Hal itu disampaikan Deddy Sitorus saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024).

Deddy mengklaim mengetahui langsung adanya uang dari perusahaan tambang untuk operasi politik kontestasi Pemilu 2024.

Keterlibatan perusahaan tambang dalam Pemilu 2024, jelas Deddy, karena para pengusaha tidak ingin Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ditahan oleh kekuasaan.

“Ini pengalaman saya pribadi, ini terkait dengan kemarin Pemilu. Saya bertemu dengan orang pelaku tambang batubara. Mereka bilang, mereka RKAP-nya ditahan kalau tidak turut kekuasaan,” kata Deddy dikutip dari tayangan Youtube TV Parlemen pada Kamis (4/4/2024).

Deddy kemudian mengungkapkan, adanya 10 kendaraan dari perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang membawa uang untuk operasi politik menjelang dua hari pencoblosan.

“Dan pada dua hari sebelum pencoblosan hari H, di Dapil saya itu masuk 10 mobil dari Kalimantan Timur membawa uang cash untuk operasi politik,” ungkap dia.

Dia mengaku sudah menelusuri terkait keberadaan uang tersebut ke sopir kendaraan yang membawanya.

“Ketika kami telusuri, ketika tinggal supirnya yang datang, ngakunya mereka perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang RKAP-nya tidak akan disetujui kalau mereka tidak ikut cawe-cawe,” ujarnya.

“Jadi ini bukan Katanya katanya ya. Saya berkepentingan menyampaikan di ruang sidang ini supaya Pak Bahlil tidak menjadi korban fitnah juga ya, supaya ini terang benderang,” sambung dia.

Deddy pun meminta Bahlil untuk mengklarifikasi soal adanya tekanan dari penguasa kepada para pengusaha tambang untuk ikut mendanai pemenangan Pemilu 2024.

“Saya kira itu penting karena kita mau, kita yang duduk di sini semua punya kehormatan dan martabat yang terjaga dengan baik. Jadi, hal-hal seperti itu saya kira harus diklarifikasi sebagaimana tadi soal tempo,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Politikus PDIP Ungkap 10 Kendaraan di Kaltim Bawa Uang Cash Tambang untuk Operasi Politik pertama kali tampil pada Rilpolitik.