Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani, KH Yazid Bustomi mengapresiasi kehadiran Ketua DPD RI ke pondok pesantrennya. “Sejak dulu beliau memang rajin mengunjungi pondok-pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani. Beliau selalu meminta pertimbangan tentang apapun yang sedang diperjuangkan,” kata kiai yang karib disapa Gus Yazid itu di pondoknya, Minggu (17/12/2023).

Gus Yazid mendukung perjuangan LaNyalla mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Ia pun mendoakan agar perjuangan Senator asal Jawa Timur itu berhasil, sehingga sistem bernegara dan sistem ekonomi bangsa kembali sejalan dengan falsafah bangsa, yakni Pancasila.

Usai dari Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani, Ketua DPD RI melanjutkan kunjungannya ke Pondok Pesantren Sidogiri. Ketua DPD RI diterima oleh pengurus Pondok Pesantren Sidogiri, KH Nur Hasan Ghozi dan Ustaz Hamid.

Ketua DPD RI kembali mendapatkan dukungan doa agar perjuangannya membuahkan hasil. KH Nur Hasan Ghozi menegaskan jika ia mengawal penuh perjuangan Ketua DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli.

“Melalui stakeholder dan elemen yang ada, baik itu jaringan pondok pesantren maupun ormas, kami mengawal dan mendukung penuh perjuangan Ketua DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli,” kata kiai yang karib disapa Gus Nur ini.

Bukan tanpa alasan Gus Nur mendukung gerakan Ketua DPD RI. Sebab, katanya, satu-satunya solusi bangsa adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Kalau tidak begitu, maka segala sesuatunya akan dikalkulasi secara politis, bukan secara kebangsaan,” ujar Gus Nur.

Ketua DPD RI bersyukur perjuangannya mendapat dukungan luas dari stakeholder bangsa, termasuk pondok-pondok pesantren. Menurut LaNyalla, tak hanya di Pasuruan dan Jawa Timur saja, berdasarkan kunjungannya ke lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia, ia selalu diberikan mandat untuk memperbaiki arah perjalanan bangsa melalui jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli.

“Apa yang sedang saya perjuangkan ini bukan keinginan saya pribadi. Tetapi ini adalah kehendak rakyat. Rakyat yang menginginkan agar bangsa ini kembali kepada sistem asli bangsa kita sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa,” kata LaNyalla.

Sistem tersebut yakni Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila, yang telah diganti total melalui amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002 silam.

Hasilnya, sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

“Sedangkan sistem bernegara kita tak lagi sejalan dengan Sila Keempat Pancasila, yang mengedepankan musyawarah mufakat. Bangsa ini justru mempraktikkan Demokrasi Liberal ala Barat. Salah satu produknya adalah Pilpres Langsung yang terbukti menimbulkan banyak masalah, salah satunya polarisasi rakyat,” ujar LaNyalla.

Oleh karenanya, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa ini untuk melahirkan konsensus bersama, agar kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. “Caranya, kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum,” demikian LaNyalla.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan, Rafi Aydrus dan sejumlah aktivis yayasan LaNyalla Academia.

Artikel Kiai Ponpes Pasuruan Doakan LaNyalla Sukses Perjuangkan Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia yang menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Dari Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia hadir antara lain Prof Hafid Abbas (pembina Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia), Dr Eliya, MPd (Sekjen Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia), Dr Wazri Afifi, Dr Erwin Chairuman, Dr Rusli, Dr Taswem Tarib, dan Dr Asmil Ilyas.

Mereka disambut Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI asal Lampung, Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian dan Togar M Nero. Hadir juga ekonom Ichsanuddin Noorsy dan pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei.

Prof Hafid Abbas menyampaikan bahwa Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia menyambut baik kehendak melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara dengan kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa.

“Saya apresiasi pidato Ketua DPD RI dalam Sidang bersama 16 Agustus kemarin. Apa yang disampaikan bisa menjadi cahaya untuk seluruh kekuatan bangsa. Karena apa yang disampaikan Ketua DPD RI adalah persoalan hidup matinya seluruh bangsa ini,” tuturnya

Dikatakan oleh Hafid Abbas, ada 4 alasan mengapa harus kembali UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

“Akibat empat kali amandemen UUD 1945, kesenjangan ekonomi semakin ekstrim yang mengancam disintegrasi bangsa. Kedua, mayoritas penduduk Indonesia semakin tidak berdaya. Kualitasnya rendah dan tercatat bahwa Indonesia memiliki pendidikan terburuk di dunia,” katanya.

Alasan ketiga, lanjut Hafid, konsentrasi peredaran uang dan modal berputar di beberapa orang atau perusahaan. Keempat, mayoritas masyarakat Indonesia tidak punya tabungan. Masyarakat kita lapuk dari dalam, hidup dalam belenggu budaya keterbelakangan dan kemelaratan sejak Amandemen UUD 45 empat tahap.

“Itulah kenapa bangsa ini harus cepat diselamatkan,” ujar dia lagi.

Sementara itu Sekjen Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia Dr Eliya MPd memperkenalkan Forum Doktor sebagai kumpulan kaum intelektual dan cendekiawan yang terdiri atas profesor, doktor, dan magister lintas ilmu dan profesi.

Menanggapi dukungan dari Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan terima kasih. Namun menurutnya, saat ini sudah bukan lagi dalam tataran dukung-mendukung lagi.

“Apa yang harus dilakukan saat ini adalah bergerak. Bagaimana agar gagasan ini berhasil. Bagaimana kaji ulang atas sistem bernegara yang diterapkan saat ini dapat segera terwujud,” ucap dia.

Pada prinsipnya, lanjut LaNyalla, sudah tidak perlu lagi banyak berdiskusi. Sudah waktunya berjalan, lewat diri sendiri dan jangan menunggu komando.

“Seperti yang saya lakukan dengan menumpahkan semua dalam Sidang Bersama kemarin, di forum kenegaraan. Gagasan itu seharusnya disambut oleh semua elemen termasuk Bapak Ibu, supaya semakin didengar, semakin bergaung dan semakin banyak yang sadar sudah waktunya kembali ke Pancasila,” paparnya.

Artikel Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia Dukung Gagasan Kembali ke UUD 1945 pertama kali tampil pada Rilpolitik.