Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) membongkar bahwa dokumen perbaikan permohonan yang dilayangkan pemohon bernama Almas Tsaqibbirru itu ternyata tidak ditandatangani oleh Almas maupun kuasa hukumnya.

Dokumen itu didapatkan PBHI langsung dari situs resmi MK dan dipaparkan di dalam persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Kamis (2/11/2023).

“Kami mendapatkan satu catatan, dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh MK melalui situsnya,” ungkap Ketua PBHU Julius Ibrani yang terhubung serara daring.

Julius mengatakan, MK selama ini telah menjadi pionir sekaligus teladan dalam pemeriksaan persidangan yang begitu disiplin, termasuk dalam hal tertib administratif.

Sebab itu, Julius meminta MKMK untuk memeriksa dokumen yang diduga tidak ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukumnya itu.

“Kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya,” ujarnya.

Sebagai informasi, dugaan pelanggaran kode etik ini mengemuka setelah MK yang diketuai ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin (16/10/2023) lewat putusan yang kontroversial.

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Berkat putusan tersebut, Gibran yang merupakan keponakan dari Anwar Usman bisa menjadi cawapres pendmamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya tiga tahun.

Artikel Terbongkar! Gugatan Soal Usia Capres-Cawapres Ternyata Tidak Ditandatangani Pemohon pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam permohonannya, PSI mengatakan syarat umur minimal capres-cawapres bertentangan dengan UUD 1945. Sebab itu, PSI meminta agar MK menurunkan batas usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Terkait hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai permohonan tersebut bukan semata-mata memperjuangkan hak politik anak muda, tetapi demi kepentingan keluarga rezim Jokowi.

“Mudah dipahami, penurunan umur itu, bukan semata isu hukum, bukan semata soal memperjuangkan hak orang muda, tetapi dibaliknya ada intrik politik untuk membuka peluang Gibran Jokowi masuk ke dalam gelanggang Pilpres 2024,” kata Denny Indrayana melalui akun Twitternya pada Senin (24/7/2023).

Menurut Denny, soal umur tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Ia pun menyebut MK tak punya kewenangan menentukan batas minimal umur capres-cawapres.

“Soal umur, karenanya adalah open legal policy, artinya menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk menentukannya dalam proses legislasi (parlemen), BUKAN kewenangan MK untuk menentukan batas umur capres-cawapres melalui proses ajudikasi (peradilan),” jelas Denny.

Sebab itu, lanjutnya, MK seharusnya menolak permohonan PSI. “Kalaupun misalnya PSI dianggap punya legal standing sekalipun, permohonan semestinya DITOLAK!” tegasnya.

“Namun, itu jawaban cepat dan mudah. Sebagaimana, seharusnyalah isu syarat umur capres-cawapres ini memang tidak sulit,” imbuhnya.

Sayangnya, lanjut Denny, persoalan hukum di Indonesia seringkali rumit, karena faktor non-hukum, termasuk faktor intrik politik.

“Maka, memahami hukum Indonesia, tidak cukup secara normatif saja. Tidak cukup tekstual, tetapi juga kontekstual sosial politik, yang sayangnya cenderung koruptif dan manipulatif,” ujarnya.

Karena itu, mantan wakil menteri hukum dan HAM itu mengajak semua pihak, termasuk praktisi hukum, untuk tidak hanya berfikir tekstual, tetapi juga menolak penurunan syarat umur capres-cawapres menjadi 35 tahun itu.

“Justru karena faktor Gibran Jokowi, maka MK akan menabrak norma dan etika konstitusional kalau memutuskan batas umur turun menjadi 35 tahun,” katanya.

Bahwasanya MK adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, jelas diatur dalam teks konstitusi. Namun, dalam realitas konteksnya, MK yang merdeka harus diperjuangkan, dan dikondisikan bersih dari pengaruh politik kekuasaan, termasuk dari Presiden Jokowi.

“Saya berpendapat, MK harus dijaga dan dikontrol agar merdeka dari kepentingan politik siapapun yang mendorong peluang pencawapresan Gibran Jokowi,” ujarnya.

Menurutnya, PSI tidak bisa dilihat sebagai parpol yang independen, tanpa tegak lurus kepada Jokowi secara pribadi. PSI sudah mempunyai rekam jejak yang panjang untuk selalu sejalur dengan kepentingan politik pribadi Jokowi. Termasuk soal dinasti Jokowi dan rencana pencalonan Kaesang Pangarep di Depok, Jawa Barat.

“Maka kemungkinan permohonan uji syarat umur cawapres menjadi 35 tahun, mesti dibaca pula sebagai upaya PSI dan Jokowi untuk membuka peluang Gibran Jokowi menjadi Cawapres–mestinya bukan Capres, di 2024,” katanya.

Artikel Denny Curiga Uji Materi Syarat Usia Capres-Cawapres Upaya Langgengkan Dinasti Jokowi pertama kali tampil pada Rilpolitik.