningkat.

Keluhan mereka bukan tentang ego profesi. Mereka sedang mempertanyakan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Yang semakin mengusik adalah cerita dari sejumlah tamu undangan dalam acara tersebut. Mereka menyaksikan perhatian Kapolda tampak lebih banyak tertuju pada telepon genggam di tangannya.

Tentu saja sangat mungkin ada urusan kedinasan yang penting sehingga memerlukan perhatian beliau saat itu.

Namun, dari sudut pandang para tamu undangan, kesan yang muncul adalah seolah-olah mereka tidak dihargai. Bahkan, ada tokoh yang berbisik mengajak pulang saat acara masih berlangsung.

Sementara itu, persoalan yang sedang terjadi di lapangan, termasuk kegelisahan para jurnalis, tidak tampak memperoleh perhatian yang sama.

Kesan seperti itu tentu bukan sesuatu yang diharapkan dari seorang pemimpin wilayah sebesar Jawa Timur.

Pemandangan tersebut mengingatkan saya pada peristiwa yang dikenal dengan istilah “jurnalis ditinggal kabur”.

Pada 14 April 2026, Kapolda Jawa Timur telah tiba di Aula Sanika Satyawada Polres Sumenep untuk merilis temuan 27,83 kilogram barang yang diduga narkotika jenis kokain. Barang bukti sudah dipajang, wartawan sudah hadir, kamera telah menyala. Namun, konferensi pers itu mendadak dibatalkan.

Publik pun tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengapa acara yang sudah siap digelar itu akhirnya tidak jadi dilaksanakan.

Kini, beberapa bulan kemudian, wartawan kembali menghadapi pengalaman yang berbeda, tetapi menghasilkan rasa yang sama: datang untuk mendapatkan informasi, pulang membawa pertanyaan.

Mungkin semua itu memiliki alasan administratif. Mungkin pula ada pertimbangan pengamanan.

Namun, di era ketika kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sedang diuji, yang dibutuhkan bukan hanya alasan, melainkan penjelasan.

Sebab, ruang kosong informasi tidak pernah benar-benar kosong. Ia akan segera diisi oleh spekulasi.

Ironi ini semakin terasa karena terjadi di tengah dinamika nasional yang membuat hubungan Polri dan Kejaksaan menjadi sorotan publik.

Berbagai perkara besar, saling mengusut dugaan pelanggaran, hingga munculnya persepsi mengenai ketegangan antarlembaga telah menjadi konsumsi masyarakat.

Dalam situasi seperti itu, publik berharap para pimpinan kepolisian tampil sebagai penyejuk keadaan. Bukan hanya memimpin pasukan, tetapi juga memimpin kepercayaan.

Kapolda Jawa Timur bukan sekadar pemimpin administratif. Ia adalah wajah Polri di provinsi ini.

Karena itu, setiap gestur, setiap keputusan, bahkan setiap kesan yang muncul di ruang publik ikut membentuk citra institusi.

Sayangnya, belakangan ini yang lebih sering menjadi pembicaraan bukan keberanian membuka ruang dialog, melainkan semakin sempitnya akses informasi.

Padahal, wartawan bukan lawan. Mereka bukan ancaman. Mereka bukan pengganggu acara. Mereka adalah penghubung antara negara dan rakyat.

Membatasi wartawan sejatinya bukan sekadar menjauhkan media. Yang dijauhkan adalah masyarakat dari haknya untuk mengetahui.

Polresta seharusnya menjadi simbol kemajuan organisasi. Namun, kemajuan tidak pernah diukur dari bertambahnya satu kata di papan nama kantor.

Kemajuan diukur dari meningkatnya kualitas pelayanan, bertambahnya keberanian menerima kritik, bertambahnya penghormatan terhadap kebebasan pers, serta bertambahnya kesediaan untuk diawasi publik.

Sebab, institusi yang kuat tidak takut dilihat. Yang takut dilihat biasanya bukan institusinya, melainkan budaya yang tumbuh di dalamnya.

Sejarah mungkin tidak akan terlalu lama mengingat tanggal peresmian Polresta Sumenep.

Namun, sejarah akan mengingat bagaimana institusi itu memperlakukan pers ketika sorotan publik sedang tertuju kepadanya.

Pada akhirnya, rakyat tidak menghitung berapa banyak bintang di pundak para pejabat.

Rakyat hanya ingin memastikan bahwa semakin tinggi pangkat sebuah institusi, semakin lebar pula pintu informasi yang dibukanya. Bukan sebaliknya.

Artikel Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun pertama kali tampil pada Rilpolitik.