Hal itu disampaikan Guntur merespon seruan Gus Miftah untuk memilih calon pemimpin yang memiliki harta kekayaan cukup untuk meminimalisasi potensi korupsi setelah terpilih nanti.

Menurut Guntur, korupsi itu terjadi karena kerakusan, bukan ketidakcukupan. Hal itu juga hanya bisa dilakukan oleh para pemegang kekuasaan.

“Korupsi itu karena kerakusan bukan karena ketidakcukupan, dilakukan oleh yang punya kekuasaan,” kata Guntur dikutip dari akun X-nya pada Selasa (30/1/2024). Ejaan sudah diperbaiki.

Guntur menegaskan, orang kaya dan punya kekuasaan itulah yang berpotensi melakukan korupsi, bukan orang tidak mampu atau miskin.

“Orang-orang miskin yang tidak punya akses kekuasaan tidak akan korupsi. Yang kaya, yang berkuasa itu yang potensial korupsi,” ujar dia.

Sebab itu, Caleg PDI Perjuangan itu meminta Miftah untuk tidak asal bicara di ruang publik.

“Pak Miftah jangan asal jeplak,” tukasnya.

Sebelumnya, Gus Miftah yang merupakan Ketua Dewan Pembina Relawan GM (Gerakan Masyarakat) 08 menyerukan siswa SMK Diponegoro Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, untuk memilih pemimpin yang kaya.

Bagi Gus Miftah, pemimpin yang belum memiliki harta cukup alias miskin, akan cenderung mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya yang mengarah ke perilaku koruptif.

“Masalah terbesar bangsa ini apa, korupsi. Kalau kita punya pemimpin yang sudah cukup dengan dirinya sendiri, itu meminimalisir untuk korupsi,” ujar Gus Miftah pada Senin (29/1/2024).

“Jika sudah selesai persoalan pribadinya, dia akan fokus pada persoalan rakyat. Coba bayangkan pemimpin belum selesai dengan persoalan pribadinya, ya pasti dia akan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya,” ucap dia.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Guntur Romli Minta Gus Miftah Tak Asal Jeplak, Kenapa? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua BMM 08, Khairul Kalam mengaku pihaknya keberatan dengan sikap Bawaslu Pamekasan yang menetapkan video viral Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah bagi-bagi uang di Pamekasan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Menurut Khairul, Bawaslu Pamekasan telah melakukan framming terhadap kubu 02 seolah-olah melakukan money politics.

“Kami dari relawan 02 Prabowo-Gibran di Madura merasa keberatan dengan statement yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah memframming kubu 02 seolah-olah melakukan kegiatan money poltics,” kata Khairul Kalam dalam keterangan video dikutip hari ini, Minggu (7/1/2024).

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan itu menganggap keputusan Bawaslu menjadikan aksi bagi-bagi uang Gus Miftah masuk sebagai dugaan pelanggaran pemilu itu merupakan fitnah.

“Bagi kami, 02, apa yang dilkaukan oleh Bawaslu kemaren ketika konferensi pers itu bagi kami merupakan suatu fitnah dan bisa diancam,” ujarnya.

Khairul mengatakan bisa melaporkan Bawaslu ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah.

“Kami bisa melaporkan apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu terkait pencemaran nama baik dan fitnah,” ucapnya.

“Jadi kami tidak main-main,” tegas dia lagi.

Terlebih, lanjut dia, jika tuduhan Bawaslu Pamekasan itu tidak cukup bukti untuk menetapkan bagi-bagi uang Gus Miftah sebagai pelanggaran pidana pemilu. Menurutnya, hal itu tidak hanya mencemarkan nama baik kubu Prabowo-Gibran, tetapi juga pencemaran terhadap nama baik Khairul Umam alias Haji Her.

“Apalagi apa yang dituduhkan oleh Bawaslu itu tidak terpenuhi. Ini pencemaran bagi kami 02 dan juga terhadap seorang Haji Her yang kita tahu merupakan tokoh madura yang terkenal dermawan,” tukasnya.

Sebelumnya, ramai beredar video di media sosial ketika Miftah tengah membagikan uang ke masyarakat, dengan warga mengantre seraya menyalami saat tiba gilirannya.

Saat Miftah membagikan uang, kamera yang merekam video itu bergeser menyorot kerumunan di belakangnya. Lalu ada orang yang menampilkan baju hitam bergambar capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Video tersebut menuai kontroversi. Banyak pihak menuding aksi bagi-bagi uang itu sebagai politics uang. Sebab, Gus Miftah diketahui merupakan pendukung dari Prabowo-Gibran dan selalu terlibat dalam kegiatan kampanye paslon 02 itu.

Miftah kemudian mengklarifikasi bahwa aksinya itu tidak ada kaitannya dengan politik. Ia mengaku hanya membantu Haji Her membagikan sedekahnya. Ia menyebut Haji Her sebagai pengusaha Pamekasan yang rajin bersedekah.

Atas viralnya video tersebut, Bawaslu Pamekasan langsung mengambil langkah dan menetapkan aksi bagi-bagi uang itu masuk dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi mengatakan, praktik bagi-bagi uang tersebut diduga melanggar pasal 523 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ancaman pidana tentang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu, dipidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta,” kata Suryaadi pada Rabu (3/1/2024).

(Iq/rilpolitik)

Artikel Buntut Aksi Gus Miftah Bagi-bagi Uang di Pamekasan, Relawan Prabowo Ancam Polisikan Bawaslu pertama kali tampil pada Rilpolitik.