Adik-adikku sekalian, pemuda di pojok-pojok desa yang masih setia menjaga lumbung padi orang tua, remaja di cafe-cafe tua yang sibuk menatap layar gawai dengan kopi sachet di tangan.

Mahasiswa di kampus elit Jakarta yang sering dianggap “wakil peradaban”, hingga santri di pesantren yang setiap malam bersujud di atas tikar pandan.

Surat ini kutulis dengan tinta getir dari ladang-ladang tembakau Madura.

Pernahkah kalian berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati: dari mana asal buku-buku yang kalian baca, pena yang kalian pakai, hingga ongkos semesteran yang seringkali ditutup dengan menjual hasil panen?

Dalam setiap kertas yang kalian coret di kampus, sesungguhnya ada sehelai daun tembakau yang ikut berbicara.

Dalam setiap huruf yang kalian baca, ada peluh menetes dari dahi orang tua kita.

Negara tampil di layar televisi dengan wajah ganda. Di podium mereka bicara seolah penyelamat kesehatan publik.

Namun di meja kas negara, mereka menenggak rakus lebih dari 90% penerimaan cukai nasional yang datang dari rokok.

Madura, yang menyumbang tembakau berkualitas, tetap menyandang gelar kabupaten termiskin di Jawa Timur.

Ironi ini lebih kotor daripada tanah sawah yang retak di musim kemarau.

Mereka berdiri gagah dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diperkuat PP No. 28 Tahun 2024. Isinya terdengar heroik: melarang rokok eceran, menghapus iklan, memaksa kemasan polos, hingga larangan jual di radius 200 meter dari sekolah.

Negara tampak gagah, seperti ksatria berpedang. Tetapi itu hanya kostum panggung. Begitu tirai ditutup, kita melihat badut yang gagal melucu.

Siapa yang diuntungkan dari parade regulasi ini? Oligarki industri rokok besar. Mereka memiliki mesin baja, modal tak terbatas, akses ke ruang kekuasaan.

Regulasi bukan ancaman bagi mereka, melainkan sekadar angka yang bisa dinegosiasikan. Jika cukai naik, mereka punya cara memindahkan beban ke konsumen.

Jika iklan dilarang, mereka menyelundupkan promosi lewat sponsor olahraga atau konser musik.

Lalu siapa yang menjadi tumbal?

Petani kecil. Produsen mikro di Madura. Mereka yang masih menyimpan daun tembakau di gudang bambu. Mereka yang hanya mampu menjual rokok ketengan di warung-warung Madura.

Mereka yang rokok lintingannya disita aparat, seolah itu bentuk bakti negara. Di hadapan yang kecil negara gagah, di hadapan yang besar negara lembek.

Inilah banci regulasi yang sesungguhnya.
Bea Cukai merasa hebat dengan membakar rokok lintingan ibu-ibu kita dari kampung.

Sementara perusahaan raksasa melenggang, bahkan bisa “membeli” bahasa regulasi dengan lobi dan amplop. Oligarki menjadi raja, petani tetap budak.

Dan Madura hanya tercatat sebagai angka pendapatan negara, bukan sebagai manusia yang layak dihormati.

Adik-adikku, apa kita mau terus jadi penonton? Kita tidak bisa lagi menunggu belas kasih dari negara yang sibuk melayani oligarki. Kita tidak bisa berharap DPR yang lebih rajin menghitung amplop ketimbang penderitaan rakyat.

Sejarah tidak akan berubah hanya dengan sabar, ia hanya berubah dengan keberanian.

Karena itu, kita putra putri petani tembakau Madura harus bersatu.

Persatuan bukan sekadar kata manis, tetapi senjata terakhir. Mari kita bentuk gerakan kolektif yang lahir dari ladang-ladang tembakau bapak ibu kita.

Gerakan yang tidak hanya melawan ketidakadilan, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi-politik sendiri.

Jika daun tembakau kita selama ini hanya menjadi bahan bakar mesin negara, sekarang saatnya ia menjadi bahan bakar perjuangan kita.

Jangan remehkan diri kita sendiri. Generasi muda Madura bukan hanya pewaris daun kering, tetapi pewaris harga diri.

Tugas kita bukan sekadar menjaga tradisi, melainkan mengubah nasib. Dari Sumenep ke Bangkalan, dari Pamekasan ke Sampang, suara kita harus bergema: Cukup Sudah Petani Jadi Tumbal.

Mari menulis sejarah baru dengan tinta dari keringat sendiri. Kita harus hadir di jalanan, di forum akademik, di media sosial, di ruang politik, di pasar, bahkan di masjid dan pesantren.

Di setiap ruang kita harus bersuara: Tembakau Adalah Martabat, Bukan Kutukan dan Petani Bukan Budak Regulasi, Melainkan Pilar Bangsa.

