Hal itu disampaikan Selly dalam rapat kerja bersama Kemensos di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).

“Saya jujur sangat terhenyak pada saat ada laporan catatan dari BPK yang menyampaikan bahwa harus ada pengembalian angka sebesar Rp 2 triliun, ini bukan angka kecil pimpinan,” kata Selly.

Politikus PDI Perjuangan itu mempertanyakan penyebab munculnya angka triliunan rupiah yang harus dikembalikan ke negara.

Selly mengatakan, proses pengembalian dalam catatan BPK pun belum tertib dari alokasi anggaran belanja Bansos Rp 2 triliun untuk tahun 2024, dan tahun 2025 terdapat angka Rp 574 miliar.

“Rekomendasinya (dari BPK), menginstruksikan masing-masing PPK Bansos lebih cepat melakukan perhitungan penyaluran Bansos. Nah artinya di sini juga kami menyatakan bahwa kalau ada potensi seperti ini, kita kan menyayangkan kalau ada keterlambatan, maka ada bank Himbara (Himpunan Bank Negara), yang perlu diberikan sanksi,” ucap Selly.

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan catatan pengembalian dari BPK telah kembali ke kas negara. Pengembalian tersebut, kata dia, otomatis berlaku ketika belanja bansos sudah melewati 105 hari di Bank Himbara.

“Sudah kembali (ke kas negara),” kata Gus Ipul dalam rapat yang sama.

Ia menjelaskan temuan BPK itu berasal dari dua masalah, yakni exclusion error dan inclusion error akibat penggunaan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Di situ ada inclusion error dan exclusion error yang cukup besar,” ungkapnya.

Pengertian umum dari error ini adalah ada orang yang sebelumnya mendapat bansos dari data terdahulu menjadi tidak dapat, dan pembaruan orang yang tidak dapat bansos menjadi dapat perlu proses pembukaan rekening secara kolektif.

Karena pembukaan rekening kolektif ini membutuhkan waktu berbulan-bulan sehingga banyak bansos yang tidak bisa disalurkan tepat waktu pada triwulan pertama.

Selain itu, ada juga masalah gagal salur yang sebelumnya ditetapkan namun ketika diproses terjadi kegagalan karena berbagai alasan.

“Alamatnya kadang tidak ada, sudah pindah tempat, sehingga tidak bisa diterima,” katanya.

Sebab itu, dalam gagal salur, uang dikembalikan ke kas negara, selain itu bansos yang tidak dibelanjakan oleh penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang ada akan dikembalikan juga ke kas negara.

Artikel DPR Kaget Ada Temuan BPK yang Minta Kemensos Kembalikan Duit Bansos Rp2 T pertama kali tampil pada Rilpolitik.