Viva mengatakan, aturan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang termaktub dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) itu turut disetujui Fraksi PDIP di DPR pada 7 Oktober 2021 silam.

Bahkan dalam pembahasan di Panitia Kerja (Panja), RUU HPP itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit.

“Jika sekarang sikap PDI-P menolak kenaikan PPN 12 persen dan seakan-seakan bertindak seperti hero, hal itu akan seperti lempar batu sembunyi tangan,” kata Viva dalam keterangannya dikutip pada Senin (23/12/2024).

Viva menyinggung ketidakkonsistenan sikap PDIP. Ia menyebut hal itu sebagai cerminan argumentasi ditentukan oleh posisi (kekuasaan).

“Dulu setuju bahkan berada di garis terdepan, sekarang menolak, juga di garis terdepan,” ujar Viva.

Di sisi lain, kebijakan Presiden Prabowo untuk memberlakukan PPN 12% secara lex specialist hanya untuk barang-barang mewah dianggap sebagai langkah bijaksana. Kebijakan ini bertujuan melindungi daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi.

Viva memastikan pemerintah akan melindungi dan memberdayakan kepentingan masyarakat.

Untuk itu, monitoring dan evaluasi terhadap semua aspirasi yang berkembang di masyarakat akan terus dilakukan oleh pemerintah.

Artikel Soal Kenaikan PPN, PAN Sebut PDIP Lempar Batu Sembunyi Tangan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi pun berharap Partai Nasdem, PKS hingga PKB bergabung ke KIM di Pilgub Jakarta.

“Senang sekali apabila di daerah khusus Jakarta dan Jawa Tengah ada tambahan koalisi dari KIM. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemenangan elektoral di pilkada,” kata Viva kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Viva menyebut partai dengan basis pemilih yang berbeda akan memperbesar kemenangan salah satu calon di Jakarta. Ia berharap partai yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan bisa bersanding dengan KIM ke depan.

“Kenapa penting? Karena satu bisa menambah basis konstituen baru pada masing-masing partai untuk memiliki basis suara yang beda-beda. Kalau ditambahkan jadi semakin memperbesar potensi kemenangan,” ujar Viva.

“Yang kedua, bisa menambah nilai elektoral sehingga potensi menang itu bisa terbuka lebar. Untuk partai mana, kami harapkan beberapa partai yang menjalin komunikasi seperti NasDem, PKB, PKS gitu loh, jadi kita lihat dinamika perkembangan politik di lapangan,” tambahnya.

Kendati demikian Viva belum mau merinci calon di Pilkada Jakarta yang akan diusung partainya. Ia menyebut hingga saat ini belum ada kandidat yang resmi mendapatkan Surat Keputusan (SK) dukungan dari partai politik.

“Untuk calon dari KIM nanti akan diumumkan ditunggu saja ya. Dan memang semuanya belum ada yang secara resmi memiliki SK B1.KWK,” ungkapnya.

Viva menyebut meski sudah ada deklarasi untuk salah satu calon di Jakarta, namun situasi politik menjelang Pilkada masih dinamis. Ia mengaku akan melihat perkembangannya politik ke depan.

“Tapi, dari deklarasikan sudah menyatakan mendukung salah satu calon atau mendukung calon yang lain, tapi kan masih sangat dinamis. Soal partai yang mau kerja sama dengan KIM ya nanti dilihat perkembangannya,” imbuhnya.

Artikel PAN Harap PKB, Nasdem, dan PKS Gabung KIM Plus pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Namun demikian, PAN mengingatkan PKS untuk satu visi dan misi jika memilih bergabung dengan pemerintahan baru mendatang.

“Kalau kemudian PKS bergabung ya tentunya harus mengikuti, harus ikut, harus bersama-sama satu visi dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung dan merealisasikan visi dan program Pak Prabowo dan Mas Gibran,” kata Viva Yoga pada Rabu (15/5/2024).

Viva kemudian mengungkit kembali sikap PKS yang sebelumnya menolak berbagai program seperti food estate hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kalau dulu menolak food estate, menolak makan siang gratis dan menolak IKN, maka kalau bergabung ya harus menerima secara keseluruhan visi dan program Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dokumen resminya sudah ada di KPU RI,” ujarnya.

Viva Yoga juga menyebut sebenarnya tak masalah jika PKS berada di luar pemerintahan. Bahkan, dia justru menilai hal itu baik sebagai proses check and balances terhadap pemerintahan.

