Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak dimintai pertimbangan oleh Prabowo atas keputusan abolisi dan amnesti tersebut.

“Belum-belum. Ndak ada (pembicaraan abolisi dan amnesti),” kata Jokowi di Solo, Jumat (1/8/2025).

Meski begitu, Jokowi memastikan hubungan dirinya dengan Prabowo masih terjalin dengan baik.

“Baru saja ke rumah, kita ngebakmi bareng di Mbah Citro, sampai jam 12 malam,” jelasnya.

Pertemuan keduanya terjadi sebelum Kongres Partai Solidaritas Indonesia pada Minggu (20/7/2025), malam.

Dalam pertemuan itu, tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut. Jokowi mengatakan hanya membahas soal PSI.

“Bicaranya soal PSI kemarin,” ujarnya.

Artikel Jokowi Ngaku Tak Dimintai Pertimbangan Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Mahfud menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dalam penegakan keadilan di Indonesia.

“Presiden Prabowo mengambil langkah strategis dalam penegakan keadilan dengan memberi amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong,” kata Hasto dalam pernyataannya yang diunggah di akun X resminya pada Jumat (1/8/2025).

Sebagai informasi, Tom Lembong sebelumnya dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi importasi gula. Tom Lombong melawan vonis tersebut dengan mengajukan banding.

Di kasus yang berbeda, Hasto telah dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR Harun Masiku. Sebelum mendapatkan amnesti dari pemerintah, kubu Hasto hingga Kamis (31/7) siang menyatakan akan banding melawan vonis 3,5 tahun penjara tersebut.

Banyak pihak sebelumnya menilai kasus yang menjerat Tom dan Hasto tidak murni penegakan hukum dan dikaitkan dengan kepentingan politik mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud MD pun berpesan agar tak ada lagi rekayasa hukum untuk menyandera lawan politik. Ia juga yakin Prabowo tidak akan tinggal diam.

“Ke depan tak boleh ada lagi yang menggunakan politik untuk merekayasa hukum melalui penyanderaan politik. Sebab kalau itu dilakukan bisa dihadang oleh Presiden,” tutup dia.

Diketahui, Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto. Wamensesneg, Juri Ardiantoro mengatakan, abolisi dan amnesti ini diberikan demi persatuan bangsa.

“Bapak Presiden, Pak Prabowo, di dalam memegang pemerintahan ini bahwa intinya kalau kita ingin maju, maka semua harus bersama-sama. Bergotong-royong, persatuan menjadi penting. Jadi semua elemen, semua unsur, semua hal yang terkait dengan persatuan pasti akan diperjuangkan oleh Bapak Presiden,” ujar Juri.

“Jadi kebijakan apapun termasuk kebijakan politik demi persatuan dan kesatuan Bapak Presiden akan mengambil langkah-langkah tersebut. Jadi misalkan ya pemberian abolisi, amnesti, atau juga kebijakan lain yang bisa dimaknai dan bisa menjadi faktor mempererat, mempersatukan, seluruh elemen bangsa akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi kuncinya di situ,” imbuhnya.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Mahfud MD Soal Abolisi Tom dan Amnesti Hasto: Langkah Strategis Penegakan Keadilan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro mengatakan Tom dan Hasto memenuhi kriteria untuk mendapatkan abolisi dan amnesti demi persatuan.

“Pada rangkaian peringatan HUT ke-80 RI, Pak Presiden memberikan kebijakan terhadap beberapa orang baik yang disebut kemarin dua nama atau pun yang lain mendapatkan semacam memenuhi kriteria untuk mendapatkan abolisi, amnesti, maupun yang lainnya yang mungkin diberikan pemerintah kepada mereka,” kata Juri Ardiantoro di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Juri mengatakan amnesti dan abolisi ini diberikan Prabowo Subianto demi persatuan dan kesatuan.

“Bapak Presiden, Pak Prabowo, di dalam memegang pemerintahan ini bahwa intinya kalau kita ingin maju, maka semua harus bersama-sama. Bergotong-royong, persatuan menjadi penting. Jadi semua elemen, semua unsur, semua hal yang terkait dengan persatuan pasti akan diperjuangkan oleh Bapak Presiden,” ujar Juri.

“Jadi kebijakan apapun termasuk kebijakan politik demi persatuan dan kesatuan Bapak Presiden akan mengambil langkah-langkah tersebut. Jadi misalkan ya pemberian abolisi, amnesti, atau juga kebijakan lain yang bisa dimaknai dan bisa menjadi faktor mempererat, mempersatukan, seluruh elemen bangsa akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi kuncinya di situ,” imbuhnya.

DPR diketahui telah rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan Surat Presiden pemberian abolisi kepada Tom Lembong hingga amnesti Hasto Kristiyanto. DPR memberikan persetujuan atas surat yang diajukan tersebut.

“Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai rapat konsultasi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/7).

Tom Lembong sebelumnya dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi importasi gula. Tom Lombong melawan vonis tersebut dengan mengajukan banding.

Di kasus yang berbeda, Hasto telah dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR Harun Masiku.

Artikel Istana Sebut Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Demi Persatuan pertama kali tampil pada Rilpolitik.