Hal itu disampaikan merespons adanya rencana penyaluran gaji PNS dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

“(Pembayaran gaji ASN) akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer seperti sekarang,” ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026) lalu.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan penyaluran gaji PNS akan dialihkan dari perbankan ke Kopdes Merah Putih. Kebijakan tersebut mulai berlaku tahun ini.

Ferry menjelaskan pengalihan skema pembayaran gaji PNS ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas layanan koperasi sekaligus mendongkrak daya saingnya dengan perbankan nasional.

Dia juga mengatakan rencana tersebut telah disampaikan langsung ke Kementerian Keuangan untuk pematangan mekanisme teknisnya.

“Mekanismenya mungkin sudah dianggarin nanti pembayarannya, melalui, sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, sudah akan siap dibayarkan,” kata Ferry beberapa waktu lalu.

Artikel Menkeu Tegaskan Gaji PNS Tetap Dibayarkan Lewat Perbankan, Bukan Kopdes pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Evaluasi dilakukan untuk mengakomodir keinginan Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

“Kita melihat bahwa Rp824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD,” kata Suahasil dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Suahasil mengatakan pemerintah melihat kembali desain dan hasil dari anggaran pendidikan yang telah berjalan selama ini.

“Ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?” ujarnya.

Ia mengatakan evaluasi tersebut mencakup angka partisipasi pendidikan hingga hasil Programme for International Student Assessment (PISA).

“Kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya. Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design,” ujarnya.

Menurut Suahasil, pemerintah akan melihat secara menyeluruh penggunaan anggaran pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

“Grand design, coba lihat lagi, uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ?” katanya.

Evaluasi juga akan mencakup berbagai program pendidikan yang sudah berjalan, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi hingga LPDP.

“Kita desain dulu, tapi saya rasa arahan dari Bapak Presiden untuk melihat lagi secara komplit, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu ekosistem yang kita miliki sekarang, ada Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, lalu kemudian ada LPDP, ada ekosistem yang luar biasa,” tutur Suahasil.

Lebih lanjut, Suahasil menegaskan pemerintah masih mengerjakan desain tersebut dan belum merinci kebutuhan anggaran khusus untuk program pendidikan gratis.

“Kita sedang kerjakan, dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat,” ujarnya.

Artikel Akomodir Keinginan Prabowo, Menkeu Akan Evaluasi Anggaran Pendidikan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Suahasil dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin (14/9/2026) sore. Pembacaan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Prabowo.

“Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo diikuti Suahasil.

Purbaya sendiri baru diinformasikan dirinya dicopot saat sedang mengikuiti rapat dengan Komite IV DPR RI bersama Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Rapat membahas terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dan Nota Keuangan; serta Pembahasan Pelaksanaan Undang-Undang RPJPN 2025-2045 dan Keselarasan dengan RPJMN 2025-2029.

Saat memberi pemaparan, Purbaya tiba-tiba keluar dari ruangan rapat. Ia terlihat menerima telepon dari seseorang didyga dari Istana Negara. Tak lama setelahnya, Purbaya pun bergegas pergi meninggalkan rapat.

Artikel Purbaya Dicopot Saat Rapat di Gedung DPD pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3/2025).

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Kemudian siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang, santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang, siswa SLB sebanyak 4.548 orang. Lalu, 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

“Dan saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG dan akan terus ditingkatkan sehingga bisa menjangkau 82,9 juta target penerima,” katanya.

Artikel Anggaran Makan Gratis Bengkak dari Rp71 T Jadi Rp161 T pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Konferensi Pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2024).

“Rp 43,4 tirliun telah dibelanjakan untuk IKN. Ini adalah 97,3% dari total pagu anggaran Rp 44,5 triliun,” kata Suahasil.

Suahasil merinci anggaran tersebut telah digunakan untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko), dan Kementerian lain hingga Gedung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Selain itu, pembangunan tower rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, Rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.

Kemudian, juga untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN dan Bandara IKN, penataan dan Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, hingga pengendalian banjir IKN.

Total alokasi anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan IKN mencapai Rp 75,8 triliun sejak tahun 2022-2024. Rinciannya, sebesar Rp 5,5 triliun anggaran pembangunan IKN pada tahun 2022, sebesar Rp 27 triliun untuk realisasi anggaran IKN pada tahun 2023 dan Rp 43,3 triliun untuk tahun 2024.

Angka realisasi pembangunan IKN ini bersifat sementara lantaran Kemenkeu masih harus menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Telah kita lihat dampaknya bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan karena ini adalah alokasi cukup besar untuk belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi 2023 di wilayah Kalimantan Timur ini menjadi yang tertinggi, di mana 2022 pertumbuhan ekonomi itu 4,5%, 2023 naik 6,2%, 2024 6,2%, walaupun harga komoditas batubara, CPO, dan juga harga lain yang menjadi hasil dari Kalimantan banyak yang mengalami tekanan harga. Namun ekonomi Kalimantan bisa terjaga,” imbuh Suahasil.

Artikel IKN Sedot Duit Negara Sebesar Rp 43,4 Triliun pada 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.