Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Ketum PP Persis), Ustaz Jeje Zaenudin menegaskan, pilpres berjalan satu atau dua putaran yang terpenting adalah berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) sebagai perwujudan hak dan kedaulatan rakyat.

“Selain itu, bagaimana pemilu terlaksana dengan baik, selamat, damai, bersatu, dan bermanfaat bagi kehidupan beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata ustaz Jeje ketika dimintai keterangan di kantor PP Persis, Cipayung, Jakarta, Kamis (8/2/2024).

Ustaz Jeje melanjutkan, apabila menimbang dan mengkomparasikan dengan pendekatan kemaslahatan agama, kemaslahatan umat, dan kemaslahatan negara antara satu putaran dan dua putaran, maka lebih maslahat satu putaran.

“Menurut hemat saya, siapapun pemenang pilpres 2024, satu putaran itu Insya Allah akan lebih besar maslahatnya,” ungkap dia.

Mengapa demikian, Ustaz Jeje menjelaskan, jika satu putaran hal ini akan baik untuk kemaslahatan agama. Jika terjadi dua putaran, umat muslim akan memasuki bulan Ramadhan pada Maret 2024.

“Maka kita khawatir kesucian dan kekhidmatan ibadah puasa akan terganggu dengan hiruk pikuk, pro-kontra, dan perang opini antar para pendukung capres yang tidak dapat menahan diri, meskipun sedang puasa. Apalagi hanya tinggal dua paslon yang berkontestasi,” kata Ustaz Jeje.

Ini ditambah dengan fenomena banyak para pendukung kontestasi Pileg dan Pilpres menggunakan cara kampanye yang tidak sehat, bahkan merusak nilai-nilai demokrasi. Di satu pihak, para pendukung paslon ada yang menggunakan politik uang untuk mendulang suara.

“Bahkan di pihak lain, ada yang menggunakan politik ‘dalil’ yang semaunya untuk mencari simpati pendukung. Tentu kedua cara itu sama-sama tercelanya,” tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Persis ini.

Ustaz Jeje mengatakan, yang satu tercela membeli suara rakyat dengan uang, yang satu lebih tercela lagi karena memperalat dalil Alquran dan Hadits untuk meraih simpati demi mencapai kekuasaan.

“Jika cara-cara seperti ini terus berlanjut hingga dua putaran, apa itu tidak membahayakan kesatuan dan kesolidan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa, idul fitri, hingga ibadah haji, dan idul kurban?,” ujar Ustaz Jeje.

Belum lagi dampak sosial dan ekonomi yang akan terjadi selama menunggu putaran kedua. Para investor akan menahan diri untuk berinvestasi.

“Hal ini akan berdampak pada harga sembako melambung tinggi dan kurs dolar terus melonjak, sehingga pada akhirnya terjadi krisis ekonomi dan sosial yang merugikan seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Artikel Ketum Persis: Pilpres Satu Putaran Lebih Maslahat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Sebaiknya semua Kementerian dan Dinas di daerah-daerah termasuk juga Presiden RI Joko Widodo tidak menyalurkan program Bansos di masa kampanye seperti sekarang ini. Bansos hendaknya disalurkan pasca Pemilu,” kata Henri dikutip dari akun X nya pada Sabtu (30/12/2023).

Pernyataan ini disampaikan merespon rencana aksi Presiden Joko Widodo, ayah dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka bagikan beras 10 kg kepada masyarakat hingga Maret 2023.

Dia meminta agar Bawaslu bersikap tegas jika pembagian Bansos di masa kampanye Pemilu 2024 ini dimanfaatkan untuk kepentingan para kontestan politik.

“Karena penyaluran Bansos sekarang bisa bermakna kampanye yang tidak fair. Terlebih saat penyaluran disertai pesan-pesan tersembunyi atau intimidasi pada masyarakat yang tidak senafas secara politik dengan pemberi Bansos,” ujarnya.

“Atau memang tujuan pemberian Bansos sekarang ini sengaja untuk kampanye? Tentulah bukan kan? Presiden itu kan negarawan yang ingin dinilai netral dan bijak kan?” tukasnya.

Sebelunya, Jokowi menyatakan akan meneruskan Program Bantuan Pangan Beras untuk Desember 2023, dan Januari, Februari, serta Maret 2024. Program Bansos Beras ini dinilai terbukti efektif meredam gejolak harga beras yang terjadi sebagai dampak bencana El Nino.

Menurut dia, program Bansos Beras ini mampu meredam gejolak harga yang tengah terjadi. “Untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran akan kita tambah untuk bulan Desember 2023 dan Januari, Februari, Maret 2024,” imbuhnya.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Prof Henri Subiakto Sarankan Penyaluran Bansos Disetop Hingga Pemilu 2024 Selesai pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kampanye pemilu sudah berlangsung sebulan dan 3 hari. Yang tampak dan terasa adalah terlalu dominannya ‘rasa kampanye’ pilpres. Kampanye pileg seperti berada di pinggiran, mengalami ‘marginalisasi’,” kata Anas melalui akun X nya pada Sabtu (30/12/2023).

Anas mengatakan, percakapan politik di tingkat elit dan pemilih, termasuk media massa, tersedot pada urusan Pilpres. Pileg disebut hanya mendapatkan ruang yang terbatas.

“Inilah salah satu kerugian nyata dari penyelenggaraan pemilu yang bersamaan waktunya pileg dan pilpres. Pileg berposisi seperti ‘anak tiri’, sementara pilpres adalah ‘anak kandung’,” ujarnya.

Anas menilai kondisi demikian tidak baik bagi kemajuan demokrasi. Sebab, publik tidak memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk menilai seluruh kontestan Pemilu.

“Ini adalah keadaan yang tidak baik, tidak sehat bagi menjadikan pemilu sebagai peristiwa politik untuk mendorong kemajuan demokrasi kita. Ruang, waktu dan kesempatan pemilih untuk melakukan penilaian yang utuh kepada seluruh kontestan pemilu tidak memadai. Partai dan caleg-calegnya, termasuk calon Anggota DPD tenggelam oleh hiruk pikuk urusan pilpres,” ungkapnya.

Menurut Anas, sudah saatnya melihat kembali model penyelenggaraan Pemilu 2004 di mana Pileg dilaksanakan terlebih dulu, baru kemudian pilpres.

“Partai, caleg dan calon Anggota DPD menjadi ‘tuan rumah’ saat pileg, karena pada saat kampanye seluruhnya fokus pada urusan kompetisi pileg. Ketika pilpres, geser ‘tuan rumahnya’ adalah para capres-cawapres,” katanya.

“Para pemilih juga mendapatkan kesempatan pada fokus menilai pada jenis pemilihan masing-masing,” imbuh dia.

Sebab itu, lanjutnya, perlu untuk menata lagi Pilpres dan Pileg tidak diselenggarakan secara bersamaan.

“Yang logis secara politik dan teknis adalah : pileg terlebih dulu, dan pilpres kemudian yang tiketnya berasal dari hasil pileg tersebut,” jelasnya.

Artikel Anas Urbaningrum Soal Pemilu 2024: Pileg Seperti Anak Tiri, Pilpres Anak Kandung pertama kali tampil pada Rilpolitik.

LaNyalla dalam acara deklarasi yang berlangsung di Stadion Wilis, Madiun, Minggu (26/11/2023), mengatakan sudah menjadi kewajiban semua warga negara untuk memastikan pelaksanaan proses demokrasi tersebut berjalan dengan baik dengan indikator sukses pemilu; yaitu adanya kebebasan warga negara untuk menentukan pilihannya, dan adanya ruang bagi peserta pemilu untuk berkompetisi dengan adil dan tanpa kecurangan.

“Tentu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak akan mampu bekerja sendiri untuk memastikan pemilu berkualitas. Apalagi dengan sebaran jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 820 ribu lebih di seluruh Indonesia,” kata LaNyalla.

Untuk itu diperlukan keterlibatan aktif elemen-elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan untuk ikut mengawal dan terlibat aktif memastikan Pemilu dapat berlangsung dengan indikator sukses yang terukur. Tentu dengan berkoordinasi dengan Bawaslu di masing-masing wilayah sesuai tingkatan.

LaNyalla berpesan agar warga PSHT tidak terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam Pemilu. Karenanya warga PSHT sebaiknya tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana.
“Artinya tidak terlibat dukung mendukung secara frontal, tetapi tetap aktif menggunakan hak pilihnya,” katanya,

Hal ini, ujar LaNyalla, karena polarisasi akibat Pemilihan Presiden Secara Langsung (Pilpressung) yang bergulir sejak era reformasi masih terjadi. Karena Pilpressung memang tidak cocok untuk bangsa Indonesia yang super majemuk dan negara kepulauan yang terpisah-pisah. Pilpressung juga tidak cocok diterapkan di negara yang karakter bangsanya guyub dan komunal.

