Kemungkinan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar usai pemeriksaan Nadiem Makarim sebagai saksi pada Senin (23/6/2025). Sebagai informasi, Nadiem dimintai keterangan selama 12 jam dalam perkara tersebut.

Meski belum bisa memastikan, tetapi Harli menyampaikan bahwa masih ada beberapa hal yang harus digali lebih dalam dari Nadiem berkaitan dengan proyek pengadaan laptop senilai Rp 9,9 triliun itu.

“Nah kalau melihat dari masih ada data-data yang masih belum dibawa, belum diserahkan, kemudian masih ada pertanyaan-pertanyaan juga yang perlu didalami,” kata Harli di kompleks Kejagung pada Senin (23/6/2025).

Selain itu, lanjutnya, Korps Adhyaksa juga masih membutuhkan keterangan Nadiem untuk mengonfirmasi jawaban pihak lain yang turut diperiksa dalam perkara tersebut.

“Saya kira ini sangat terkait dengan beberapa jawaban nanti dari pihak-pihak lain yang akan terus dikonfirmasi kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Nadiem sendiri mengaku akan terus kooperatif jika dipanggil lagi oleh Kejagung demi terangnya persoalan ini.

“Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama,” kata Nadiem usai diperiksa.

Nadiem mengapresiasi Kejagung yang melaksanakan proses hukum dengan transparan dan menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik mengedepankan asas keadilan, transparansi dan asas praduga tidak bersalah,” ujar Nadiem.

Artikel Kejagung Kembali Buka Peluang Panggil Nadiem di Kasus Pengadaan Laptop pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebagai informasi, kejaksaan memeriksa Nadiem sebagai saksi selama 12 jam pada Senin (23/6/2025), mulai dari pukul 09.10 WIB sampai 21.00 WIB.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan Nadiem diperiksa terkait kapasitasnya sebagai menteri pada saat proyek pengadaan laptop itu dilaksanakan.

“Bahwa seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, posisi yang bersangkutan pada waktu itu adalah sebagai menteri. Bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai Menteri terkait dengan penggunaan anggaran Rp 9,9 triliun dalam proyek pengadaan Chromebook ini,” kata Harli kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Senin (23/6/2025).

Selain itu, penyelidik juga mengonfirmasi Nadiem soal rapat kajian teknis pengadaan laptop yang terjadi pada 6 Mei 2020 yang kemudian melahirkan keputusan untuk melakukan pengadaan laptop Chromebook.

Padahal, kata dia, dalam rapat kajian teknis yang digelar pada April 2020, Chromebook dianggap tidak efektif.

Oleh karena itu, kejaksaan menilai rapat kajian teknis yang digelar pada 6 Mei 2020 itu janggal. Sebab, tak lama setelahnya muncul keputusan pengadaan laptop Chromebook.

“Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis (pengadaan laptop) itu kan sudah dilakukan sejak bulan April 2020. Lalu pada akhirnya dirubah di bulan, kalau saya ngga salah di bulan Juni atau Juli,” jelas Harli.

Artikel Kejagung Ungkap Materi Pemeriksaan Nadiem Makarim Selama 12 Jam pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Nadiem mengaku kaget program tersebut diusut Kejagung. Padahal, katanya, seluruh proses pengadaan melibatkan sejumlah lembaga negara.

Ia mengatakan pihaknya menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan melakukan audit. Selain itu, Kemendikbudristek juga menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun).

“Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi,” kata Nadiem dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Ia juga mengatakan pengadaan laptop dilakukan lewat e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal itu dilakukan demi meminimalisir konflik kepentingan.

Selain itu, Nadiem menyebut Kemendikbudristek juga berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan tidak ada monopoli dalam proses pengadaan laptop tersebut.

“Jadi sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya dikawal dengan berbagai instansi,” kata Nadiem.

“Inilah salah satu alasan kenapa saya juga terkejut waktu mengetahui berita ini,” imbuh dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut penyidik menemukan indikasi pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan.

Melalui kajian itu, kata dia, dibuat skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan laptop dengan basis sistem Chrome yakni Chromebook. Padahal, hasil uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 telah menunjukkan bahwa penggunaan 1.000 unit Chromebook tidaklah efektif sebagai sarana pembelajaran.

Disampaikan Harli, anggaran untuk pengadaan Chromebook tersebut mencapai Rp9,9 triliun yang terdiri dari Rp3,58 triliun merupakan dana di Satuan Pendidikan dan Rp6,399 triliun melalui dana alokasi khusus atau DAK.

