Sejumlah pemuda dan mahasiswa Sumenep yang mengatasnamakan diri Persatuan Pemuda Independen (PPI) pun menggelar aksi unjuk rasa meminta ketegasan Badan Kehormatan (BK) dan pimpinan DPRD Sumenep. Aksi digelar di depan gedung DPRD setempat, Kamis (4/6/2026).

“Ini aksi jilid pertama yang dilakukan untuk menuntut penyikapan tegas dari Badan Kehormatan dan Pimpinan DPRD terhadap beberapa anggota yang nakal pelanggar tata tertib,” kata korlap 1 aksi PPI, Asrofur Maghfur dalam rilisnya.

Asrof menilai lamanya masa cuti Nia merupakan bentuk pelanggaran terhadap Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2025. Ia juga menyebut ada indikasi pembiaran oleh BK dan pimpinan DPRD Sumenep.

“Ada beberapa anggota DPRD Sumenep yang kami nilai telah melanggar aturan Tata Tertib, tapi tidak ditindak oleh pimpinan maupun BK DPRD, contohnya seperti Nia Kurnia Fauzi”. ucap Asrof.

Di tempat yang sama, Korlap II aksi PPI, Ubaidillah menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang mengatur masa cuti hingga 1 tahun lebih.

“Nia Kurnia ini sudah lama tidak ada di Sumenep, kurang lebih 1 tahun dan tidak ada regulasi yang mengatur cuti selama itu,” tegas Ubai.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep, Ning Virzan saat menemui massa menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran terkait cuti Nia Kurnia. Menurutnya, Nia sudah mengantongi surat izin cuti sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yakni selama 6 bulan.

Mendengar jawaban itu, Ubaidillah menyebut BK DPRD Sumenep tidak paham aturan terkait hak cuti. Ia menjelaskan bahwa lama masa cuti bersalin sesuai dengan Tata Tertib DPRD Sumenep adalah 3 bulan, dengan rincian 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah persalinan. Dia memastikan bahwa masa cuti Nia Kurnia sudah melebihi batas maksimal yang diatur dalam UU dan Tatib DPRD Sumenep.

“Inilah letak ketidaktahuan BKD Sumenep, hak cuti tetap 3 bulan. Jika diperlukan, maka bisa diperpanjang 3 bulan lagi. Namun tidak dengan Nia Kurnia Fauzi, sudah melebihi dari yang termuat dalam Tata Tertib DPRD Sumenep dan yang dimaksud BKD Sumenep tadi,” pungkas Ubai.

Aturan Cuti Melahirkan Menurut UU

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (KIA), ibu pekerja yang melahirkan berhak mendapatkan cuti khusus hingga 6 bulan lamanya.

Hal itu sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) UU No 4 Tahun 2024.

Pasal 4

(3) Setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan:

a. cuti melahirkan dengan ketentuan:

1. paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan
2. paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(5) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 meliputi:

a. Ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran; dan/ atau
b. Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi.

(War/rilpolitik)

Artikel Istri Bupati Sumenep Diduga Sudah Setahun Lebih Cuti dari DPRD, PPI Tuntut Ketegasan BK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK), Safiudin, mengkritik keras anggota legislatif yang diduga memiliki dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Safiudin, anggota dewan yang terlibat langsung dalam pengelolaan SPPG telah menabrak prinsip etika pengawasan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dia menjelaskan tugas utama anggota legislatif adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya program pemerintah, bukan justru menjadi pihak yang memperoleh manfaat langsung dari program tersebut.

“Anggota dewan yang memiliki Dapur SPPG adalah dewan yang kemaruk dan mengkhianati fungsi pengawasannya sendiri. Seharusnya dewan berdiri bersama masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program, bukan malah ikut bermain di dalamnya,” tegas Safiudin kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Safiudin mengaku menerima informasi adanya seorang anggota dewan asal Kepulauan yang memiliki sedikitnya dua Dapur SPPG di wilayah Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, yang bersangkutan juga diduga memiliki dapur serupa di lokasi lain.

“Jika informasi itu benar, maka publik patut mempertanyakan komitmen anggota dewan tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bagaimana mungkin seseorang mengawasi program yang pada saat bersamaan juga menjadi sumber keuntungan bagi dirinya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa program pemenuhan gizi merupakan program yang sangat baik dan harus didukung semua pihak. Namun, pelaksanaannya harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari kepentingan politik maupun bisnis pribadi.

