Anwar pun melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan pada 24 November 2023 dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT.

Dalam isi gugatannya, Anwar meminta PTUN membatalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK seperti yang tertuang dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Anwar meminta PTUN memerintahkan atau mewajibkan Ketua MK selaku tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tersebut selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar ingin hakim PTUN mengabulkan seluruh gugatan yang dia mohonkan.

“Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028,” demikian bunyi gugatan Anwar, dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (31/1).

Selain itu, Anwar meminta PTUN mewajibkan Suhartoyo selaku tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK. Anwar juga ingin Suhartoyo membayar biaya perkara ini.

Diketahui, Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK setelah MKMK menyatakan ia melanggar etik berat pada putusan perkara 90 soal syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang menjadi jalan bagi ponakannya sendiri, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres.

Artikel Dipecat Gegara Langgar Etik Berat, Anwar Usman Ngotot Ingin Jadi Ketua MK Lagi, Ajukan Gugatan ke PTUN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Para pelapor menduga Anwar Usman telah melakukan pelanggaran kode etik saat menggelar konferensi pers menanggapi putusan MKMK yang memecat dirinya dari jabatan Ketua MK pada 8 November 2023 lalu.

“Para pelapor merasa tidak elok menyaksikan tuturan kata dan kalimat yang disampaikan oleh hakim terlapor yang seolah-olah menuding adanya politisasi, skenario, dan fitnah keji yang dialamatkan kepadanya,” kata kuasa hukum para Pelapor, Eliadi Hulu pada Rabu (22/11/2023).

Padahal, lanjut Eliadi, dalam Putusan MKMK telah terbukti jika hakim terlapor telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Eliadi mengatakan, Anwar Usman harus dapat membuktikan siapa yang ia maksud sebagai pihak yang telah memfitnah, mempolitisasi, dan membuat skenario pembentukan MKMK.

“Apabila Ia tidak dapat membuktikannya maka sama saja yang bersangkutan telah menyebar hoaks dan tidak menghormati putusan MKMK,” tambahnya.

Oleh karena itu, para pelapor melaporkan Anwar Usman atas pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dan meminta agar ia diberhentikan secara tidak hormat sebagai Hakim Konstitusi.

“(Diharapkan) MKMK dapat segera menyidangkan perkara etik tersebut mengingat laporan yang diajukan masih dalam batas waktu masa kerja majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.

Artikel Adik Ipar Jokowi Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kita hormati putusan MKMK. Ini budaya hukum yang harus kita bangun, tentu dengan tetap membuka ruang diskusi akademik yang bertanggung jawab, atas putusan MKMK tersebut,” kata Denny Indraya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rilpolitik.com pada Kamis (9/11/2023).

Terkait pelanggaran etik berat yang dilakukan Anwar Usman terkait Putusan 90, Denny Indrayana mengusulkan agar Anwar Usman berbesar hati mengundurkan diri dari Mahkamah Konstitusi (MK). “Agar tidak terus membebani Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Denny, terhadap Putusan 90 yang sudah final and binding, agar tidak terus terbebani sebagai putusan yang lahir dari pelanggaran etik, Denny mengusulkan MK menyidangkan permohonan atas UU Pemilu, terkait syarat umur.

“Sehingga, kalaupun ada perubahan atas Putusan 90, dilakukan melalui Putusan MK sendiri, termasuk misalnya dengan mempertimbangkan dan memutus permohonan uji formil atas Putusan 90 yang saya dan Zainal Arifin Mochtar ajukan,” katanya.

Tetap dengan menjaga proses yang independen dan akuntabel, Denny mengusulkan MK memutus dengan cepat permohonan uji formil atas Putusan 90 itu. Lebih baik lagi, katanya, jika putusan dilakukan sebelum tanggal 13 November, batas akhir penetapan paslon Pilpres 2024.

“Putusan yang cepat itu diperlukan dilakukan MK, untuk menguatkan legitimasi Pendaftaran Paslon, dan Pilpres 2024 secara keseluruhan,” ujarnya.

Diketahui, Denny Indrayana bersama pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengajukan permohonan uji formil Putusan 90. Denny berharap melalui uji formil itu putusan MK yang mengubah syarat capres-cawapres dapat dibatalkan melakui formasi hakim yang berbeda.

(Abn/rilpolitik)

Artikel Denny Indrayana Minta Anwar Usman Mundur Agar Tidak Bebani MK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Idealnya MKMK memecat Anwar Usman sebagai hakim secara tidak hormat karena sudah terbukti langgar etik berat, akan tetapi keputusan MKMK justru sangat mengecewakan,” kata Yansen dalam rilis tertulis yang diterima Rilpolitik.com pada Selasa (7/11/2023).

Yansen mengatakan, putusan tersebut justru membuat publik mempertanyakan kembali konflik kepentingan Jimly Asshiddiqie sebagai pendukung Prabowo Subianto.

“Ini kembali mempertanyakan konflik kepentingan Jimmly Ashiddiqie,” ujarnya.

Yansen menyebut Anwar Usman sebagai sosok yang berkontribusi pada pengembalian Reformasi ke titik nol. Putusan batas usia capres dan cawapres pada 16 Oktober 2023, katanya, telah secara eksplisit menampilkan nepotisme terang-terangan antara Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto untuk kepentingan politik elektoral dan keberlangsungan kuasa oligarki.

“Akan tetapi, kontribusi Anwar Usman terhadap pembalikan Reformasi ke titik nol tidaklah sebanding dengan sanksi yang diputuskan MKMK,” ujarnya.

MKMK mutuskan hanya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK namun tidak diberhentikan sebagai Hakim.

“Anwar Usman seharusnya dipecat secara tidak hormat dari jabatan Hakim MK. MKMK harusnya proporsional dalam melihat batas pelanggaran etika apa yang bisa ditolerir dengan teguran lisan. Saya kira, nepotisme adalah dosa tak termaafkan bagi demokrasi,” tegas Yansen.

Terlepas dari itu, Yansen berpendapat Anwar Usman sendiri harusnya tahu diri dan memilih untuk mengundurkan diri dari hakim konstitusi setelah diputus melakukan pelanggaran berat oleh MKMK. Namun, dia menyadari budaya malu di negeri ini sudah sangat langka.

“Menurut saya Anwar Usman sebagai pejabat publik dan terbukti bersalah. Tapi malu dan tau diri sudah menjadi budaya langka di perpolitikan kita, sehingga mundur dari jabatan setelah dinyatakan bersalah boleh jadi tidak terbayang dibenak pejabat. Anwar Usman kalau tau diri ya lebih baik mundur,” ungkapnya.

Diketahui, MKMK memutuskan memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat. Putusan itu tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dibacakan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie hari ini.

(Abn/rilpolitik)

Artikel Langgar Etik Berat, Anwar Usman Harusnya Tahu Diri, Mundur dari Hakim MK pertama kali tampil pada Rilpolitik.