Ketua FKBI, Tulus Abadi mengaku prihatin dengan kesepakatan tersebut. FKBI khawatir kesepakatan tersebut justru dapat mengancam keamanan, privasi, dan kedaulatan digital masyarakat Indonesia.

“Perlindungan data pribadi adalah hak dasar konsumen. Transfer data lintas batas tanpa jaminan setara UU PDP berisiko tinggi terhadap keamanan, privasi, dan kedaulatan digital masyarakat kita,” ujar Tulus Abadi dalam keterangan pers, Kamis (24/7/2026).

Tulus mengatakan bisa terjadi ketimpangan standar perlindungan data warga Indonesia jika diproses di bawah regulasi AS seperti California Consumer Privacy Act (CCPA) dan Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) yang tidak sepenuhnya selaras dengan UU PDP Indonesia.

Menurut Tulus, yurisdiksi dan akses hukum konsumen Indonesia berpotensi kehilangan akses cepat ke mekanisme pengaduan jika data disimpan di server AS.

“Potensi Penyalahgunaan Data yang berpindah ke AS dapat diperjualbelikan atau digunakan untuk profiling tanpa persetujuan eksplisit pemilik data,” jelasnya.

Sebab itu, FKBI mengajukan tiga tuntutan FKBI kepada Pemerintah. Pertama, perjelas mekanisme pengaduan dan ganti rugi. Pemerintah harus menetapkan prosedur lintas negara yang menjamin hak konsumen untuk mendapat respons cepat dan kompensasi jika terjadi pelanggaran.

Kedua, terapkan Standar Kontrak Pelindung Data Gunakan Standard Contractual Clauses yang mengikat pihak AS mematuhi prinsip-prinsip UU PDP Indonesia.

Ketiga, Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan Bentuk dewan pengawas independen multistakeholder untuk memonitor implementasi dan meninjau dampak kesepakatan secara berkala.

“Kesepakatan dagang tak boleh mengorbankan hak privasi warga. Kita mendesak pemerintah memperkuat klausul perlindungan data sebelum finalisasi perjanjian,” tegas Tulus.

Artikel Forum Konsumen Khawatirkan Kesepakatan Dagang RI dan AS Soal Transfer Data pertama kali tampil pada Rilpolitik.