NasionalPolitik

Tak Terima Konsernya Dibubarkan, Tim Kampanye Prabowo-Gibran Intimidasi Bawaslu Surabaya

7012
×

Tak Terima Konsernya Dibubarkan, Tim Kampanye Prabowo-Gibran Intimidasi Bawaslu Surabaya

Sebarkan artikel ini
Ketua Bawaslu Surabaya Novli Bernado Thysse.

Rilpolitik.com, Surabaya – Bawaslu Surabaya mengaku mendapatkan intimidasi saat menghentikan acara Konser Gaspoll Satu Putaran Prabowo-Gibran di Jatim Expo, Surabaya pada Sabtu (3/2/2024).

Hal itu diungkap Ketua Bawaslu Surabaya Novli Bernado Thysse usai sosialisasi di CFD Taman Bungkul Surabaya, Minggu (4/2/2024).

Novli menuturkan, intimidasi yang diterima pihaknya mengarah pada kekerasan fisik seperti pemukulan. Bahkan, Novli sendiri mendapatkan intimidasi lebih keras lagi.

“Kami juga diamankan di ruangan khusus, tapi sudah melakukan teguran keras. Ya sekumpulan orang, ada intimidasi kami rasakan di lokasi sampai pelemparan botol air mineral, ada yang mau pukul, intimidasi lebih keras lagi ada, itu saya alami sendiri,” kata Novli.

Dia menjelaskan alasan konser tersebut sempat dihentikan. Menurutnya, pelaksanaan konser tersebut di luar jadwal paslon nomor 02. Padahal, jadwal kampanye rapat telah ditetapkan KPU masing-masing paslon dan parpol.

Sebab itu, Bawaslu menilai kegiatan tersebut melanggar jadwal kampanye yang ditetapkan KPU. Novli menegaskan, pihaknya akan memproses pelanggaran tersebut. Setidaknya, dalam pekan ini.

“Kami akan proses, kami punya waktu 7 hari untuk memproses pelanggarannya 7 hari kerja. Akan kami kaji di internal Bawaslu dan akan kami keluarkan putusan,” kata Novli.

Menurut Novli, panitia terancam mendapat sanksi pidana hingga administratif. Sebab, mereka tetap nekat melanjutkan konser tersebut.

Untuk sanksi pidana telah termaktub dalam Pasal 492 UU Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi; setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

“Berupa pidana atau administratif. Pidana diatur pasal 492, kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU diancam 1 tahun atau denda Rp 12 juta. Administrasinya bisa peringatan sampai tidak diikutsertakan dalam tahapan pemilu,” paparnya.

Maka dari itu, ia akan berkoordinasi dengan Gakkumdu soal pidana pemilu, yang terdiri dari Polri, Bawaslu, hingga Kejaksaan. Nantinya, Gakkumdu bakal menentukan apakah ada unsur pidana di dalamnya.

“Ketika panitia melanjutkan (kegiatan kampanye), tetap kami proses (sanksi). Semua bukti sudah kami kumpulkan, saksi sedang dikumpulkan juga, karena ini proses pemeriksaan masuk dalam info yang dikecualikan kami minta sabar dulu,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *