Celetukan terdengar secara samar-samar dalam audio siaran live kanal Youtube TVR Parlemen dan langsung viral di media sosial.

Publik penasaran dari siapa suara tersebut berasal. Belakangan, muncul kecurigaan celetukan tersebut bersumber dari suara Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus dalam unggahannya di Instagram secara blak-blakan menyebut celetukan itu berasal dari suara Dasco.

“Beredar suara Don Dasco, Wakil Ketua DPR RI yang ‘terkesan’ menyerang kehormatan seseorang meskipun disampaikan secara private dengan nada bercanda,” kata Deddy.

Deddy dengan nada satire mengingatkan Dasco bahwa orang yang telah disinggungnya itu galak. Sebab itu, ia meminta Dasco untuk berhati-hati.

“Hati-hati mas. Bapak itu kelihatannya saja kalem, tapi aslinya galak loh!” tulis Deddy.

Diketahui, celetukan terjadi usai Prabowo menyampaikan pidatonya di podium dan hendak kembali ke tempat duduk yang disediakan. Saat itu, seluruh hadirin berdiri dan bertepuk tangan.

Di situlah terdengar suara samar-samar masuk dalam audio siaran, “Jangan teriak hidup Jokowi.”

Celetukan tersebut langsung disambut gelak tawa dari orang yang berbeda.

(War/rilpolitik)

Artikel Celetukan ‘Jangan Teriak Hidup Jokowi’ Diduga Berasal dari Suara Dasco pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Didapatkan hasil bahwa pihak Mie Sedaap akan segera menyetop PHK yang terjadi dan pihak Mie Sedaap juga berjanji tidak akan ada PHK-PHK di Mie Sedaap lagi,” kata Dasco kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dasco menyampaikan, PHK seharusnya tidak terjadi, apalagi pada saat bulan puasa dan menjelang Lebaran.

“Sehingga tadi sepakat pihak Mie Sedaap untuk menyetop PHK. Demikian,” katanya.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengungkapkan, tidak ada rencana kunjungan ke pabrik Mie Sedaap. Sebab, sudah ada komitmen dari manajemen.

“Tadi kami sudah lakukan koordinasi dan saya pikir para pekerja dapat kembali tenang bekerja. Sehingga kita sama-sama berpuasa dengan tenang dan menghadapi Lebaran dengan tenang. Demikian,” ujarnya.

Artikel Dasco Sebut Pihak Mie Sedaap Janji Tak Ada PHK Lagi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Hadir dalam rapat ini, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini.

Kemudian, turut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.

Dasco mengatakan rapat ini sebagai respons atas dinamika yang terjadi di masyarakat terkait banyaknya BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan.

“PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu, berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” kata Dasco.

Namun, ia mengatakan tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI. Menurut dia, yang berhak menerimanya hanyalah orang miskin atau rentan miskin.

“Hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut,” tegasnya.

“Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran,” imbuh dia.

Artikel Dipimpin Dasco, DPR Rapat dengan Pemerintah Bahas Perbaikan BPJS PBI JK pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah dan DPR tahun ini hanya fokus membahas revisi Undang-Undang Pemilu.

“DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU Pilkada belum masuk Prolegnas Prioritas 2026. Saat ini fokus pembahasan ada pada revisi UU Pemilu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (19/01/26).

Dia juga memastikan, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pembahasan revisi UU Pemilu tidak akan mengalami perubahan. Artinya, Presiden dan Wakil Prasiden tetap dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada perubahan terhadap sistem tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan revisi UU Pilkada tahun ini.

Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat daftar inventaris masalah (DIM) yang secara resmi diajukan terkait RUU Pilkada, sehingga pembahasannya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Prasetyo mengatakan, setiap rencana perubahan undang-undang akan melalui mekanisme legislasi yang terukur, transparan, dan melibatkan pembahasan bersama DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita memastikan bahwa setiap proses legislasi tetap mengedepankan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta kepastian hukum,” tegasnya.

(Faw/rilpolitik)

Artikel DPR dan Pemerintah Sepakat Tak Bahas Revisi UU Pilkada Tahun Ini pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretais Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Luar Negeri Teddy Indra Wijaya.

Menurut unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, pertemuan tersebut berlangsung sejak sore hingga malam hari.

“Sore hingga malam tadi, Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan menerima Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, di kediaman dinas Presiden, Widya Chandra, Jumat 2 Januari 2026,” tulis akun tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco selaku Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana melapor ke Presiden Prabowo terkait rekonstruksi dan rehabilitasi di Sumatra.

“Laporan Prof. Dasco sebagai Ketua satgas pemulihan pascabencana dari DPR RI, terkait rekonstruksi & rehabilitasi 3 provinsi di Sumatra,” tulisnya.

Selain itu, Prabowo juga memberikan tugas khusus terhadap masing-masing peserta yang hadir. “Penugasan khusus awal tahun dari Bapak Presiden untuk masing-masing peserta pertemuan,” imbuhnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Prabowo Kasih Tugas Khusus Awal Tahun Terhadap Dasco, Prasetyo, Sugiono, dan Teddy pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terkait kemungkinan pemakzulan itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Aceh Selatan.

“Kalau itu kan sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita negara demokrasi, ya kita serahkan nanti kepada DPRD setempat. Demikian,” ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (8/12/2025).

Meski begitu, Dasco menegaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kemendagri agar menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Mirwan yang juga kader Partai Gerindra itu.

“Kami juga sudah sampaikan, secara partai kami mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengadakan evaluasi, menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk kemudian selain dibina, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara,” jelas Dasco.

Dasco juga meminta Kemendagri segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan untuk menggantikan Mirwan MS. “Agar dapat ditunjuk Plt, yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar. Demikian,” kata Dasco.

Diketahui, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS sempat menjadi sorotan setelah memilih pergi umroh tanpa izin Kemendagri saat wilayahnya terkena bancana banjir dan longsor.

Mirwan sebelumnya juga sempat menerbitkan surat pernyataan ketidaksanggupan menangani bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut pada 27 November 2025.

Artikel Dasco Serahkan Pemakzulan Bupati Aceh Selatan ke DPRD pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan rehabilitasi bagi tiga mantan pejabat ASDP: Ira Puspa Dewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono perlu dibaca sebagai koreksi institusional yang berbasis hukum, bukan sekadar tindakan politis. Langkah ini menunjukkan bahwa negara tidak berhenti pada logika penghukuman, tetapi bergerak menuju pemulihan ketika terdapat indikasi bahwa putusan hukum telah melampaui konteks tata kelola sektor publik.

Namun dinamika rehabilitasi ini tidak berdiri sendiri. Ada proses politik-hukum yang panjang, dan salah satu simpul pentingnya adalah DPR RI melalui peran Sufmi Dasco Ahmad.

Aspirasi Publik dan Mekanisme Legislasi

Sejak Juli 2024, aspirasi publik mengenai dugaan ketidakadilan dalam kasus ASDP masuk ke DPR. Di sinilah dasarnya: dalam demokrasi, aspirasi tidak mengalir secara liar; ia harus melewati kanal formal. Dasco sebagai Wakil Ketua DPR bukan hanya menerima keluhan, tetapi mengkonstruksi aspirasi tersebut menjadi rekomendasi yang legitimate melalui mekanisme Komisi III dan kajian hukum internal DPR.

Dalam teori kebijakan publik, ini disebut policy filtering: proses penyaringan aspirasi sehingga dapat diteruskan kepada pemerintah tanpa bias politik atau tekanan emosional. Tugas Dasco tidak ringan, karena ia harus menyeimbangkan opini publik, fakta hukum, serta batasan kewenangan DPR. Namun jalur yang ditempuhnya membuat rekomendasi DPR memiliki nilai konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Eksekutif dan Keputusan Presiden

Setelah mendapat masukan legislatif, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sekretariat Negara melakukan verifikasi. Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan Presiden tidak lahir dari tekanan opini, tetapi dari uji materi administratif dan legal.

Dari perspektif hukum tata negara, langkah Presiden ini merupakan bentuk constitutional remedy: koreksi presiden untuk memastikan bahwa penegakan hukum selaras dengan prinsip keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.