Adik-adikku, bila kita terus diam, sejak Indonesia merdeka sampai tulisan ini saya buat, anak cucu kita hanya akan mewarisi kemiskinan yang sama.

Tapi bila kita bangkit, maka generasi berikutnya akan mewarisi harga diri.
Bersatulah, wahai putra-putri petani tembakau. Waktu kita bukan besok, tapi sekarang.

Artikel Surat Untuk Pemuda dan Mahasiswa Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam suratnya, politikus PDI Perjuangan itu mengungkap ada ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, yang mengalami kelaparan akibat serangan Israel yang tiada henti.

“Kematian akibat kelaparan semakin meningkat, terutama di Jalur Gaza bagian utara, di mana bayi-bayi meninggal karena kekurangan susu formula,” tulis Puan dalam suratnya dikutip pada Rabu (13/8/2025)

Menurut Puan, apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar krisis makanan, melainkan kelaparan akibat kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Hal itu, kata Puan, merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional, yang melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil sebagai metode perang.

Berikut isi surat lengkap Puan Maharani:

Kepada Yth.
Bpk. António Guterres
Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
New York – United States

Perihal: Permintaan Mendesak untuk Tindakan Segera Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza

Yang Mulia,
Saya menulis surat ini kepada Anda atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehubungan dengan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, menghadapi kelaparan akibat pengepungan dan pemboman berkelanjutan oleh Israel, yang telah menyebabkan kehancuran total kehidupan.

Laporan terbaru dari lembaga-lembaga PBB, termasuk WFP, UNICEF, dan UN OCHA, mengungkapkan tingkat kerawanan pangan yang kritis di Gaza, yang dikategorikan sebagai Fase 5 (kelaparan). Lebih dari 1,1 juta orang bergumul dengan kerawanan pangan akut yang parah, dan sekitar 500.000 anak-anak terkena dampak malnutrisi akut, dengan beberapa kasus diklasifikasikan sebagai “sangat parah,” menurut laporan UNICEF.

Kematian akibat kelaparan semakin meningkat, terutama di Jalur Gaza bagian utara, di mana bayi-bayi meninggal karena kekurangan susu formula. Lebih dari 70% lahan pertanian, pasar, dan toko makanan telah hancur, dan akses terhadap makanan serta pasokan medis penting telah dibatasi secara ketat selama berbulan-bulan.

Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi krisis makanan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional, yang melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil sebagai metode perang.

Tindakan-tindakan ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional jika dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, atau agama dengan cara menghalangi bantuan kemanusiaan dan pasokan penting serta memaksakan kondisi kehidupan yang ditujukan untuk menyebabkan kehancuran fisik.

Oleh karena itu, kami dengan hormat meminta Anda, Yang Mulia, sebagai suara komunitas internasional, untuk mengambil langkah-langkah mendesak berikut:

* Secara resmi mendeklarasikan keadaan kelaparan formal di Jalur Gaza, sesuai dengan Klasifikasi Fase Terintegrasi (IPC);

* Meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan sidang darurat guna mengimplementasikan langkah-langkah praktis yang bertujuan mencegah penggunaan kelaparan sebagai senjata perang dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan;

* Jika hambatan terhadap bantuan kemanusiaan terus berlanjut, mengaktifkan Bab VII Piagam PBB, karena situasi ini menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional;

* Memastikan penyediaan akses kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan di seluruh Gaza dengan mendirikan koridor kemanusiaan yang aman di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

* Membantu mobilisasi dukungan segera untuk dana kemanusiaan darurat bagi Gaza dengan melibatkan Negara-negara Anggota untuk menjamin penyediaan makanan, obat-obatan, dan air minum yang aman untuk penduduk Gaza;

* Menuntut restorasi dan fasilitasi segera bantuan kemanusiaan melalui UNRWA dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, serta organisasi kemanusiaan internasional dan netral lainnya, kepada populasi yang terkena dampak di Gaza.

Kita tidak bisa tetap pasif sementara kekejaman ini terjadi di depan mata kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan tidak hanya untuk mempromosikan dunia yang lebih aman tetapi juga untuk melindungi warga sipil yang tidak berdaya dari penindasan. Kami berdiri dalam dukungan penuh terhadap moralitas dan kepemimpinan institusional Yang Mulia, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak dengan urgensi yang dituntut oleh krisis ini.

Hormat kami,
(tanda tangan)
Dr. (H.C.) Puan Maharani
Ketua DPR RI

(Ah/rilpolitik)

Artikel Ketua DPR RI Bersurat ke Sekjen PBB Soal Krisis Kemanusiaan di Palestina pertama kali tampil pada Rilpolitik.