KWK, lanjut Safiudin, meminta lembaga terkait untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap kepemilikan serta pengelolaan SPPG yang diduga melibatkan pejabat publik, termasuk anggota legislatif.

“Jangan sampai program yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat justru menjadi ladang bisnis bagi oknum tertentu. Masyarakat berhak mengetahui siapa saja yang mengelola dapur-dapur tersebut dan bagaimana proses penunjukannya,” katanya.

Safiudin menambahkan, dewan yang benar adalah dewan yang memperjuangkan kepentingan rakyat, mengawasi penggunaan anggaran negara, dan memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

“Rakyat memilih anggota dewan untuk mengawasi pemerintah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jika dewan malah sibuk mengurus proyek atau dapur program pemerintah, maka fungsi representasi dan pengawasan menjadi kabur,” pungkasnya.

Komunitas Warga Kepulauan (KWK) sendiri merupakan organisasi masyarakat kepulauan yang selama ini aktif menyuarakan berbagai isu publik, pelayanan pemerintah, serta pembangunan wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep.

Artikel Ketua KWK Kecam Legislator Punya Dapur MBG: Harusnya Mengawasi, Bukan Ikut Bermain pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Kangayan, Kepulauan Kangean, yang dinilai masih tertinggal dan belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah daerah.

Massa aksi membawa sejumlah poster dan spanduk yang berisi tuntutan percepatan pembangunan jalan di wilayah kepulauan, khususnya di Kecamatan Kangayan.

Korlap aksi, Moh. Riyadi Hamzah, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Ia menilai akses jalan yang layak tidak hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi juga menyangkut hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi secara merata.

“Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu fondasi utama dalam mendorong kemajuan wilayah, terutama di daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis seperti di Kecamatan Kangayan,” kata Ardi dalam orasinya.

Dampak Buruknya Infrastruktur

Menurut Ardi, masyarakat Kangayan hingga saat ini masih menghadapi ketimpangan pembangunan infrastruktur yang cukup serius dibandingkan wilayah daratan di Kabupaten Sumenep.

Ia menyebut kondisi jalan yang rusak berdampak langsung terhadap distribusi hasil pertanian dan perikanan serta menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Ardi menjelaskan wilayah selatan Kecamatan Kangayan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor pertanian dan kelautan. Namun, kata dia, potensi tersebut belum mampu dimaksimalkan akibat keterbatasan infrastruktur jalan yang memadai.

“Situasi tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan dan memperlihatkan masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan,” ujarnya.

Ia juga menilai pembangunan jalan di wilayah kepulauan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

Selain itu, massa aksi menyebut amanat UUD 1945 telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik dan fasilitas umum yang layak.

Tuntutan Massa

Dalam aksi tersebut, FORMAKA menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kangayan.

Salah satu tuntutan utama mereka ialah mendesak Pemkab Sumenep segera merealisasikan pembangunan dan perbaikan jalan di Desa Batu Putih, Desa Tembayangan, dan Desa Cangkaramaan.

Massa aksi juga meminta pemerintah membuka secara transparan terkait rencana kerja, anggaran, dan jadwal pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.

Selain itu, FORMAKA menuntut pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan sesuai amanat konstitusi dan regulasi yang berlaku.

Mereka juga meminta pemerintah daerah melibatkan masyarakat serta FORMAKA dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya terkait infrastruktur di wilayah kepulauan.

Ardi menegaskan perjuangan FORMAKA bukan hanya soal pembangunan fisik jalan, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan bagi masyarakat kepulauan.

“Melalui aksi demonstrasi ini, FORMAKA menyampaikan bahwa masyarakat kepulauan juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia,” tegasnya.

Kecewa Tak Ditemui Bupati

Sebelum membubarkan diri, ia mengaku kecewa karena demonstran tidak ditemui langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo dengan alasan berada di luar kota.

“Bupati seakan-akan menghindar untuk menemui kami dengan berbagai alasan yang disampaikan,” kata Ardi.

Respons Pemkab Sumenep

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumenep, Salamet Supriyadi, membantah tudingan bahwa tidak ada pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kangayan.

Ia mengatakan pada tahun 2026 Kecamatan Kangayan telah mendapatkan alokasi anggaran pembangunan jalan sebesar Rp8,5 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat dan saat ini sudah memasuki tahap pelaksanaan.

“Tahun ini Kecamatan Kangayan sudah mendapatkan anggaran Rp8,5 miliar dan sekarang dalam proses pelaksanaan,” kata Supriyadi.

Ia menjelaskan anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan jalan poros utara yang menghubungkan Kecamatan Arjasa dengan Kecamatan Kangayan. “Benar jalan poros yang bagian selatan masih belum pernah dianggarkan,” ujarnya.

Ia juga menyebut keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala pembangunan infrastruktur jalan secara menyeluruh di Kabupaten Sumenep.

“Jadi apa yang disampaikan teman-teman FORMAKA yang bilang tidak ada pembangunan di Kecamatan Kangayan itu salah, karena tahun ini ada Rp8,5 miliar untuk pembangunan jalan,” tandasnya.

Artikel Mahasiswa Kangayan Demo Kantor Bupati Sumenep, Protes Ketimpangan Infrastruktur pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Tudingan tersebut dilontarkan lantaran Muhri tidak hadir dalam dialog interaktif yang digelar PMII Uniba Madura di Aula Bapenda Sumenep pada Minggu (17/5/2026). Forum tersebut membahas persoalan lingkungan dan tata kelola daerah di Kabupaten Sumenep.

Muhri dalam forum itu sedianya diagendakan menjadi salah satu pembicara selaku perwakilan legislatif, khususnya Komisi III yang memang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup.

Menurut Sekretaris Umum (Sekum) Komisariat PMII UNIBA, M. Wakil atau akrab disapa Akil, Muhri sebelumnya sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Namun, ketika dikonfirmasi ulang justru bilang berhalangan.

Pihak panitia pun, kata Akil, telah meminta Muhri untuk mengutus anggota yang lain. Hanya saja, Muhri tak memberikan kabar hingga acara bubar.

Ketidakjelasan Muhri ini dianggap Akil sebagai cerminan rendahnya perhatian legislatif terhadap persoalan lingkungan. Selain itu, sikap tersebut juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

“Mahasiswa ingin berdiskusi langsung dan mendengar corong legislatif soal kondisi lingkungan dan kebijakan daerah. Sangat disayangkan narasumber utama justru absen,” kata Akil dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Akil menjelaskan, forum bertajuk, ‘Sumenep di Ujung Tanduk: Meretas Solusi dan Konflik Sumber Daya, Krisis Air, Hingga Bisnis Racun’ itu sengaja digelar guna membuka ruang tukar gagasan yang melibatkan mahasiswa, eksekutif, dan legislatif, serta peneliti terkait masalah lingkungan di Kota Keris.

Ketidakhadiran Muhri ini kemudian memunculkan pertanyaan dari PMII Uniba Madura terkait komitmen wakil rakyat dalam menyerap aspirasi publik, utamanya dari kalangan mahasiswa.

“Bagaimana mau membuat kebijakan yang selaras dengan suara rakyat jika dialog seperti ini tidak hadir. Efeknya ya kemungkinan serampangan membuat kebijakan,” tegas Akil.

Akil lalu mendesak Dewan Etik DPRD Sumenep untuk memanggil dan memeriksa politikus PKB itu. Sebab, menurutnya, pelanggaran kode etik itu tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, tetapi mangkir dari forum rakyat tanpa alasan yang jelas juga merupakan bagian dari pelanggaran fungsi wakil rakyat.

“Seharusnya Dewan Etik legislatif tidak hanya termenung menunggu perilaku dewan yang viral, tidak menghadiri dialog antar rakyat tanpa pemberitahuan itu sudah melanggar kode etik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Akil memberikan apresiasi kepada sejumlah narasumber yang hadir, salah satunya Kepala Dinas DLH Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf.

Akil menilai Anwar telah menunjukan sikap gantleman seorang pimpinan yang berani beradu gagasan seputar persoalan yang terjadi.

“Kami sangat berterimakasih kepada Kepala DLH Sumenep, Anwar Syahroni, yang telah bersedia hadir dan legowo menjawab berbagai pertanyaan serta gagasan dari Sahabat/i,” pungkasnya.

Artikel PMII Uniba Tuding Ketua Komisi III DPRD Sumenep Pengkhianat Rakyat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Iksan mengungkapkan pihaknya akan menerjunkan tim untuk mengecek secara langsung ke SDN Ambunten Tengah 2.

