Menurut penyidik, AHS merupakan Tenaga Ahli (TA) anggota DPR RI periode 2019-2024 berinsial SR.

Penyidik sebelumnya juga telah menetapkan tersangka terhadap 5 orang, yakni RP, AAS, WM, HW, dan NLA.

Penetapan tersangka terhadap AHS dilakukan setelah penyidik melakukan pengembangan kasus dan mendapatkan alat bukti yang cukup.

Dalam kasus ini, penyidik mengungkap AHS berperan mengatur usulan penerima bantuan BSPS 2024 yang berasal dari aspirator SR dengan jumlah total 1.500 penerima.

Lantas bagaimana AHS menjalankan perannya di Sumenep?

Penyidik menyebut AHS bekerja sama dengan Rizky Pratama (RP), Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS 2024 di Sumenep, yang sudah lebih dulu menjadi tersangka.

Atas perannya mengatur usulan penerima BSPS itu, AHS mendapat imbalan sebesar Rp2 juta per unit dari Rizky Pratama. Sehingga total imbalan yang diterima AHS mencapai Rp3 miliar.

Angka Rp3 miliar itu diambil dari jumlah penerima BSPS yang mencapai 1.500 orang di bawah pengkondisian AHS.

“Dalam perannya bersama dengan tersangka RP, tersangka AHS menerima imbalan dari tersangka RP sebesar Rp2.000.000,- untuk setiap penerima bantuan. Dengan jumlah penerima mencapai 1.500 orang, sehingga total imbalan yang diterima mencapai Rp3.000.000.000,” jelas penyidik.

Sita Rp1 Miliar

Dari tersangka AHS, penyidik Kejati Jatim melakukan penyitaan uang sebesar Rp1 miliar. Hal ini dilakukan sebagai langkah penyelamatan kerugiaan keuangan negara.

“Tim penyidik juga telah melakukan penyitaan uang dari tersangka AHS sebesar Rp1.000.000.000,- yang selanjutnya dititipkan ke Rekening Penampung Lainnya (RPL) Bank BNI,” tutur penyidik.

Ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya

Penyidik langsung melakukan penahanan terhadap AHS usai ditetapkan tersangka selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 26 Januari hingga 14 Februari 2026.

“Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kini tersangka AHS menjalani penahanan selama 20 hari kedepan, terhitung sejak 26 Januari 2026 hingga 14 Februari 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-205/M.5/Fd.2/01/2026 di Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” tegasnya.

Sekadar informasi, kerugian negara dari kasus dugaan korupsi BSPS 2024 di Sumenep ditaksir mencapai Rp26.876.402.300.

(Ah/rilpolitik)

Artikel AHS Atur 1.500 Penerima BSPS Sumenep, Imbalannya Rp2 Juta Per Unit dari Rizky Pratama pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Sulaisi dalam diskusi publik terkait kasus BSPS Sumenep bertajuk, “Rayap Untung, Rakyat Buntung” yang digelar Trendikabar.com di kantornya, Pajagalan, Kota Sumenep pada Selasa (29/7/2025).

Sulaisi menilai bahwa semangat publik dalam mengawal kasus BSPS belakangan ini tampak mulai melemah. Menurutnya, hal itu kemungkinan disebabkan lamanya proses hukum yang dilakukan Korps Adhyaksa.

Sulaisi sendiri menganggap wajar jika hingga kini kejaksaan belum menetapkan tersangka pada kasus yang diduga merugikan ribuan masyarakat miskin itu. Sebab, kata dia, kasus tersebut baru naik tahap penyidikan. Selain itu, dugaan korupsi BSPS ini juga merupakan kasus besar.

“Jadi kalau temen-temen merasa lelah, kok sampai saat ini nggak ada tersangka, ya wajar. Kasus ini kasus besar. Jangan lelah. Kasus ini kasus luar biasa, jangan lelah. Waktunya masih panjang,” kata Sulaisi.

Sulaisi mengatakan, tugas publik saat ini mengawal dan menagih perkembangan penanganan kasus BSPS ke penyidik.

“Begitu ada satu tersangka belum ditahan, jangan curiga kepada aparat penegak hukum. Kita hanya wajib memberikan atensi, perhatian, terhadap kasus ini dan terus menerus meminta perkembangan kepada penyidik. Itu aja yang harus kita lakukan. Kalau perlu audiensi lagi, aksi lagi, audiensi lagi,” ujarnya.

Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) UIN Madura itu menjelaskan alasan pentingnya mengawal kasus BSPS Sumenep hingga tuntas. Menurutnya, kasus ini akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Sumenep ke depan.

Dia menyoroti antusiasme aktivis yang secara aktif mengawal kasus BSPS Sumenep. Hal itu disebut sebagai fenomena baru karena tidak pernah terjadi pada kasus-kasus korupsi sebelumnya.

“Jadi kalau sekarang ini kasus BSPS tidak terbukti atau (penegakan hukumnya) tidak sesuai harapan lah, maka saya berkeyakinan ke depan teman-tan tidak akan punya semangat lagi untuk mengawal kasus-kasus korupsi. Saya yakin, haqqul yakin,” ucapnya.

Sulaisi mengatakan publik akan berkesimpulan bahwa penjahat Sumenep terlalu kuat dan tidak bisa dilawan bahkan oleh penegak hukum sekalipun.

“Kesimpulannya apa? Penjahat Sumenep terlalu kuat untuk dilawan. Itu akan menjadi kesimpulan. Padahal, Firaun kalau tidak terus-menerus dilawan dia juga bisa merasa menjadi tuhan. Dia kan merasa bahwa dirinya manusia dan ternyata bukan tuhan karena ada yang melawan terus-menerus,” ujar dia.

“Jadi, orang jahat di Sumenep kalau tidak kalian lawan mereka potensial jadi tuhan kecil yang akan dituhankan oleh politisi-politisi yang merasa bahwa dia juru selamatnya,” tambahnya.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi BSPS di Sumenep telah naik tahap penyidikan sejak awal Juli 2025.

Kejati Jatim pun telah melakukan serangkaian penggeladahan di sejumlah tempat di Sumenep dan Surabaya. Meski begitu, belum ada satupun tersangka dalam kasus tersebut.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Sulaisi Ajak Publik Tetap Kawal Kasus BSPS: Jangan Biarkan Penjahat Dipertuhankan pertama kali tampil pada Rilpolitik.