Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon berpendapat gugatan tersebut harus ditolak. Menurutnya, MK tak berwenang mengatur batasan usia minimal atau maksimal capres-cawapres.

“Sama dgn gugatan U-35 ini juga harus di tolak. Krn MK tidak berwenang mengatur soal ini,” kata Jansen melalui akun Twitternya, @jansen_jsp pada Jumat (18/8/2023).

Jansen menjelaskan, persoalan umur tidak punya problem konstitusionalitas. Selain itu, perubahan Undang-Undang (UU) merupakan kewenangan legislatif, bukan MK.

“Kalau mau UU Pemilunya diubah. Masih ada waktu,” ujarnya.

Selain itu, Jansen berpendapat MK harus mulai tegas terkait open legacy policy. Sehingga publik tidak gampang menarik-menarik sesuatu yang menjadi kewenangan legislatif ke MK.

“Tanpa perlu masuk memeriksa “pokok perkaranya” — yg menyebabkan sidang jadi panjang — harusnya diawal ketika memeriksa kelayakan gugatan ini, sudah ditolak. Menyatakan MK tidak berwenang memeriksa ini,” jelas Jansen.

Dengan demikian, lanjut Jansen, peradilan segara mendapatkan kepastian.

“Apalagi ini hal yg berkait langsung dgn persoalan politik dan kepemiluan. Kepastian di sini menjadi penting. Krn tahapannya sudah di depan mata,” ujarnya.

Diketahui, Sebanyak 98 pengacara menggugat syarat usia capres-cawapres ke MK dari tidak terbatas menjadi maksimal 70 tahun.

Sebanyak 98 pengacara bernaung dalam wadah Aliansi ’98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM’. Gugatan itu didaftarkan ke MK hari ini.

“Untuk itu, pada hari ini, 18 Agustus 2023, bertempat di gedung Mahkamah Konstitusi, merupakan hari yang bersejarah dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia yang untuk selanjutnya dinamakan sebagai Jum’at Glory,” demikian keteranganya persnya.

(Abn)

Artikel Demokrat Nilai Gugatan Usia Capres-Cawapres Maksimal 70 Tahun Harus Ditolak pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu Benny sampaikan merespon Hakim MK Saldi Isra yang mempertanyakan urgensi gugatan syarat minimal usia capres-cawapres.

“Kalo bisa para hakim MK jangan ikut cawe2 soal Capres dan Cawapres. Jagalah kewarasan dalam mengelola negara ini,” kata Benny melalui akun Twitternya, @BennyHarmanID pada Selasa (15/8/2023).

Tetap menjaga kewarasan di tengah ketidakwarasan politik, kata Benny, merupakan tugas utama dari MK.

“Itu tugas utama para hakim MK. Politik boleh saja ndak waras namun hukum dn konstitusi harus tetap tegak berdiri,” ujarnya.

Menurut anggota DPR RI itu, salah satu tujuan pembentukan MK adalah untuk menjaga kewarasan. “MK dibentuk utk jaga kewarasan itu,” tukasnya.

Sebelumnya, Saldi Isra mengkritik DPR dan pemerintah yang setuju terkait gugatan perubahan batas minimal umur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi minimal 35 tahun.

Menurutnya, klaim DPR dan pemerintah yang mengaku menyerahkan keputusan uji materiil kepada MK terkesan setuju dengan perubahan tersebut. Sehingga, tak perlu ada sidang uji materi terkait UU Pemilu jika DPR dan pemerintah setuju batas minimal usia capres dan cawapres 35 tahun. Ia menyebut pembentukan dan perubahan UU adalah kewenangan DPR dan pemerintah.

“Kalau DPR dan pemerintah setuju mengapa tidak diubah saja UU, tidak perlu melempar isu ini ke MK untuk diselesaikan. Kelihatan pemerintah juga setuju, diubah aja di DPR,” katanya beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut Saldi Isra sampaikan setelah mendengarkan keterangan dari DPR dan pemerintah ketika sidang uji materi Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

(Abn)

Artikel Demokrat Minta MK Tak Cawe-cawe Urusan Capres-Cawapres pertama kali tampil pada Rilpolitik.