HukumNasional

Temui Menko Polhukam, Komnas HAM Bahas Situasi HAM Papua dan Pelanggaran HAM yang Berat

5746
×

Temui Menko Polhukam, Komnas HAM Bahas Situasi HAM Papua dan Pelanggaran HAM yang Berat

Sebarkan artikel ini
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. [Istimewa]

JAKARTA, Rilpolitik.com – Komnas HAM bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Rabu (3/4/2024). Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi kelembagaan.

“Pentingnya melanjutkan koordinasi dengan Kemenko Polhukam serta K/L lainnya untuk memperkuat tugas dan fungsi Komnas HAM,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan resminya pada Kamis (4/4/2024).

Selain melakukan pertemuan kelembagaan, kata Atnike, Komnas HAM juga menyampaikan sejumlah isu HAM di antaranya situasi HAM di Papua serta penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Atnike menuturkan, dalam kesempatan itu, Komnas HAM menyampaikan hasil pengamatan situasi HAM di Papua tahun 2023. Komnas HAM menyoroti masih banyaknya peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang mengakibatkan korban baik dari warga sipil maupun aparat TNI dan Polri.

“Pada tahun 2023, Komnas HAM mencatat 114 peristiwa HAM meliputi peristiwa berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata, hak atas pendidikan, hak atas ketenagakerjaan, hak atas kesehatan dan konflik agraria. Dari total tersebut, 81 peristiwa berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata,” terang Atnike.

Jumlah kasus tersebut, jelas Atnike, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Komnas HAM mengapresiasi langkah Menko Polhukam yang mendorong penegakan hukum atas peristiwa penyiksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) di Puncak, Papua Tengah yang videonya beredar beberapa waktu lalu.

Komnas HAM menilai pentingnya penegakan hukum sebagai bentuk akuntabilitas negara dan komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM di Indonesia–termasuk di Papua.

Sementara itu, terkait isu pelanggaran ham yang berat, Komnas HAM mendorong Kemenkopolhukam selaku pengampu Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (PKP HAM) untuk melanjutkan kebijakan yang Keppresnya telah selesai pada akhir tahun 2023. Penyelesaian tersebut penting untuk diwujudkan agar lebih banyak korban dan keluarga yang dapat menerima pemulihan.

“Komnas HAM memandang perlunya tindak lanjut atas mekanisme non-yudisial yang diatur dalam INPRES Nomor 2 Tahun 2023 agar korban dan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih luas,” ucap Atnike.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *