Munculnya nama Bobby Nasution berawal dari pengakuan Kepala Dinas ESDM Provinsi Malut, Suryanto Andili saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang suap izin usaha pertambangan (IUP) yang menjerat Abdul Gani Kasuba.

Abdul Gani Kasuba disebut terlibat dalam pengaturan izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang diduga dimiliki Bobby Nasution di Halmahera.

Menurut Suryanto, Abdul Gani Kasuba menggunakan kode ‘Blok Medan’ dalam memuluskan pengurusan izin tambang milik Bobby. Dia mengaku sempat diajak untuk menghadiri pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara.

Ia datang menggantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan yang tak bisa hadir. “Saya hanya mendampingi Pak Gubernur,” kata Suryanto

Pertemuan tersebut turut dihadiri Muhaimin Syarif, Nazla Kasuba, Olivia Bachmid, dan menantu Abdul Gani Kasuba. Menurut Suryanto, Muhaimin bisa menjelaskan soal kode Blok Medan.

“Untuk istilah ini (Blok Medan) Pak Ucu (Muhaimin Syarif) yang bisa menerangkannya,” kata Suryanto.

Muhaimin Syarif merupakan mantan ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Ia ditetapkan tersangka karena diduga menjadi aktor dalam suap pengurusan izin usaha pertambangan di Halmahera.

Jejak Muhaimin dalam perizinan tambang di Halmahera terbaca sejak menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Ia diketahui merupakan salah satu pemegang saham pada PT Prisma Lestari, perusahaan tambang nikel di Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara bersama salah satu putri Abdul Gani Kasuba, Nurul Izzah Kasuba. Perusahaan ini menambang di lahan seluas 1229 hektare berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah tahun 2008.

Berbeda dengan keterangan Kadis ESDM, Abdul Gani Kasuba mengakui istilah ‘Blok Medan’ yang dipakai ini karena milik istri Bobby Nasution yang juga putri sulung Jokowi, Kahiyang Ayu.

“Itu (kode) milik istri Wali Kota Medan, istrinya Bobby,” ujar Gani.

Di hadapan Mejelis Hakim, Abdul Gani Kasuba tidak menampik kehadirannya bersama keluarga dan Muhaimin Syarif serta Olivia Bachmid di Medan.

“Saya sama istri, anak, Muhaimin dan istrinya pernah ke Medan karena ada undangan, dan dalam rombongan tidak ada Kadis ESDM, dan kita hadir karena ada undangan,” tuturnya.

Abdul Gani Kasuba juga mengakui, selain Kahiyang Ayu ingin bertemu dengan anaknya, juga dibahas terkait dengan Blok tambang.

“Blok Medan milik istri Wali Kota Medan ada di Kabupaten Halmahera Timur yang bergerak di bidang pertambangan nikel,” kata Abdul Gani Kasuba.

Respons Bobby Nasution

Sementara itu, Bobby Nasution enggan mengomentari istilah ‘Blok Medan’ yang merujuk ke dirinya bersama sang istri dalam persidangan kasus korupsi AGK. Dia menyebut tak etis untuk mengomentarinya. Sebab, katanya, istilah yang muncul merupakan bagian persidangan.

“Itu hasil sidang ya, hasil sidang, saya rasa walaupun pun dikomentari dalam hal seperti ini, saya (merasa) nggak etis,” kata Bobby Nasution di Medan, Sabtu (3/8/2024).

Bobby pun mempersilakan hal itu dibahas di persidangan. Bobby mengaku akan mengikuti apapun yang di persidangan.

“Silahkan saja di persidangan, apapun yang disebutkan saya ikut saja yang di persidangan,” tutupnya.

Artikel Jreeng! Anak dan Mantu Jokowi Diduga Main Tambang, Namanya Muncul di Kasus AGK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Asman merasa sedih dengan sikap PBNU yang terkesan bergantung terhadap rezim berkuasa.

“Saya sebagai orang NU agak emosional kalau melihat ini. Agak sedih juga kalau PBNU harus tergantung sepenuhnya terhadap rezim,” kata Asman dalam acara Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Internasional secara daring, Sabtu (8/6/2024) malam.

Asman menyebut PBNU saat ini seperti telah meninggalkan ajaran Gus Dur yang menjauhkan diri dan NU dari kekuasaan. Padahal, katanya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di awal kepemimpinannya selalu menggaungkan slogan untuk menghidupkan Gus Dur.

“Sekarang saya melihat PBNU ini agak gamang dan agak sulit melakukan transformasi sosial di luar kekuasaan,” imbuhnya.

Asman pun membeberkan mudarat dari aktivitas tambang. Salah satunya potensi konflik horizontal. “Potensi dan sumber konflik horizontal,” ujarnya.

Aktivitas pertambangan, menurutnya, juga mampu menyebabkan degradasi sumber daya air. Mulai dari sedimenfasi sungai dan banjir, sumur warga mengering, air bersih hilang, dan tak terkecuali menambah emisi gas rumah kaca.

Lebih lanjut, Asman juga menyebut PBNU seolah tidak mematuhi hasil Bahtsul Masail dan Keputusan NU tentang Sumber Daya Alam yang menurutnya selama ini telah melahirkan poin-poin yang progresif.

Ia mencontohkan, rekomendasi Muktamar ke-34 NU di Lampung kala itu meminta agar pemerintah perlu menghentikan pembangunan PLTU batubara baru mulai tahun 2022 dan pengurangan produksi batubara mulai tahun 2022, serta early retirement/phase out PLTU batubara pada tahun 2040 untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan, demokratis, dan terjangkau.