Namun perlu dicatat: koreksi ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya “jembatan politik” yang dibangun DPR melalui peran Dasco. Relasi eksekutif-legislatif bekerja secara fungsional. Ini contoh konkret ketika checks and balances justru melahirkan pemulihan, bukan konflik kekuasaan.

Meluruskan Pemahaman tentang Risiko BUMN

Sektor BUMN, termasuk ASDP, berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya administratif dan tidak sepenuhnya komersial. Risiko bisnis adalah bagian inheren dari kegiatan korporasi, termasuk potensi kerugian. Di banyak negara, kegagalan investasi tidak otomatis dijadikan tindak pidana kecuali terdapat bukti adanya penyalahgunaan kewenangan atau motif pribadi.

Oleh karena itu, rehabilitasi ini memberi pesan penting: negara harus melindungi profesional yang bekerja sesuai prosedur dan itikad baik. Tanpa keberanian mengambil risiko, BUMN tidak akan pernah inovatif dan justru terjebak dalam budaya administratif yang membunuh kreativitas.

Keadilan Hukum sebagai Fondasi Kedaulatan Administratif

Rehabilitasi ASDP harus dilihat sebagai upaya negara menempatkan kembali hukum pada fungsi korektifnya. Hukum tidak boleh bekerja sebagai mesin pemidanaan otomatis. Ia harus mampu membedakan antara: _pertama_, kerugian karena risiko usaha. _kedua_, kerugian yang muncul karena niat jahat dan penyalahgunaan kewenangan.

Ketidakmampuan membedakan dua hal ini akan membuat ruang publik dikuasai ketakutan. Pejabat publik memilih tidak mengambil keputusan karena khawatir dijerat pidana. Pada akhirnya, negara sendiri yang dirugikan.

Peran Dasco Menjaga Akal Sehat dalam Proses Politik

Dalam kerangka ini, peran Dasco menjadi krusial. Ia menjembatani aspirasi publik dengan mekanisme hukum formal, memastikan rekomendasi DPR tidak berubah menjadi tekanan politik yang liar. Dalam tradisi politik parlementer, sikap seperti ini merupakan bentuk responsible representation—representasi yang bertanggung jawab.

Dari sudut pandang tata kelola negara, Presiden membutuhkan data dan analisis yang valid. DPR menyediakan kanal itu. Ketika eksekutif bertindak berdasarkan input valid dari legislatif, keputusan negara menjadi lebih legitimate.

Rehabilitasi ini adalah bukti bahwa peran DPR tidak berhenti pada pengawasan, tetapi juga memberikan jaminan bahwa koreksi terhadap proses hukum dapat berjalan melalui mekanisme politik yang sehat.

Politik Keadilan yang Lebih Dewasa

Keputusan Presiden Prabowo bukan tindakan populis, tetapi tindakan korektif yang berbasis kajian. Ia menunjukkan bahwa eksekutif mampu menjadikan keadilan sebagai prinsip, bukan sebagai komoditas politik.

Namun keberhasilan keputusan ini lahir dari sinergi. Eksekutif yang terbuka pada koreksi dan legislatif yang bekerja secara substansial. Di antara keduanya, Dasco memainkan peran penting sebagai penjaga akal sehat politik.

Dalam perspektif akademis, inilah yang disebut collaborative governance: ketika aktor negara bekerja dalam harmoni untuk memastikan keadilan substantif dapat diwujudkan.

Dan pada titik inilah, rehabilitasi ASDP menjadi preseden baik. Negara tidak hanya memastikan proses hukum berjalan, tetapi juga memastikan keadilan dipulihkan.

Itulah inti negara hukum yang dewasa, negara yang tidak takut mengoreksi diri demi kepentingan publik.

Artikel Aspirasi Didengar Dasco, Keadilan Dipulihkan Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam politik, ada saat ketika sapaan berubah menjadi tanda dan tanda menjelma legitimasi. Ketika Prabowo Subianto memanggil Sufmi Dasco Ahmad dengan julukan Don, banyak yang mendengarnya sebagai gurauan akrab antara dua sahabat lama. Namun di balik sapaan itu tersimpan pesan yang jauh lebih dalam, pengakuan atas peran strategis Dasco dalam rancangan besar kekuasaan Prabowo.

