Ketika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) disahkan hampir tiga dekade silam, Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah. Reformasi baru saja membuka jalan bagi demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara setelah sekian lama berada dalam bayang-bayang otoritarianisme. Kehadiran UU HAM menjadi simbol tekad bangsa untuk menempatkan martabat manusia sebagai fondasi penyelenggaraan negara.

Namun, hukum selalu hidup dalam ruang dan waktu. Ia lahir untuk menjawab tantangan zamannya. Ketika zaman berubah secara fundamental, hukum pun dituntut untuk bertransformasi. Di sinilah urgensi revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 menemukan relevansinya.

Perubahan yang terjadi selama hampir tiga puluh tahun terakhir bukanlah perubahan biasa. Dunia telah memasuki era revolusi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), e-commerce, dan konektivitas tanpa batas. Bersamaan dengan itu, muncul pula bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang tidak pernah dibayangkan ketika UU HAM disusun pada 1999. Ruang digital kini menjadi arena baru tempat hak-hak warga negara dapat dihormati, tetapi sekaligus dilanggar.

Penyalahgunaan data pribadi, manipulasi algoritma, diskriminasi berbasis kecerdasan buatan, serangan siber, perdagangan manusia melalui platform digital, eksploitasi seksual daring, hingga penyebaran disinformasi yang mengancam hak memperoleh informasi yang benar merupakan wajah baru tantangan HAM. Sayangnya, perangkat hukum yang dibangun hampir tiga dekade lampau belum sepenuhnya dirancang untuk menjawab realitas tersebut.

Karena itu, pembaruan Undang-Undang HAM bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan kebutuhan konstitusional agar negara tetap mampu menjalankan kewajibannya sebagai pelindung hak-hak warga negara di tengah perubahan yang sangat cepat.

Alasan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah berkembangnya hukum HAM. Sejak 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengembangkan berbagai instrumen, prinsip, dan standar baru yang memperkaya rezim perlindungan HAM global. Indonesia sendiri telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, mulai dari Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi Menentang Penyiksaan, hingga berbagai instrumen lain yang memperluas cakupan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Ratifikasi tersebut tentu tidak cukup berhenti sebagai komitmen diplomatik. Ia harus diterjemahkan ke dalam hukum nasional agar memiliki daya kerja nyata. Di sinilah revisi UU HAM menjadi instrumen harmonisasi antara perkembangan hukum internasional dengan sistem hukum nasional. Negara yang aktif berpartisipasi dalam rezim HAM internasional harus memastikan bahwa hukum domestiknya berkembang seiring perkembangan norma global.

Lebih jauh lagi, dunia kini menghadapi dinamika geopolitik yang jauh lebih kompleks dibandingkan ketika UU HAM pertama kali disusun. Polarisasi politik global semakin menguat. Konflik kawasan, migrasi internasional, ekstremisme, perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, hingga meningkatnya kejahatan lintas negara menjadikan persoalan HAM semakin multidimensional.

HAM tidak lagi hanya dipengaruhi oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh dinamika global yang saling berkaitan. Perdagangan orang, penyelundupan migran, pencucian uang, kejahatan siber, hingga jaringan kejahatan transnasional terorganisasi menunjukkan bahwa ancaman terhadap HAM kini melampaui batas-batas negara.

Dalam situasi demikian, negara membutuhkan kerangka hukum yang lebih adaptif. Pendekatan perlindungan HAM tidak cukup hanya mengatur hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga harus mampu merespons pengaruh aktor non-negara, korporasi digital, organisasi lintas negara, hingga perkembangan teknologi yang bergerak jauh lebih cepat daripada proses legislasi.

Perubahan paradigma juga tampak pada semakin kuatnya hubungan antara HAM dan lingkungan hidup. Dunia mulai menyadari bahwa kerusakan lingkungan tidak semata- mata merupakan persoalan ekologis, melainkan juga persoalan HAM. Hak atas kehidupan, kesehatan, pangan, air bersih, bahkan masa depan generasi mendatang sangat bergantung pada kualitas lingkungan hidup.

Dalam beberapa tahun terakhir berkembang gerakan internasional yang mendorong pengakuan ecocide atau ekosida sebagai kejahatan internasional. Gagasan tersebut lahir dari kesadaran bahwa perusakan lingkungan dalam skala besar pada hakikatnya merupakan serangan terhadap kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup.

Indonesia tentu memiliki kepentingan besar dalam perkembangan ini. Sebagai negara megabiodiversitas yang memiliki hutan tropis, laut, dan kekayaan hayati terbesar di dunia, perlindungan terhadap flora, fauna, dan ekosistem pada akhirnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap HAM itu sendiri. Sudah saatnya perspektif keberlanjutan menjadi bagian integral dari pembangunan sistem HAM nasional.

Kesadaran inilah yang tercermin dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang tengah disiapkan pemerintah. RUU tersebut tidak hanya memperbarui berbagai definisi hukum agar selaras dengan perkembangan internasional, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan HAM ke ruang digital, memperkuat perlindungan kelompok rentan, memperjelas tanggung jawab pemerintah, memperkuat kelembagaan HAM nasional, serta menghadirkan mekanisme pemulihan korban yang lebih komprehensif.

Yang menarik, RUU tersebut juga menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga melibatkan badan usaha, masyarakat, dan individu. Pendekatan ini mencerminkan perubahan besar dalam tata kelola HAM modern. Di era ekonomi digital dan globalisasi, pelanggaran HAM tidak selalu dilakukan oleh negara. Korporasi, platform digital, maupun aktor non-negara lainnya dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat.

Pembaruan hukum HAM juga penting untuk memperkuat budaya demokrasi Indonesia. Demokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, melainkan juga dari kemampuan negara melindungi setiap warga negara tanpa diskriminasi, memberikan akses terhadap keadilan, menjamin kebebasan berpendapat, melindungi kelompok rentan, dan memastikan setiap orang memperoleh perlakuan yang bermartabat.

Revisi UU HAM karena itu hendaknya tidak dipandang sebagai upaya mengganti produk hukum lama semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun fondasi hukum yang mampu mengantisipasi tantangan masa depan. Hukum tidak boleh tertinggal dari perubahan masyarakat. Sebaliknya, hukum harus menjadi kompas yang memberi arah ketika perubahan berlangsung begitu cepat.

Pada akhirnya, setiap generasi memiliki tantangan hak asasi manusianya sendiri. Generasi Reformasi menghadapi tugas mengakhiri otoritarianisme dan meletakkan fondasi demokrasi. Generasi kini menghadapi tantangan yang tak kalah besar: menjaga martabat manusia di tengah revolusi digital, kecerdasan buatan, krisis iklim, ketimpangan sosial-ekonomi, serta dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Karena itu, memperbarui Undang-Undang HAM bukan sekadar menyempurnakan rumusan pasal demi pasal. Yang sesungguhnya sedang diperbarui adalah ikhtiar bangsa untuk memastikan bahwa hukum tetap menjadi pelindung martabat manusia, konstitusi tetap hidup dalam denyut kehidupan masyarakat, dan Indonesia mampu berjalan seiring dengan perkembangan peradaban dunia. Sebab, HAM bukanlah warisan yang selesai dibangun oleh satu generasi, melainkan amanah yang harus terus dipelihara, disempurnakan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. “Zaman berubah, dan kita pun harus berubah bersamanya.

Artikel HAM Indonesia dan Tantangan Abad ke-21 pertama kali tampil pada Rilpolitik.