Rilpolitik.com, Jakarta – Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono mengungkapkan adanya surat edaran dari sejumlah Polres di Jawa Timur terhadap KPU dan Bawaslu setempat. Surat tersebut berisi permintaan dari Polres agar KPU dan Bawaslu mengintegrasikan CCTV ke monitor Polres.
Menariknya, ungkap Aiman, Polres meminta CCTV dengan gambar kualitas HD atau kualitas terbaik berikut dengan audionya.
“Saya mendapati sebuah surat edaran dari sejumlah Polres di Jawa Timur terhadap para penyelenggara Pemilu dan juga pengawas Pemilu yakni KPU dan Bawaslu setempat yang meminta untuk mengintegrasikan CCTV dengan visual HD atau high definition dan juga beserta audionya untuk diintegrasikan ke dalam monitor Polres setempat,” ungkap Aiman dikutip dari unggahan videonya di akun akun Instagram resminya pada Sabtu (11/11/2023).
Aiman menuturkan, saat ini sudah ada dua Polres yang mengirimkan surat tersebut. “Saya mendapati ada dua kantor Polres mengirimkan surat ini yang pertama adalah Polres Jombang dan Polres Blitar Kota,” tuturnya.
Dia mempertanyakan urgensi mengintegrasikan CCTV penyelenggara dan pengawas pemilu dengan monitor Polres jauh-jauh sebelum Pilpres 2024.
“Tentu ini menjadi pertanyaan, untuk apa hal tersebut dilakukan?” tanyanya.
Aiman mengaku masih bisa memaklumi jika upaya menyambungkan CCTV KPU dan Bawaslu dengan Polres dilakukan pasca pencoblosan seperti halnya yang terjadi pada Pilpres 2019.
“Kalau setelah pencoblosan seperti 2019 misalnya untuk mengawasi surat suara dan lain sebagainya, tentu itu masih bisa dinalar,” ujarnya.
“Tapi ketika dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan beserta audio serta gambar HD atau gambar yang paling bagus ya, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab,” lanjutnya.
Aiman mengingatkan tentang netralitas aparatur negara di tengah banyaknya kekhawatiran masyarakat sehubungan dengan majunya putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.
“Pilpres 2024, saya kerap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo-Gibran karena mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi,” ujarnya.
“Pernyatan presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya,” tukasnya.
