Dalam rapat tersebut, Fadlul mengaku BPKH mengeluarkan dana haji 2024 hanya Rp 7,88 triliun. Hal itu tidak sesuai dengan kesepatakan DPR-Menag yang sebesar Rp 8,2 triliun dengan asumsi kuota haji reguler sebanyak 221.720 dan kuota haji khusus sebanyak 19.280.

Anggota Pansus Haji 2024 dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah merespons keras pengakuan tersebut. Menurutnya, selisih alokasi anggaran ini tidak bisa dikategorikan sebagai efisiensi. Sebab, dana manfaat itu merupakan uang rakyat yang dititipkan kepada pemerintah untuk dialokasikan sebagaimana mestinya.

“Ini bukan tentang soal efisiensi loh tapi ini mengabaikan hak-hak jamaah haji yang jumlahnya sangat besar yang semestinya itu bisa dilakukan oleh bapak,” kata Luluk.

Luluk mengaku sangat kecewa dengan sikap BPKH. Dia menyebut BPKH sembarangan karena tidak mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama DPR.

“Saya sangat kecewa yang pertama menurut aku sangat sembrono sekali itu, Pak, walaupun itu di bawah pagu tetapi kalau ada prinsip-prinsip dasar di mana kemudian BPKH itu menjalankan tugas dan fungsinya itu aja enggak dipenuhi itu gimana mau menyebut bawah ini proper atau tidak. Ini bukan masalah di bawah di atas (pagu),” jelasnya.

Artikel Alokasi Dana Haji Tak Sesuai Kesepakatan, Pansus: Bukan Soal Efisiensi, Tapi Ini Abaikan Hak Jamaah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Padahal, berdasarkan kesepakatan DPR-Kemenag pagu nilai manfaat yang digelontorkan adalah Rp 8,2 triliun dengan asumsi kuota haji reguler sebanyak 221.720 dan kuota haji khusus sebanyak 19.280.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Pansus Angket Haji 2024 dengan BPKH pada Senin (2/9/2024) malam.

Mulanya, anggota pansus angket haji dari Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily bertanya berapa alokasi dana yang dikeluarkan BPKH untuk penyelenggaraan haji 2024.

Fadlul kemudian menjawab bahwa mereka menggelontorkan alokasi dana haji sebesar Rp 7,88 triliun. “Sejauh ini yang kita keluarkan sesuai dengan yang dimintakan yaitu Rp 7,88 triliun,” tutur Fadlul.

Padahal dalam rapat Panja antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI disepakati bahwa pagu nilai manfaat yang digelontorkan adalah Rp 8,2 triliun dengan asumsi kuota haji reguler sebanyak 221.720 dan kuota haji khusus sebanyak 19.280.

Artinya, jumlah dana yang digelontorkan oleh BPKH tidak sesuai dengan kesepakatan DPR-Kemenag.

Fadlul pun mengatakan menggelontorkan dana haji Rp 7,88 triliun berdasarkan surat permintaan dari Kemenag. Ia menuturkan berdasarkan keterangan surat Dirjen PHU, jemaah haji reguler sebanyak 213.320, sedangkan jemaah haji khusus sebanyak 27.680.

Ia menuturkan berani mengeluarkan dana sesuai permintaan Kemenag karena masih di bawah pagu yang disepakati.

“Secara best practice selama di bawah koridor penetapan pagu buat kami itu dapat dilakukan, yang tidak boleh apabila terjadi pengeluaran di atas pagu yang ditetapkan maka itu harus persetujuan kembali oleh antara pemerintah dengan DPR,” ujarnya.

Artikel Jreng! BPKH Akui Alokasi Dana Haji 2024 Tak Sesuai Kesepakatan DPR-Menag pertama kali tampil pada Rilpolitik.