Mereka menyampaikan aspirasi terkait berbagai kebijakan publik yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi lebih lanjut.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan sebagai berikut:

Pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menjaga efektivitas penggunaan anggaran serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Kedua, meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, termasuk penghentian sementara pelaksanaannya hingga dilakukan kajian yang komprehensif, transparan, dan akuntabel terhadap efektivitas, tata kelola, serta dampaknya bagi masyarakat.

Ketiga, menolak Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan terhadap prinsip demokrasi, kebebasan sipil, serta mekanisme pengawasan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Keempat, mendesak pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, sehingga kepercayaan publik dapat terjaga melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan respons yang lebih baik terhadap aspirasi rakyat.

Orator aksi, Elga Aditya menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai demokrasi.

“Jika satu suara dibungkam, maka akan ada seribu suara yang melawan. Kritik yang kami sampaikan bukanlah bentuk kebencian, melainkan tanda cinta kami kepada negeri ini. Sebab ketika pemerintah tidak lagi mau mendengar rakyatnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan,” kata Elga.

Elga meyakini bahwa kritik, perbedaan pendapat, dan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat.

“Oleh karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan, bukan sebagai ancaman terhadap pemerintahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Elga menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah awal dalam mengawal berbagai kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Mahasiswa akan terus menjalankan fungsi pengawasan sosial secara kritis, konstruktif, dan konstitusional sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi, keadilan sosial, serta kepentingan rakyat,” ucapnya.

Melalui aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, memperkuat transparansi dalam proses pengambilan kebijakan, serta menjadikan kritik publik sebagai bahan evaluasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Artikel Gelar Aksi, Mahasiswa USM Ajukan Empat Tuntutan ke Pemerintah pertama kali tampil pada Rilpolitik.