Julukan itu bukan sekadar panggilan persahabatan. Ia adalah penanda simbolik. Dalam politik, sapaan dari seorang pemimpin sering membawa makna ganda, personal sekaligus politis. Panggilan itu menandai kepercayaan sekaligus mengirim sinyal kepada para kader bahwa ada seseorang yang diberi mandat melampaui struktur jabatan. Dalam tubuh Gerindra, sebutan Don seolah mengangkat Dasco bukan hanya sebagai pejabat partai, tetapi juga pelaksana ideologi dan penghubung antara rakyat dan kekuasaan.

Politik Responsif dan Gaya Turun ke Lapangan

Beberapa waktu terakhir, nama Dasco banyak disebut di ruang publik. Ia menemui buruh yang terancam kehilangan pekerjaan di pabrik Michelin, menengahi perkara guru di Luwu Utara, hingga mengunjungi sekolah yang mengalami musibah ledakan. Setiap langkahnya terekam media dan dibicarakan masyarakat. Ia hadir di tempat yang jarang dijangkau pejabat, di titik di mana kebijakan sering datang terlambat.

Sebagian orang menganggap tindakan itu sekadar strategi pencitraan. Tetapi bagi yang membaca politik Prabowo secara lebih luas, sikap responsif Dasco memperlihatkan pola kepemimpinan baru yang sedang dibangun. Kekuasaan tidak lagi berdiri di atas jarak, melainkan bergerak di antara rakyat. Dalam pola ini, Dasco menjadi pelaksana ide besar yang disebut Prabowo sebagai politik keberpihakan.

Namun tindakan semacam itu masih bersifat pragmatis. Membatalkan pemutusan kerja memang menyelamatkan banyak keluarga, tetapi belum tentu memperbaiki struktur industri yang timpang. Mengawal kasus guru dapat membangkitkan empati, namun belum tentu memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga pendidik. Di sinilah peran Dasco diuji, apakah ia hanya pemadam krisis atau perancang sistem yang mencegah krisis datang kembali.

Garis Komando yang Fleksibel

Banyak yang bertanya apakah langkah-langkah Dasco merupakan instruksi langsung dari Prabowo. Barangkali tidak sepenuhnya demikian. Dalam politik modern, kepercayaan sering menggantikan instruksi. Prabowo, dengan intuisi militernya, tampaknya memberi ruang bagi orang-orang yang ia yakini loyal dan cermat. Dasco termasuk di antaranya. Ia diberi keleluasaan bertindak cepat selama tetap berada dalam rel besar partai yang berpihak pada rakyat dan menjaga stabilitas.

Hubungan semacam ini sering muncul dalam rezim yang tengah membangun legitimasi baru. Pemimpin besar menjaga arah dan visi, sementara orang-orang kepercayaannya bergerak di lapangan untuk menerjemahkan gagasan. Maka tak mengherankan bila Prabowo memberi ruang bagi Don Dasco untuk bergerak leluasa sebagai penyelesai persoalan sosial dan wajah publik partai.

*Mediator antara Rakyat dan Kekuasaan*

Dalam ekosistem politik Prabowo, Dasco memegang dua peran penting, sebagai mediator dan simbol. Ia menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan logika kekuasaan. Dalam setiap peristiwa, baik di pabrik maupun ruang sidang, ia membawa semangat bahwa kekuasaan harus hadir di tengah kehidupan sehari-hari rakyat.

Inilah yang membuat Dasco berbeda dari banyak politisi lain. Ia tidak tampil sebagai orator, melainkan sebagai negosiator yang bekerja “tanpa pamrih”. Langkahnya terekam bukan karena ucapan, melainkan karena tindakan. Ia berusaha menutup jarak antara kebijakan dan kenyataan sosial. Dalam ketulusan kerjanya itu, simbol politiknya tumbuh.

