Kepala Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto pun menanggapi usulan tersebut. Ia secara tegas menolak usulan dana zakat dipakai untuk membiayai program makan bergizi gratis. Menurutnya, usulan itu memalukan.

“(Usulan) itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami,” kata Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Dia mengatakan, dana zakat tidak serta merta bisa digunakan untuk makan bergizi gratis. Sebab, peruntukannya sudah diatur dan ditentukan sesuai dengan syariat.

Pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis tahun ini.

“Ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu, karena presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain,” ucap Putranto.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis memang membutuhkan biaya yang besar.

Adapun dana senilai Rp 71 triliun itu digunakan secara bertahap sepanjang tahun 2025. Pemerintah akan menganggarkan kembali dana untuk program yang sama pada tahun depan.

“Pada saat pertama kita ada di Akmil bahwa pelaksanaan program senilai itu dilakukan secara bertahap. Jadi kita butuh dana yang cukup besar, tapi itu akan bertahap. Dan dipastikan akan sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Artikel Istana Soal Usulan Makan Bergizi Gratis Diambil dari Zakat: Memalukan! pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan mengatakan rakyat Indonesia memiliki DNA dermawan dan suka gotong royong. Kedermawanan dan gotong royong itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu program makan bergizi gratis.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujarnya.

Dengan begitu, menurut Sultan, pendanaan program MBG tidak hanya bersumber dari APBN. Dia juga menyinggung dukungan dana dari pemerintah Jepang yang menyatakan hendak mendukung program tersebut.

“Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi,” ujar Sultan.

“Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal,” pungkasnya.

Artikel Ketua DPD RI Usul Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Saat ini UUD memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden. Namun wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang nonpartisan perlu dimulai,” ujar Sultan dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Dia mencontohkan Amerika Serikat yang telah menerapkan pencalonan presiden melalui jalur independen. Pun Vladimir Putin yang terpilih di Pilpres Rusia melalui jalur independen.

“Artinya, prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi, baik oleh aturan presidential threshold maupun institusi politik tertentu saja,” tegasnya.

Meski begitu, Sultan menghormati ketentuan dalam konstitusi RI yang mengatur pencalonan presiden hanya melalui dukungan partai politik.

Di samping itu, menurut dia, wacana dan kajian pencalonan presiden melalui jalur independen perlu dilakukan oleh pembentuk UU, serta para akademisi hukum tata negara.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi yang secara perlahan tapi berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat perkembangan demokrasi dan memberikan hak-hak politik yang sedikit lebih terbuka bagi warga negara dalam mencalonkan diri menjadi pemimpin nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sultan berharap hak untuk memilih dan dipilih ini bisa dibuka secara lebih luas dan memenuhi rasa keadilan politik bagi masyarakat. Dia berharap bangsa dapat menemukan pemimpin nasional yang lebih berkualitas ke depannya.

“Sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik dalam menentukan hal-hal fundamental dalam kita bernegara. Sementara banyak partai politik belum sepenuhnya bersedia mempraktikkan demokratisasi di internal partai,” tutupnya.

Artikel Ketua DPD RI Usul Wacana Capres Jalur Independen pertama kali tampil pada Rilpolitik.