GMPRI sebelumnya juga sudah melaporkan Achmad Fauzi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus yang sama.

GMPRI menduga Fauzi terlibat dalam kasus korupsi dana participating interest (PI) PT WUS yang rugikan negara Rp4.43 Miliar dan USD 203.630 itu, dalam kapastitasnya sebagai Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta saat kasus tersebut terjadi.

“Kita akan laporkan (Achmad Fauzi) ke Kejagung RI karena kasus itu ditangani oleh Kejagung RI dan KPK RI,” kata Irfan Maftuh melalui pesan tertulis kepada rilpolitik.com pada Jumat (1/12/2023).

Irfan menuturkan, pelaporan terhadap Fauzi ke Kejagung akan dilakukan pada Kamis (7/12/2023), usai GMPRI menggelar aksi di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menuntut Megawati segera memecat Fauzi sebagai kader dan anggota PDIP.

“(pelaporan) Bersamaan dengan (aksi) tanggal 7 Desember, habis dari rumah Megawati kita ke Kejagung RI,” tutur Irfan.

Diketahui, GMPRI sebelumnya juga melaporkan Achmad Fauzi ke KPK atas dugaan korupsi dana participating interest (PI) PT WUS Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan surat tanda bukti penerimaan laporan yang dikirim Irfan Maftuh ke redaksi, Fauzi dilaporkan ke KPK pada 9 November 2023.

Dalam surat dengan nomor informasi 2023-A-04517 itu, tertulis jenis pelapor adalah organisasi dengan nama organisasi DPP GMPRI. Tertera sebagai penanggung jawab dalam laporan tersebut adalah Raja Hajarudin.

Surat tersebut ditandatangani oleh Raja Hajarudin selaku penanggung jawab dan Ivan Y sebagai penerima laporan pengaduan masyarakat.

Kasus korupsi dana Participating Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas PT WUS sudah ditangani Kejati Jawa Timur pada 2017 lalu. Dua orang berhasil dijadikan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, yakni yakni Sitrul Arsyih Musa’ie selaku Direktur Utama PT WUS dan Taufadi selaku Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS.

(Abn/rilpolitik)

Artikel Setelah KPK, GMPRI Akan Laporkan Bupati Achmad Fauzi ke Kejagung Terkait Dugaan Korupsi PT WUS pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Desakan pemecatan ini karena GMPRI menduga Achmad Fauzi terlibat dalam kasus dugaan korupsi Participating Interest pengelolaan minyak dan gas PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) yang pernah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur 2017 silam.

Berdasarkan poster yang diterima redaksi pada Kamis (30/11/2023) malam, aksi tersebut akan digelar di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (7/12/2023).

Kegiatan ini merupakan aksi GMPRI yang ketiga terkait dengan kasus korupsi PT WUS yang diduga melibatkan Achmad Fauzi itu.

Adapun jumlah massa yang akan ikut dalam aksi bertajuk, “Kepung Rumah Megawati” itu akan diikuti oleh 300 orang yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda GMPRI.

Wakil Ketua Umum DPP GMPRI, Irfan Maftuh menjelaskan alasan kediaman pribadi Megawati dijadikan sebagai tempat aksi demonstrasi. Menurutnya, hal ini sebagai wujud keseriusan GMPRI melawan korupsi yang diduga melibatkan kader PDIP itu.

“Kenapa kami mau aksi di kediaman rumah pribadi Megawati karena kami sangat serius dalam melawan korupsi di Republik Indonesia,” kata Irfan Maftuh saat dihubungi rilpolitik.com melalui pesan tertulis pada Jumat (1/12/2023).

Selain itu, lanjut Irfan, GMPRI ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Megawati untuk memecat Fauzi sebagai kader PDIP.

“Kami aksi sekaligus silaturahmi dengan ibunda kami Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P agar segera pecat Achmad Fauzi Bupati Sumenep dari anggota, dan kader PDI-P,” ujarnya.

Irfan mengakui aksi demonstrasi tidak diperbolehkan digelar di rumah pribadi. Namun, dia tetap beralasan aksinya itu dalam rangka menjalankan Undang-Undang (UU).

“Walaupun aksi di rumah pribadi tidak boleh, tapi kami juga menjalankan UU untuk menyampaikan aspirasi, dan sungguh-sungguh melawan KKN,” ungkap Irfan.

(Abn/rilpolitik)

Artikel Ratusan Aktivis akan Kepung Rumah Megawati agar Pecat Bupati Sumenep Fauzi dari Kader PDIP pertama kali tampil pada Rilpolitik.