Antara Simbol dan Substansi

Namun setiap simbol berisiko menjadi hiasan bila tidak diikuti substansi. Politik simbolik bisa memperkuat citra partai untuk sementara, tetapi hanya kebijakan nyata yang mampu meneguhkan kepercayaan publik. Dasco dengan segala kedekatannya pada Prabowo kini menghadapi tantangan itu, bagaimana mengubah simpati menjadi struktur kebijakan.

Jika ia berhasil memperkuat perlindungan buruh, mengamankan posisi guru, dan mendorong sistem tanggap sosial di parlemen, maka julukan Don akan bermakna sejarah. Namun bila langkahnya berhenti pada penyelamatan kasus demi kasus, sebutan itu akan tinggal sebagai kenangan politik yang mudah dilupakan.

Penutup

Dalam proses menuju konsolidasi kekuasaan nasional, Prabowo tampaknya sedang menata wajah partainya agar lebih empatik dan dekat dengan rakyat. Ia memerlukan figur-figur yang tidak hanya pandai “omon-omon” meminjam istilah Prabowo, tetapi juga mampu menyambung denyut sosial rakyat ke ruang pengambilan keputusan. Di situlah posisi Dasco, sebagai pelaksana gagasan, mediator kepentingan, dan simbol kepercayaan.

Julukan Don akhirnya bukan hanya sapaan hangat. Ia adalah pengakuan atas peran strategis seorang politisi yang berjalan di antara dua dunia, antara rakyat yang menuntut keadilan dan kekuasaan yang menuntut stabilitas. Bila ia mampu menjaga keseimbangan itu, sejarah mungkin akan mencatatnya bukan sekadar sebagai tangan kanan Prabowo, melainkan sebagai wajah politik baru yang memahami bahwa kekuasaan sejati terletak pada kemampuan mewujudkan harapan rayat bukan yang pandai beretorika.

Artikel Don Dasco dan Fenomena Simbolik dalam Kekuasaan Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, mengatakan pertemuan Dasco dan Ba’asyir menjadi contoh penting bahwa dialog dan komunikasi terbuka tetap relevan dalam memperkuat persatuan bangsa. Menurutnya, langkah itu menunjukkan wajah politik yang tidak semata mengejar kekuasaan, tetapi berupaya memulihkan rasa saling percaya di antara sesama anak bangsa.

“Pertemuan itu memberi pesan kuat bahwa politik bisa menjadi ruang untuk mempertemukan hati, bukan hanya arena adu kepentingan. Dalam masyarakat yang majemuk, kemampuan untuk mendengar dan menghargai adalah bentuk tertinggi dari nasionalisme,” ujar Asip dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/11).

Ia menambahkan, sikap Dasco mencerminkan kepemimpinan publik yang mengutamakan kedewasaan dan kearifan. Dalam pandangannya, langkah tersebut menunjukkan bahwa rekonsiliasi sosial dapat dimulai dari hal sederhana, yakni keberanian untuk membuka ruang dialog.

“Pak Dasco memperlihatkan bahwa seorang pemimpin tidak harus berbicara keras untuk didengar. Kadang yang lebih dibutuhkan adalah kesediaan untuk mendengarkan,” katanya.

Lebih lanjut, HAMI menilai pendekatan yang ditempuh Dasco sejalan dengan semangat Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mendorong politik kebangsaan yang inklusif dan merangkul semua kalangan. Asip menyebut, politik yang sehat justru lahir dari keberanian untuk menjembatani perbedaan dan mempertemukan pandangan yang beragam.

“Bangsa ini tidak lagi memerlukan politik yang saling menegasikan. Kita butuh jembatan, bukan tembok. Langkah Pak Dasco adalah contoh nyata bagaimana politik dapat menjadi kekuatan yang meneduhkan,” tutur Asip.

Pertemuan Dasco dan Abu Bakar Ba’asyir berlangsung dalam suasana akrab dan penuh penghormatan. Keduanya berdialog tentang isu-isu kebangsaan, termasuk pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika politik dan sosial yang cepat berubah.

Dalam keterangan resmi Partai Gerindra, Dasco menyebut kunjungan itu sebagai bagian dari silaturahmi kebangsaan untuk mempererat persaudaraan di antara sesama warga negara. Ia menegaskan, dialog lintas pandangan adalah cara terbaik untuk memperkuat keutuhan bangsa dan menghindari polarisasi sosial.