Asman menyebut masih banyak lagi hasil rekomendasi NU yang meminta agar pemerintah tidak menambah kerusakan pada alam. Di sisi lain, ia menilai keputusan NU yang menerima konsesi tambang itu justru berpotensi merusak lingkungan.

“Jadi kalau PBNU ikut menambang, ya, artinya mengkhianati hasil Muktamar ke-34 itu,” ujar Asman.

Artikel Kecewa Terima Konsesi Tambang, Warga NU Sebut PBNU Tinggalkan Ajaran Gus Dur pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terkait hal itu, Muhammadiyah menyatakan tidak akan gergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat.

“Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam keterangannya dikutip pada Senin (3/6/2024).

“Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara,” tambahnya

Abdul Mu’ti mengungkapkan sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait izin pengelolaan tambang tersebut kepada Muhammadiyah.

“Sampai sekarang tidak ada pembicaraan Pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang,” ujar dia.

Artikel Ormas Bisa Kelola Tambang, Muhammadiyah Akan Ukur Kemampuan Diri pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Namun, katanya, hal itu bisa dilakukan jika dirinya sudah tidak terlalu sibuk dengan jadwal kampanye Pemilu 2024.

“Nanti kalau kampanye mulai agak reda, ini saya lagi di daerah,” ujar Cak Imin usai hadiri acara Deklarasi Laskar Santri di Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (27/1/2024).

Ketua Umum PKB itu menegaskan akan menemui Luhut dan mengajaknya ke daerah-daerah tambang.

“Akan saya temui Pak Luhut, saya ajak ke daerah-daerah tambang,” katanya.

Sebelumnya, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, kesal dengan pernyataan Cak Imin yang menyebut jumlah uang yang masuk ke negara dari tambang tidak sebanding dengan kerusakannya.

Luhut kemudian menantang Cak Imin untuk berdebat kapan saja terkait dengan tambang. Dia mengatakan Cak Imin tinggal menelepon dirinya kapan saja.

“Kalau dia bilang Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya, telepon saja kapan?” kata Luhut di kantornya pada Jumat (26/1/2024).

Artikel Cak Imin Terima Tantangan Luhut, Siap Membawanya ke Daerah Tambang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

LaNyalla secara tegas meminta pemerintah meninjau ulang berbagai kebijakan yang merugikan itu.

“Eksploitasi bahan tambang di Indonesia terutama di wilayah Sulawesi menuai kontroversi dengan masyarakat sekitar, baik yang terdampak langsung maupun tidak. Selain pelanggaran hak asasi, eksploitasi juga menyebabkan kerusakan ekologis dan menambah laju deforestasi. Akibatnya ekosistem terganggu kemudian mendatangkan kebencanaan,” ujar LaNyalla, Rabu (11/10/2023).

Kebencanaan, menurut LaNyalla, bukan hanya pada alam tapi juga kebencanaan pada manusia. Masyarakat di area pertambangan dan sekitarnya banyak kehilangan mata pencaharian, kehilangan lahan, rumah dan kehidupan yang tidak menentu.

“Hal ini menjadikan realitas terbalik antara pengusaha tambang dengan masyarakat yang lahannya digerus untuk pertambangan,” tuturnya.

Dalam pandangan LaNyalla, investasi tersebut nyatanya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan ekonomi kelompok elit. Dampak negatifnya hanya rakyat yang merasakan. “Bagi saya hal seperti ini adalah sebuah kejahatan,” tegas dia.

Belakangan ini, dikatakan LaNyalla, banyak kebijakan pemerintah yang cenderung memberi kemudahan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Jika tidak diikuti pengembangan tata kelola pertambangan yang kuat, eksploitasi akan menimbulkan konsekuensi serius.

“Berbagai konsekuensi itu sudah terjadi dan harus menjadi perhatian pemerintah. Makanya arah politik dan tata kelola pertambangan, meskipun pijakannya adalah kemudahan investasi, tidak boleh mengabaikan lingkungan dan masyarakat terdampak,” ujar dia.

Untuk itu, saran LaNyalla, pemerintah perlu melakukan moratorium penerbitan izin tambang mineral di Sulawesi dan wilayah lain yang sejenis. Untuk melakukan pemetaan terbaru dampak lingkungan dan Perlu juga meninjau dan kebencanaan yang mengancam masyarakat sekitar tambang.

Seperti diketahui, Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, sebelumnya mengatakan salah satu konsesi perusahaan tambang nikel terbesar di Sulawesi Selatan mengancam keberadaan lumbung merica Nusantara di Blok Tanamalia atau Pegunungan Lumereo-Lengkona, dengan total luasan konsesi mencapai 17,8 ribu hektare.

Sedangkan di Sulawesi Tengah, Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi Katili menyebut hutan hujan alam yang terdapat dalam konsesi pertambangan nikel terbesar berada di Sulawesi Tengah dengan luas lebih dari 200 ribu ha.

Pada 18 tahun terakhir, deforestasi terbesar juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan luasan mencapai 722,7 ribu hektar. Deforestasi akibat ekspansi tambang nikel itu diduga menjadi pemicu banjir besar sejak tahun 2020 di Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan catatan Walhi, konflik warga dengan perusahaan tambang nikel juga meningkat. Dari tahun 2019-2023 Walhi mencatat sekitar 32 orang yang dikriminalisasi, dua orang ditangkap, dan 14 orang mengalami penganiayaan.

Artikel LaNyalla Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Nikel pertama kali tampil pada Rilpolitik.