“Jadi itu sudah kita lihat di tiktok. Nanti saya akan turunkan teman-teman bidang sarpas atau … sarpas,” kata Iksan kepada rilpolitik.com melalui pesan suara WhatsApp, Minggu (17/5/2026) malam.

Iksan mengatakan, tim nantinya akan membimbing pihak sekolah untuk membuat laporan terkait kondisi bangunan.

“Nanti biar dibimbing untuk memasukkan dapodiknya, dilaporkan ya,” ujar mantan Kepala Disbudporapar itu.

“Sekaligus nanti juga kita lihat ya prospektif daripada sekolah tersebut,” imbuhnya.

Dia menyampaikan pihaknya akan mengambil langkah sebagai solusi setelah mengetahui secara pasti persoalan yang dialami sekolah tersebut.

“Ketika kita sudah tahu nanti kita ambil langkah. Pertama, kita akan usulkan revitalisasi. Kedua, nanti kita juga akan usulkan intervensi terhadap APBD,” pungkasnya.

Diketahui, unggahan video dari akun @abuyalabib7 viral di media sosial Tiktok. Video tersebut memperlihatkan kondisi gedung SDN Ambunten Tengah 2 yang mengalami kerusakan pada beberapa bagian.

Dalam video tersebut tampak sebagian atap ambruk, beberapa genting rontok, dan tembok yang mengelupas.

Pada videonya, terdapat keterangan, “Gedung hampir rubuh. Laporan berkali-kali Gedung SDN Ambunten Tengah 2 diabaikan. Sungguh miris”.

Kondisi tersebut dinilai mengancam keselamatan siswa. “Ini yang sekolah bukan hewan. Disayang sama orang tuanya. Kalau ketiban bangunan sekolah gimana? Kalau cuma nggak dikasih nasi nggak bakal bikin anak meninggal,” ucap sang perekam dengan nada menyesalkan.

(War/rilpolitik)

Artikel Disdik Sumenep Akan Terjunkan Tim Cek Kondisi Gedung SDN Ambunten Tengah 2 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Video menunjukkan kondisi bangunan dari luar yang sepertinya sudah mulai rapuh. Sebagian atap ambruk, beberapa genting rontok, dan tembok yang mengelupas.

Dalam video tersebut tampak beberapa murid sedang bermain di halaman sekolah. Pada videonya, terdapat keterangan, “Gedung hampir rubuh. Laporan berkali-kali Gedung SDN Ambunten Tengah 2 diabaikan. Sungguh miris”.

Sang perekam dalam videonya, dengan nada satire berusaha mengadukan kondisi bangunan sekolah tersebut kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

“Gimana ini, Pak Bupati? Kok makin rusak parah sekolah ini. Nggak punya duit sama sekali mungkin ya (Pemkab Sumenep). Nggak ada anggaran sama sekali pemerintah ini ya,” kata si perekam dalam bahasa Madura, dikutip Minggu (17/5/2026). Redaksi rilpolitikcom telah mendapatkan izin untuk mengutipnya.

Dia mengatakan bahwa kondisi bangunan tersebut dapat mengancam keselamatan siswa.

Menurut dia, siswa lebih baik tidak dikasih nasi di sekolah asal gedungnya diperbaiki demi keselamatan.

“Ini yang sekolah bukan hewan. Disayang sama orang tuanya. Kalau ketiban bangunan sekolah gimana? Kalau cuma nggak dikasih nasi nggak bakal bikin anak meninggal. Ini… Haduuuuuh,” ucapnya menyesalkan.

Ia kembali menyindir Pemkab Sumenep yang tak kunjung memperbaiki gedung SDN Ambunten Tengah 2 itu. Dia berharap ada atensi dari pemerintah. Sebab, rakyat juga membayar pajak.

“Nggak ada sama sekali paling anggarannya. Tapi beli mobil mampu. Masa sekolah nggak diperbaiki. Kasian. Sayangi rakyat, bayar pajak mahal-mahal,” pungkas dia.

(War/rilpolitik)

Artikel Warga Sentil Bupati Sumenep Soal Gedung SDN Rusak Tak Diperbaiki: Ini yang Sekolah Bukan Hewan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Forum tersebut menjadi ruang diskusi lintas sektor untuk membahas persoalan lingkungan, tata kelola pembangunan, hingga ancaman keberlanjutan hidup masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Mabinkom PK PMII UNIBA Madura, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep Anwar Syahroni Yusuf, peneliti Oleolang Institute Moh Roychan Fajar, tamu undangan, serta kader PMII UNIBA Madura.