“Gerindra percaya bahwa semua anak bangsa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga Indonesia. Perbedaan pandangan tidak seharusnya memisahkan kita dalam cinta kepada negeri ini,” ujar Dasco dalam pernyataan tertulisnya.

Asip berharap langkah tersebut dapat menginspirasi para tokoh politik lain agar mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Menurutnya, kedewasaan politik bukan diukur dari kemampuan berdebat, melainkan dari kemauan untuk mencari titik temu.

“Pertemuan seperti ini memberi harapan baru bahwa politik bisa tumbuh dari nilai kemanusiaan. Ia mengingatkan kita bahwa menjaga Indonesia berarti mau menghampiri, bukan menjauh,” ucapnya.

HAMI menilai, di tengah situasi politik yang kerap terbelah oleh perbedaan ideologi, langkah Dasco membuka ruang dialog dengan tokoh seperti Abu Bakar Ba’asyir patut diapresiasi. Bagi HAMI, tindakan semacam ini menjadi pengingat bahwa semangat kebangsaan tumbuh dari keberanian untuk menjembatani perbedaan.

“Indonesia hanya akan kuat jika semua pihak mau saling mendengarkan dan saling menghormati. Politik yang menyejukkan seperti ini layak dijadikan teladan,” kata Asip menegaskan.

Artikel HAMI Nilai Dialog Dasco–Ba’asyir Cermin Politik Persaudaraan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Di setiap zaman, selalu ada orang-orang yang mengajar tanpa pernah mengaku sebagai guru. Mereka tidak berdiri di depan kelas, tapi kehadirannya membuat banyak orang berpikir ulang tentang hidup, kekuasaan, dan masa depan bangsanya. Di Indonesia, sosok semacam itu selalu muncul dalam wujud yang tak terduga: bisa dari pesantren, ruang parlemen, hingga kampus yang belum banyak dikenal. Di antara mereka, kini muncul nama Sufmi Dasco Ahmad—seorang politisi senior yang pelan-pelan menempuh jalan seorang guru publik.

Istilah guru publik tidak lahir dari upacara atau SK resmi. Ia tumbuh dari pengakuan masyarakat terhadap seseorang yang menuntun arah pikir publik. Sosok semacam ini hidup di ruang antara pengetahuan dan kekuasaan, berusaha menjaga keseimbangan di tengah dua dunia yang sering bertabrakan. Dalam posisi itulah, Dasco menempuh peran barunya melalui Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), sebuah kampus yang kini mulai menulis sejarahnya sendiri.

UKRI memang tidak sepopuler UI, ITB, atau UGM. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kampus ini bergerak dengan energi yang tidak biasa. Di bawah kepemimpinan Dasco, UKRI perlahan menanjak: akreditasinya meningkat dari “Baik” menjadi “Baik Sekali”; jumlah mahasiswanya naik signifikan menjadi 1.142 orang; hampir seluruhnya menerima beasiswa dan bantuan biaya hidup sebesar Rp7,2 juta per semester. Di negeri yang masih berjuang melawan ketimpangan pendidikan, capaian seperti itu adalah tanda kerja yang serius, bukan sekadar seremoni.

Puncaknya terjadi pada Sidang Senat Terbuka UKRI, 18 Oktober 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung. Dalam forum itu, Dasco tak tampil sebagai pejabat negara yang berjarak, melainkan sebagai rektor yang berbicara tentang masa depan pengetahuan. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan berintegritas, tentang kampus yang membangun manusia, bukan sekadar mencetak ijazah. Momen itu memperlihatkan sisi lain dari dirinya—bahwa politik, bila ditempatkan dalam ruang pendidikan, bisa menjadi alat peradaban, bukan sekadar perebutan kuasa.

