Dalam kasus ini, total ada empat orang tersangka. Mereka telah ditahan di Rutan KPK setelah menjalani pemeriksaan.

Keempat tersangka itu adalah Sudewo selaku Bupati Pati periode 2025-2030; Abdul Suyono selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan; Sumarjiono selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken; dan Karjan selaku Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Sudewo melakukan pemerasan dengan malakukan jual beli jabatan perangkat desa. Ada sekitar 601 jabatan perangkat desa yang kosong.

Dalam melancarkan aksinya, Sudewo membentuk timses untuk menarik uang kepada para calon perangkat desa (caperdes). Tim itu disebut dengan tim 8.

“Sejak bulan November 2025, diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama timsesnya,” ujar Asep, Selasa (20/1/2026).

Sudewo, kata Asep, sudah mematok tarif untuk para caperdes yang mendaftar, mulai Rp165 juta hingga Rp225 juta. Besaran tarif itu sudah digelembungkan oleh Abdul Suyono dan Sumarjiono selaku timses Sudewo dari Rp125 hingga Rp150 juta.

“Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta-Rp225 juta untuk setiap caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah di-mark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp 125 juta sampai Rp150 juta,” ujarnya.

Dalam proses pengumpulan ini, tutur Asep, para caperdes diancam untuk mengikuti semua ketentuan. Apabila membantah, formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya.

Terhitung sampai 18 Januari 2026, terkumpul Rp 2,6 miliar yang berasal dari delapan kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken hasil pemerasan. Uang tersebut dikumpulkan oleh Sumarjiono dan Karjan, yang juga bertugas sebagai pengepul dari para caperdes.

“Atas pengondisian tersebut, hingga 18 Januari 2026, JION tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar Rp 2,6 miliar, yang berasal dari delapan kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken,” ujar Asep.

Sudewo Sandang 2 Status Tersangka

Selain tersangka kasus dugaan pemerasan jual beli jabatan, KPK rupanya juga menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan atau Kemenhub.

“Benar bahwa, ini adalah pintu masuk dan sekaligus untuk perkara DJKA, hari ini kita juga sudah naikkan sidik, ya begitu, jadi sekaligus,” kata Asep.

KPK menduga Bupati Pati Sudewo menjadi salah satu pihak yang menerima aliran uang kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub saat menjabat anggota DPR.

“Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee (biaya komitmen) terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (13/8/2025).

Artikel KPK Anugerahi Bupati Pati Sudewo dengan 2 Status Tersangka pertama kali tampil pada Rilpolitik.

OTT pertama dilakukan KPK di Kota Madiun, Jawa Timur. Di situ, KPK menangkap Wali Kota Madiun bernama Maidi. Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, OTT ini terkait fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun.

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” kata Budi dalam keterangannya.

Sebanyak 15 orang tertangkap dalam operasi ini yang satu di antaranya adalah Wali Kota Madiun, Maidi. “Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun,” tambah dia.

Dalam operasi ini, tim KPK menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

OTT Bupati Pati

Selain di Kota Madiun, KPK hari ini juga melakukan OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam operasi ini, KPK menangkap Bupati Pati, Sudewo.

Menurut Budi, tim penyidik saat ini masih memeriksa Sudewo secara intensif. Hanya saja, Budi masih belum menjelaskan secara rinci perkara yang menjerrat Sudewo sehingga terjaring OTT.

“Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” tegas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Selain Wali Kota Madiun, KPK Juga OTT Bupati Pati Hari Ini pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ternyata, nama Sudewo selama ini terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api (KA) pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sudewo diduga menerima commitment fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat anggota DPR.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan dugaan Sudewo menerima aliran duit haram proyek pembangunan jalur kereta api.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Sudewo diduga menerima commitment fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat anggota DPR.

“Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu saudara R,” ujar Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Budi menyebutkan KPK akan mendalami terkait commitment fee tersebut kepada Sudewo.

“Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa,” lanjutnya.

Budi membuka peluang KPK memanggil Sudewo. Dia mengatakan pemanggilan tergantung kebutuhan penyidik. Dia menjamin penyidik akan melakukan pemanggilan jika membutuhkan keterangan Sudewo.

“Nanti ya kita lihat kebutuhan dari penyidik, tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” terang Budi.

Artikel KPK Buka Peluang Panggil Bupati Pati, Diduga Terima Suap Pembangunan Jalur KA pertama kali tampil pada Rilpolitik.