“Kalau kemudian PKS menyatakan berada di luar pemerintahan ya itu bagus juga karena PKS terlatih menjadi kekuatan oposisi dalam tanda petik, dan juga akan dapat membangun proses check and balances dalam kehidupan berdemokrasi, dapat melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan sehingga proses-proses demokrasi, dengan adanya kontrol akan berjalan bagus,” ujarnya.

Sebelumnya, PKS akan menggelar Rapat Majelis Syuro untuk menentukan sikap bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi. Rapat akan digelar pada akhir bulan depan.

Artikel PAN Ingatkan PKS Harus Satu Visi-Misi Jika Mau Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Sebagai tokoh nasional dan tokoh bangsa, Pak Jokowi tidak boleh pensiun, tidak boleh untuk bersikap santai. Tetapi Pak Jokowi harus terus mendharmabaktikan tenaga, pikiran, kekuatan luar negerinya untuk memberikan manfaat buat masyarakat, nusa dan bangsa,” kata Viva, kepada wartawan, Senin (13/5/2024).

Menurut Viva, ada banyak posisi yang bisa diisi Jokowi setelah tak jadi presiden. Pertama, Jokowi bisa mengisi posisi penghubung dengan dunia internasional.

“Jadi soal posisi dan peluang apa yang akan dikerjakan, saya rasa banyak. Terutama menjadi penghubung dengan negara-negara lain di dunia, karena jaringannya masih bagus,” ujar Viva Yoga.

Kedua, Jokowi juga dinilai bisa aktif di bidang kedaulatan pangan hingga lingkungan.

“Untuk membangun kedaulatan negara dan kedaulatan pangan, maka perlu adanya langkah-langkah strategis untuk membangun kedaulatan air, pangan, dan energi,” bebernya.

“Ketiga, aktif di lingkungan sebagai pejuang lingkungan,” sambungnya.

Viva menilai bidang lingkungan butuh perhatian karena menghadapi krisis dan kemampuan Jokowi dianggap bisa digunakan untuk menyelamatkan lingkungan.

“Dan bergerak aktif untuk pencegahan kerusakan lingkungan, aktivis climate change. Karena Indonesia ini terjadi deforestasi dan pergantian alih fungsi lahan yang sangat tinggi, sedangkan untuk proses forestasi dan penciptaan sawah baru itu masih lamban. Jadi problem soal lahan, kerusakan lingkungan itu juga harus menjadi perhatian utama pemerintah, dan Pak Jokowi saya rasa dengan kemampuan dan jaringan internasionalnya bisa berkontribusi untuk itu,” imbuhnya.

Artikel PAN Tak Ingin Jokowi Pensiun, Kenapa? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal ini Viva sampaikan saat menyambut kedatangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (17/9/2023).

“Saya dan PAN dengan seluruh anggota koalisi yaitu bersama dengan Gerindra, Golkar, PBB, Gelora, Prima, PSI, Garuda ada di Hambalang dalam rangka untuk menerima saudara koalisi yang baru yaitu Partai Demokrat,” kata Viva di Kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).

PAN bersyukur atas bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi. Ia mengaku senang karena bergabungnya Demokrat dengan partai mampu menambah kekuatan.

“PAN mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya partai demokrat dapat duduk berkoalisi bersama kami di Koalisi Indonesia Maju untuk pilpres 2024,” kata Viva.

“Yang kedua dari sisi pengalaman, kami dengan Partai Demokrat beberapa kali dalam satu perahu di Pilpres, kali ini dari sisi konsolidasi, komunikasi dan banyak persepsi yang sama, kami tidak ada hambatan sama sekali,” sambungnya.

Ia menyebut ada komitmen dari seluruh anggota koalisi untuk berjuang dalam Pilpres 2024. Pihaknya fokus untuk memenangkan Prabowo menjadi Presiden.

“Dan yang ketiga memang ada komitmen dari seluruh anggota koalisi untuk Pilpres 2024 kita berjuang secara keras, serius, dan fokus untuk memenangkan Pak Prabowo jadi Presiden 2024,” kata Viva.

“Sebelumnya, Partai Prima, PSI, dan Partai Garuda. Kalau Partai Gelora kan sudah,” imbuhnya.

Diketahui, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie memang tampak hadir dalam pertemuan SBY dengan anggota koalisi pendukung Prabowo. Selain, hadir pula politikus PSI Faldo Maldini dan Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil.

Artikel PAN Sebut PSI Bagian dari Koalisi Pendukung Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.