Rangkaian acara diawali dengan dialog interaktif dan dilanjutkan dengan kegiatan Sekolah Organisasi. Ketua Komisariat PMII UNIBA Madura, Tijanuz Zaman, menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi Kabupaten Sumenep saat ini semakin kompleks karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

“Persoalan yang terjadi hari ini sangat kompleks, mulai dari maraknya galian C ilegal, banjir, hingga tata kelola infrastruktur yang belum memadai. Karena itu, hari ini kita duduk bersama dengan pemangku kebijakan dan berbagai pihak untuk mendiskusikan serta melahirkan rekomendasi pemikiran yang nantinya dapat diterapkan dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Tijanuz Zaman.

Ia menegaskan, dialog tersebut menjadi upaya kolektif dalam merumuskan solusi konkret terhadap berbagai persoalan strategis di Kabupaten Sumenep, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan sumber daya.

Sementara itu, Kepala DLH Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, menilai dialog dan kolaborasi menjadi langkah penting dalam membangun sinergi antarpihak untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Dialog yang baik akan melahirkan gagasan yang baik. Karena itu, hari ini kita membangun kolaborasi dengan semua pihak guna memperkuat sinergitas dalam pembangunan serta penghijauan di Sumenep,” tegas Anwar Syahroni Yusuf.

Melalui forum tersebut, PMII UNIBA Madura berharap lahir gagasan dan rekomendasi strategis yang mampu menjadi solusi nyata terhadap persoalan lingkungan, krisis sumber daya, dan tata kelola pembangunan di Kabupaten Sumenep.

Artikel PMII Uniba Madura Gelar Dialog Interaktif, Bahas Ancaman Lingkungan dan Tata Kelola Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam laporannya, E mengaku ditampar oleh TK yang merupakan suami sirinya itu. Laporan itu terdaftar dengan Nomor: STTLP/B/142/V/2026/SPKT/POLRESSUMENEP/POLDAJAWATIMUR.

Dugaan tindak pidana penganiayaan ini terjadi pada 6 Mei 2026. Hal itu berawal dari adu mulut antara E dan TK akibat dugaan penelantaran perahu milik kepala desa (kades) setempat oleh TK.

Amarah TK tak terbendung hingga berujung penamparan setelah E berusaha menelepon kades agar pengelolaan perahu tak lagi diserahkan kepada TK.

“Akibat dari kejadian tersebut pelapor mengalami sakit pada bagian pipi sebelah kanan, dan pelapor takut untuk pulang ke rumah pelapor karena kejadian penganiyaan tersebut telah dilakukan berkali-kali,” kata E dalam laporannya.

Menurut E, dugaan kekerasan ini sudah berkali-kali dirinya alami. Salah satu pemicunya diduga karena pengaruh narkoba dan judi online (judol).

“Terkadang pemicu penganiyaan yang dilakukan oleh terlapor karena pengaruh dari sabu-sabu dan judi online,“ ungkap pelapor.

Jengah dengan Maraknya Narkoba dan Judol

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Sulaisi Abdurrazaq menyampaikan bahwa laporan ini dibuat salah satunya karena E sudah merasa jengah dengan kondisi Pulau Gili Iyang yang disebut marak dengan narkoba dan judol.

Menurutnya, maraknya narkoba dan judol telah berdampak besar terhadap para istri. Sebab, istri bisa menjadi korban penganiayaan oleh suami yang terpapar narkoba dan judol.

“Kalau suami nggak punya uang, malas kerja, kerjaannya cuma nyabu dan main judi online, istri bisa jadi korban, jadi samsak,” kata Sulaisi lewat unggahannya di Tiktok.

Berantas Narkoba

Sulaisi mengatakan, narkoba dan judol ini akan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa jika aparat penegak hukum membiarkannya.

“Sabu ini sudah luar biasa dan tidak ada semangat memberantas dari penegak hukum, ini akan menjadi ancaman bagi masa depan anak muda dan masa depan bangsa kita, khususnya di Sumenep,” ujarnya.

Sulaisi mengaku sudah sejak lama menyuarakan pemberantasan narkoba. Dia menilai, sebenarnya tidak sulit bagi polisi untuk memberantasnya.

“Polri itu dipersenjatai, Polri itu punya seluruh perangkat. Intelijen dia punya, tenaga banyak, anggaran ada. Apa susahnya berantas narkoba, khususnya di Gili Iyang? Ini sudah lama saya suarakan,” tegasnya.

“Malah ibu-ibu ini datang ke tempat saya untuk minta bantuan supaya melaporkan dugaan tindak pidana ke Polres Sumenep. Sudah kita laporkan,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Sulaisi berharap agar polisi menindaklanjuti laporannya itu.

“Jadi ini sudah dilaporin, kami berharap kapolres Sumenep atau institusi Polri gercep gerak cepat,” pungkas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Istri di Gili Iyang Polisikan Suaminya Dugaan Penganiayaan, Soroti Maraknya Narkoba dan Judol pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kerja sama ini diwujudkan dalam penyelenggaraan kegiatan bertajuk Recycle & Reform Youth Program dengan mengusung tema besar “Mengasah Kreativitas dengan Limbah: Dari Pembersih Alami hingga Aksesoris Ramah Lingkungan” di Aula MA. Al Ma’arif Plus pada Rabu (6/5/2026).

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah upaya konkret untuk mendidik generasi muda agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan mampu berpikir kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk mengubah barang bekas atau limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna tinggi.

Turut hadir dalam pembukaan acara tersebut, Hopid, S.P., M.P., selaku dosen Fakultas Pertanian sekaligus mewakili Dekan Fakultas Pertanian UNIJA.

Kehadiran beliau menjadi bukti dukungan penuh pihak kampus terhadap pengabdian masyarakat dan pendidikan karakter bagi pelajar.

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan pihak madrasah, mulai dari guru, pembina Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), serta seluruh siswa-siswi MA. Al Ma’arif Plus yang menjadi peserta utama dalam kegiatan edukatif ini.

Dalam sambutannya, Hopid, S.P., M.P. menyampaikan bahwa program ini dirancang dengan tujuan mulia, yaitu untuk mengurangi dampak negatif dari penumpukan sampah yang seringkali menjadi masalah lingkungan.

Menurutnya, banyak bahan atau limbah yang sebenarnya masih bisa diolah kembali dan dimanfaatkan, sehingga tidak serta-merta dibuang dan mencemari lingkungan.

“Program ini kami maksudkan untuk mengurangi dampak sampah yang ada supaya memiliki nilai guna bagi kehidupan sehari-hari. Kami ingin mengajarkan bahwa sampah pun bisa menjadi berkah jika kita pandai mengolahnya dan mengubah pola pikir terhadapnya,” ujar Hopid dalam paparannya.

Lebih lanjut, Hopid menekankan bahwa konsep Recycle atau daur ulang adalah salah satu kunci utama dalam menjaga kelestarian alam. Dengan kreativitas, limbah organik maupun anorganik dapat diubah menjadi berbagai produk bermanfaat, mulai dari bahan pembersih alami yang aman bagi kesehatan hingga aksesoris atau kerajinan tangan yang bernilai estetika dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Fakultas Pertanian UNIJA untuk melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, sambutan hangat juga disampaikan oleh Soivi Mohammad selaku perwakilan madrasah. Beliau mengapresiasi tinggi inisiatif yang datang dari pihak kampus dan menyambut baik program kolaboratif ini. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat positif dan memberikan warna baru dalam proses belajar mengajar di luar kelas.

Soivi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Wiraraja, khususnya Fakultas Pertanian, serta seluruh panitia yang telah bekerja keras. Ia juga menyoroti pentingnya melibatkan Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) dalam kegiatan ini, karena organisasi siswa adalah wadah yang tepat untuk menampung kreativitas dan kepemimpinan siswa apalagi dalam gerakan kongkrit seperti peduli lingkungan dll.

“Saya senang dengan program kerja sama seperti ini. Besar harapan siswa-siswi Madrasah Aliyah Al Ma’arif Plus bisa menimba ilmu dari kawan-kawan Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja (UNIJA), Sumenep.” ungkap Soivi dengan semangat.

Melalui kegiatan ini, pihak madrasah berharap dapat membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi.

“Diharapkan, dengan adanya transfer ilmu dari para mahasiswa dan dosen UNIJA, wawasan para siswa semakin terbuka luas mengenai pentingnya menjaga kebersihan, mengelola sampah, serta berinovasi demi masa depan yang lebih hijau dan sehat.” Imbuhnya.