Sejak Era Reformasi yang ditandai dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia seolah berubah menjadi bangsa lain. Bangsa yang tercerabut dari akar budaya dan jati dirinya, menjadi bangsa yang semakin individual dan liberal serta materialistis pragmatis.

“Padahal kita sebenarnya sudah punya sistem asli. Yaitu Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat. Yang nanti duduk di DPR RI. Sedangkan utusan-utusan lain, yaitu utusan golongan-golongan dan utusan daerah, yang duduk di MPR RI, tidak dipilih melalui Pemilu tetapi harus diutus dari bawah. Mereka semua inilah, anggota DPR, anggota utusan golongan dan anggota utusan daerah yang menjadi penjelmaan rakyat yang utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampe Rote,” kata LaNyalla.

“Mereka inilah yang akan bermusyawarah di MPR RI, untuk merumuskan Haluan Negara, dan memilih Presiden untuk menjalankan Haluan Negara tersebut. Sehingga Presiden adalah Mandataris dari Penjelmaan Rakyat tersebut. Artinya Presiden adalah petugas rakyat,” katanya.

Tetapi karena praktik penyimpangan yang terjadi di era orde baru, sistem rumusan pendiri bangsa itu kita buang dan kita ganti dengan sistem barat yang individualis dan liberal. Padahal seharusnya, saat reformasi, yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era orde baru. Bukan mengganti sistem bernegara dengan mengadopsi sistem liberal ala barat.

“Inilah yang sekarang sedang saya perjuangkan. Agar bangsa ini kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, yang kita sempurnakan dan perkuat, agar penyimpangan yang terjadi di era orde lama dan orde baru tidak terulang,” ujarnya.

Di akhir sambutan, LaNyalla mengajak bangsa ini membangun kesadaran kolektif untuk kembali kepada Pancasila. Kembali menerapkan Demokrasi Pancasila. Sehingga kedaulatan tetap di tangan rakyat, yang berada di lembaga tertinggi negara.

Ketua Umum PSHT, Moerdjoko mengatakan Deklarasi Pemilu Damai yang diinisiasi PSHT merupakan wujud dari nafas organisasi yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman dalam kesatuan.

“Sikap politik PSHT kenegaraan, kita menjunjung tinggi Pancasila, UUD 45, negara kesatuan dan Bhineka Tunggal Ika. Bahwa PSHT tidak berafiliasi tidak bergantung, tidak mengikat dengan partai politik manapun, tidak terikat, kita netral, kita harus menjaga tradisi dari PSHT,” kata Moerdjoko.

PSHT memberikan kebebasan kepada warganya untuk berpolitik, mau memilih maupun dipilih. “Mari aturan kita tepati dan jadikan pemilu damai,” katanya.

Turut hadir di acara tersebut, Capres Anies Baswedan; Anggota DPD RI Tamsil Linrung, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Farid Makruf; Wakapolda Jatim Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan; Wali Kota Madiun Maidi; Ketua KPU Prov Jatim; Ketua Bawaslu Prov Jatim; serta Dewan Ketua Pusat PSHT Issoebijantoro.

Artikel Deklarasi Pemilu Damai, LaNyalla: PSHT Tidak Kemana-mana, Tapi Ada Dimana-mana pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ia mengatakan tidak ada informasi yang ia bocorkan terkait putusan MK. Sebab, putusan MK terkait gugatan UU Pemilu belum dibacakan.

“Silakan disimak dengan hati-hati, saya sudah secara cermat memilih frasa, ‘… mendapatkan informasi’, bukan ‘…mendapatkan bocoran’. Tidak ada pula putusan yang bocor, karena semua tahu, memang belum ada putusannya. Saya menulis, ‘… MK akan memutuskan’. Masih akan, belum diputuskan,” kata Denny Indrayana melalui siara pers tertulisnya pada Minggu (30/5/2023).

Ia juga mengaku secara sadar tidak menggunakan istilah ‘informasi A1’ sebagaimana frasa yang digunakan Menkopolhukam Mahfud MD. “Karena, info A1 mengandung makna informasi rahasia, seringkali dari intelijen. Saya menggunakan frasa informasi dari ‘orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya,” ujarnya.

Meski dia mengatakan informasi yang diperoleh bukan A1, namun ia meyakini informasi tersebut benar. Sebab itu, ia memutuskan untuk melanjutkan informasi tersebut ke publik melalui akun Twitternya sebagai bentuk public control.