Menariknya, Dasco berdiri di persimpangan dua dunia yang jarang bisa bersatu: politik dan pendidikan. Di satu sisi, ia Wakil Ketua DPR RI, figur yang akrab dengan kalkulasi kekuasaan; di sisi lain, ia Guru Besar Hukum dan Rektor yang hidup dalam atmosfer akademik. Dua dunia yang biasanya berjalan sendiri-sendiri, kini bersentuhan di dirinya. Dan dari titik sentuh itulah, muncul kemungkinan baru: lahirnya politik pengetahuan—yakni politik yang berakar pada ilmu, bukan pada intrik.

Sebab kita tahu, politik tanpa pengetahuan hanya melahirkan retorika kosong; sementara pengetahuan tanpa kepekaan politik mudah terperangkap di menara gading. Diperlukan jembatan di antara keduanya, seseorang yang mengerti bahwa ide besar butuh kekuasaan untuk bekerja, dan kekuasaan butuh nalar agar tetap manusiawi. Dalam peran itulah Dasco tampak menempatkan dirinya: menjadikan kampus bukan sekadar lembaga pendidikan, tapi medan untuk memperjuangkan gagasan tentang Indonesia yang lebih cerdas dan adil.

Namun sebutan “guru publik” bukanlah hadiah yang diberikan begitu saja. Gelar itu harus diperjuangkan dan dibuktikan, bukan diklaim. Ia menuntut konsistensi antara gagasan dan tindakan, keberanian melawan arus, dan kesetiaan pada nilai-nilai kejujuran intelektual. Dalam hal ini, perjalanan Dasco baru saja dimulai. Ia punya panggung besar, punya akses politik dan akademik; tapi ujian sejatinya adalah bagaimana semua itu digunakan untuk menumbuhkan kesadaran publik dan memperluas cakrawala berpikir generasi muda.

Kita bisa melihat bibitnya dari cara UKRI dijalankan: pendidikan tidak lagi dilihat sebagai komoditas, melainkan alat penyadaran. Mahasiswa didorong untuk berpikir tentang bangsa, bukan sekadar mencari pekerjaan. Kampus menjadi ruang di mana integritas dipraktikkan, bukan sekadar diajarkan. Dari sanalah nilai seorang guru publik tumbuh—dari keteladanan kecil yang berulang, bukan dari orasi di panggung besar.

Sejarah bangsa ini penuh dengan sosok semacam itu. Tan Malaka menulis Madilog di tengah pelarian, Gus Dur mengajarkan demokrasi melalui humor dan welas asih, Ki Hajar Dewantara menyalakan obor kemerdekaan lewat pendidikan rakyat. Mereka semua menjadikan pengetahuan sebagai alat pembebasan. Garis warisan itu kini menunggu penerusnya di setiap zaman. Dan mungkin, pada masa ini, estafet itu perlahan diteruskan oleh mereka yang mengajar melalui tindakan—bukan hanya ucapan.

Dasco berpotensi menjadi bagian dari mata rantai itu. Ia hadir di momen ketika bangsa ini haus akan keseimbangan antara politik yang beradab dan pengetahuan yang membumi. Bila ia terus menjadikan pendidikan sebagai poros perjuangannya, maka ia akan melampaui sekat jabatan dan partai. Ia akan berdiri di wilayah yang lebih dalam: wilayah tempat pengetahuan menjadi bentuk cinta kepada bangsa.

Sebab yang dibutuhkan Indonesia hari ini bukan hanya politisi yang pandai berdebat, melainkan pemimpin yang mau belajar. Bukan pejabat yang memerintah dari atas, tapi pendidik yang menuntun dari tengah. Politik pengetahuan, dalam pengertian ini, adalah politik yang berakar pada kesadaran—kesadaran bahwa bangsa tidak bisa dibangun dengan ambisi, tapi dengan akal budi.

Mungkin kelak, ketika generasi muda UKRI berdiri di panggungnya sendiri, mereka akan mengenang Dasco bukan sebagai rektor atau pejabat, tapi sebagai seseorang yang menyalakan semangat berpikir kritis di tengah zaman yang ramai namun sering hampa makna. Dari situ, lahirlah seorang guru publik—tanpa upacara, tanpa pengakuan, hanya lewat ketulusan untuk terus belajar bersama bangsanya.

Artikel Sufmi Dasco, Guru Publik dan Politik Pengetahuan pertama kali tampil pada Rilpolitik.