Antusiasme para siswa terlihat sangat jelas sejak awal acara. Mereka tampak siap untuk belajar hal-hal baru yang praktis dan aplikatif. Materi yang disajikan mencakup cara pembuatan produk pembersih alami yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti bahan kimia keras, hingga pelatihan keterampilan mengubah sampah plastik atau bahan bekas menjadi aksesoris yang unik dan menarik.

Kegiatan Recycle & Reform Youth Program ini menjadi bukti nyata sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan institusi pendidikan menengah. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang saling mendukung dan berkelanjutan. Dengan bekal ilmu yang didapat hari ini, diharapkan para siswa dapat mengaplikasikannya tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah dan masyarakat luas.

Semoga kegiatan positif ini dapat menjadi awal dari berbagai program kerja sama lainnya di masa depan, serta mampu mencetak generasi muda yang kreatif, peduli lingkungan, dan siap bersaing di era modern sesuai dengan visi dan misi madrasah yang religius, inovatif, dan kompetitif.

Artikel UNIJA Sumenep dan OSIM MA Al Ma’arif Plus Kolaborasi Bangun Kesadaran Lingkungan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Adapun pembicara yang hadir di antaranya anggota DPRD Sumenep Wahyudi; Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri; dan Kepala Bidang Bina Marga PUTR Kabupaten Sumenep, Slamet Supriyadi.

Ketua Umum FORMAKA periode 2026–2027, Iip Suriyanto, menjelaskan alasan menghadirkan pembicara dari unsur legislatif dan eksekutif. Dia mengatakan pihaknya meminta kejelasan status jalan poros selatan di Kecamatan Kangayan sekaligus menagih janji pemerataan dan percepatan pembangunan.

“Dengan hadirnya anggota legislatif dan eksekutif ini menjadi momentum kita bisa berdiskusi mengenai infrastruktur di Kepulauan ini,” kata Iip Suriyanto dalam keteranganya, dikutip Selasa (5/5/2026).

Ia mengungkapkan berbagai persoalan di Kepulauan yang masih belum terselesaikan sejak lama, terutama infrastruktur jalan yang berdampak pada aspek sosial masyarakat.

“Pembangunan mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi dan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, namun di Kecamatan Kangayan sangat minim pembenahan aspek itu,” ungkapnya.

Pengurus FORMAKA, Salman Alfarisi, mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dan DPRD Sumenep yang dinilai belum serius menangani kerusakan jalan di Kecamatan Kangayan, khususnya poros selatan.

“Selama ini pemerintah kemana kok selama bertahun-tahun jalan di kepulauan tidak tidak tersentuh pembangunan,” tanyanya tegas.

Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah terkait status jalan yang dinilai tidak konsisten dengan dokumen resmi yang ada.

“Bahkan kemarin Kadis PUTR menyatakan di media bahwa jalan poros selatan itu jalan desa, padahal di SK Bupati itu jalan Kabupaten. Kalau begitu kan seperti tidak komitment,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sumenep, Wahyudi, menyampaikan bahwa anggaran untuk wilayah kepulauan sempat dialokasikan pada tahun 2025, namun ditarik kembali karena kebijakan efisiensi.

“Tapi saat ini, Kecamatan Kangayan kembali mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp8,6 miliar untuk mendukung pembangunan di wilayah tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa upaya menghilangkan disparitas antara daratan dan kepulauan merupakan komitmen yang terus diperjuangkan sejak awal.

Kepala Bidang Bina Marga PUTR Kabupaten Sumenep, Slamet Supriyadi, menjelaskan bahwa pembangunan jalan di wilayah selatan Kecamatan Kangayan merupakan kewenangan kabupaten dan telah direncanakan masuk anggaran tahun 2027.

“Ini akan terus diperjuangkan agar dapat masuk dalam alokasi anggaran tahun tersebut. Diharapkan, dengan upaya yang maksimal, rencana ini dapat terealisasi sebagaimana yang telah direncanakan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, mengapresiasi inisiasi FORMAKA yang dinilai tidak hanya fokus pada aktivitas akademik, tetapi juga peduli terhadap isu strategis di masyarakat.

“Saya bangga dan bahagia masih ada mahasiswa yang tidak hanya kuliah, makan, dan tidur, tetapi juga berani menyuarakan isu-isu populis menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan sebagai bagian dari tanggung jawab di DPRD Sumenep

Artikel Forum Mahasiswa Kangayan Tagih Janji Pemerataan Pembangunan di Kepulauan pertama kali tampil pada Rilpolitik.