“Agar MK hati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut,” imbuhnya.

Ia mengingatkan putusan MK bersifat final dan mengikat. “Karena itu ruang untuk menjaga MK, agar memutus dengan cermat, tepat dan bijak, hanyalah sebelum putusan dibacakan di hadapan sidang terbuka Mahkamah,” tuturnya.

Sebelumnya, cuitan Denny Indrayana terkait informasi MK akan mengembalikan sistem pemilu proporsional tertutup menuai polemik.

Menkopolhukam sekaligus mantan Ketua MK Mahfud MD menyebut polisi dapat mengusut dugaan pembocoran informasi tersebut oleh Denny Indrayana. Sebab, putusan MK yang belum dibacakan merupakan rahasia negara.

Sejalan dengan itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Paguyuban Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD (BCAD) melaporkan Denny Indrayana ke Polda Metro Jaya pada Senin (29/5/2023). (Abn)

Artikel Denny Indrayana Membantah Telah Bocorkan Rahasia Negara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hadir di antaranya Choirul Anam (Ketua KPUD Jatim), Nanik Karsini (Sekretaris), Insan Qoriawan (Divisi Teknis Penyelenggaraan) Rochani (Divisi SDM dan Litbang) dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam keterangannya usai mendaftar, LaNyalla yang merupakan Ketua DPD RI menegaskan bahwa ia mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. “Hari ini saya menyerahkan berkas pendaftaran saya. Berkasnya sudah lengkap dan semoga tak ada perubahan apapun,” kata LaNyalla dalam rilis yang diterima redaksi Rilpolitik.com, Jumat (5/5/2023).

LaNyalla meminta kepada pendukungnya, baik itu Pemuda Pancasila se-Jawa Timur, LaNyalla Academia dan seluruh komponen lainnya untuk segera bekerja turun ke rakyat melakukan sosialisasi.

Pada kesempatan itu, LaNyalla kembali menegaskan pentingnya koreksi konstitusi hasil amandemen empat tahap pada tahun 1999-2002.

“Kita harus kembali kepada sistem bernegara yang memberi ruang kedaulatan rakyat. UUD 1945 naskah asli adalah konstitusi yang menjelmakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi tertinggi kedaulatan rakyat,” kata LaNyalla.

Nantinya, LaNyalla menjelaskan, MPR RI diisi oleh representasi seluruh rakyat Indonesia. DPR RI akan diisi oleh dua unsur yakni mereka yang mewakili partai politik dan perseorangan.

“DPD RI yang merupakan jalur perseorangan menjadi bagian dari DPR RI. Selanjutnya, ada pula Utusan Daerah yang terdiri dari Raja dan Sultan Nusantara serta unsur lainnya dan Utusan Golongan yang merupakan representasi tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan lainnya,” jelas LaNyalla.

Menurut LaNyalla, hanya sistem itulah yang menjamin tercapainya kesejahteraan dan kedaulatan rakyat melalui sistem ekonomi dan demokrasi Pancasila sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa.

“Sudah waktunya kita kembali kepada sistem bernegara dan sistem ekonomi yang dirumuskan dan disepakati para pendiri bangsa,” tukas dia.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan beberapa langkah agar bangsa ini bisa kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Salah satunya adalah dengan membangun konsensus nasional kenegaraan.

Dalam konsensus nasional kenegaraan itu, lanjut dia, semua pihak meminta Presiden selalu kepala negara untuk mengeluarkan Dekrit Presiden dengan memberlakukan kembali UUD 1945 dengan penjelasannya untuk sesegera mungkin dilakukan perbaikan kelemahannya dengan teknik adendum.

“Hal ini penting kita lakukan, karena saat ini demokrasi langsung ala liberal Barat justru malah merusak bangsa kita. Sistem ekonomi yang berlangsung juga yakni ekonomi kapitalistik terbukti tak mampu menghadirkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat,” tutur LaNyalla.

Ketua KPUD Jatim, Choirul Anam menegaskan bahwa berkas yang didaftarkan oleh LaNyalla akan ditindaklanjuti lebih jauh. “Terima kasih kami ucapkan. Berkasnya sudah kami terima dan cukup lengkap. Namun tetap kami memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi lebih lanjut,” kata Choirul Anam.

Artikel Kembali Daftar Jadi Calon Anggota DPD RI, LaNyalla Tegaskan Pentingnya Koreksi Konstitusi Hasil Amandemen pertama kali tampil pada Rilpolitik.