Artikel Sudah Dikawal Kejaksaan, Nadiem Kaget Pengadaan Laptop Diusut pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Proyek senilai hampir Rp10 triliun itu, yang sedianya menjadi jembatan digitalisasi pendidikan nasional, justru diduga menjadi ladang subur praktik korupsi yang merugikan negara dan generasi penerus. Chromebook yang dibeli dinilai tidak kompatibel dengan realitas infrastruktur digital di banyak wilayah Indonesia. Alih-alih menjadi solusi, proyek ini terancam jadi ironi.

“Penegakan hukum terhadap kasus ini bukan semata soal uang negara yang raib, tapi tentang nyawa dari cita-cita pendidikan itu sendiri. Ketika dana pendidikan dikorup, yang dirampok bukan hanya angka di APBN—tetapi juga masa depan anak-anak pelosok negeri yang belajar di bawah cahaya pelita,” ujar Koordinator Nasional HAM-I, Asip Irama, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/5/2025).

Asip menyebut langkah Kejagung sebagai sinyal positif bahwa negara masih punya nyali untuk melawan korupsi di sektor yang seharusnya paling dijaga: pendidikan. Menurutnya, proyek pendidikan bukan ruang kompromi. Apalagi jika sudah menyangkut pilihan teknologi yang jelas-jelas bermasalah sejak awal.

“Kalau benar spesifikasi perangkat yang dipilih tidak relevan dengan kondisi di lapangan, tapi tetap dipaksakan demi proyek triliunan rupiah, ini bukan lagi kesalahan administratif. Ini kejahatan sistemik yang mencederai nalar publik,” tegas Asip.

Lebih jauh, HAM-I mendorong agar Kejagung tidak berhenti pada eksekutor teknis, tetapi menelusuri siapa pun yang terlibat dalam desain kebijakan—dari level pengambil keputusan hingga para aktor intelektual yang sembunyi di balik meja birokrasi.

“Tak boleh ada yang merasa kebal. Sekalipun berdasi dan populer, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Sektor pendidikan harus steril dari predator anggaran,” tambahnya.

HAM-I juga menyerukan kepada masyarakat luas, terutama generasi milenial dan pelajar, untuk aktif mengawal kasus ini. Bukan semata demi hukuman bagi pelaku, tapi untuk menegakkan pesan: bahwa bangsa ini tidak menawar harga sebuah integritas.

“Keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditolak. Bila kasus ini dibiarkan berlalu, maka kita sedang ikut serta mengubur harapan akan masa depan pendidikan yang bersih,” pungkas Asip.

Artikel HAM-I Apresiasi Keberanian Kejagung Mengusut Dugaan Korupsi Laptop Kemendikbudristek pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kejagung pun membuka peluang memanggil eks Mendikbud Nadiem Makarim dalam kasus tersebut sesuai dengan kebutuhan penyidik.

“Terkait pihak-pihak mana yang akan diperiksa dalam perkara ini, itu tergantung dari kebutuhan penyidik untuk membuat terang tindak pidana ini,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar pada Selasa (27/5/2025).

Harli belum merinci siapa saja yang sudah, maupun akan diperiksa dalam perkara itu. Namun dia memastikan penyidik akan memeriksa pihak yang dibutuhkan keterangannya.

“Semua pihak mana pun, siapa pun yang membuat terang tindak pidana ini bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan,” ucap Harli.

Harli menyebut rangkaian penyidikan masih berlangsung. Dia memastikan penyidik akan bekerja komprehensif untuk membuat terang perkara itu.

“Jadi apa yang menjadi tugas-tugas yang bersangkutan, apa yang dia lakukan, apakah tugas-tugas itu dilakukan sendiri atau karena atas perintah, baik perintah jabatan atau orang misalnya. Nah ini semua akan diungkap dalam proses penyidikan,” terang Harli.

Sebelumnya, Kejagung menyebut Kemendikbudristek menyusun rencana untuk pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan, mulai tingkat dasar hingga menengah atas. Padahal rencana tersebut bukan menjadi kebutuhan siswa pada saat itu. Sebab, hal serupa ternyata sudah pernah dilakukan pada 2018-2019, tapi hasilnya tak efektif.

“Karena sesungguhnya, kalau tidak salah, di tahun 2019 sudah dilakukan uji coba terhadap penerapan Chromebook itu terhadap 1.000 unit, itu tidak efektif,” kata Harli kepada wartawan di Kejagung, Senin (26/5).

Setelah itu diduga ada persekongkolan atau pemufakatan jahat dari berbagai pihak. Sebab, penggantian spesifikasi tersebut diduga bukan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya.

“Sehingga diduga bahwa ada persekongkolan di situ. Karena di tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba karena sesungguhnya penggunaan Chromebook itu kurang tepat,” jelas Harli.

Artikel Kejagung Buka Peluang Periksa Nadiem Makarim di Kasus Dugaan Korupsi Laptop pertama kali tampil pada Rilpolitik.