Tanggal 2 Juni 2026, pemerintah mengumumkan pemberhentian tiga petinggi BGN. Pengumuman tersebut ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Pada 3 Juni 2026, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Penyalahgunaan kekuasaan terbilang berani dan telanjang, ketika seantero negeri berteriak, sementara tanda-tanda pemburu rente dapat dibaca melalui praktik jual beli SPPG dan maraknya kasus keracunan yang menimpa anak-anak kita.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah dan target puluhan juta penerima manfaat, program ini bukan sekadar proyek bantuan pangan, melainkan investasi strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun, sebagaimana lazim terjadi pada program berskala nasional, pertanyaan mendasar perlu terus diajukan: apakah sasaran program telah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai?

Tujuan utama MBG adalah meningkatkan status gizi masyarakat dan mempercepat penurunan stunting. Jika demikian, maka ukuran keberhasilannya bukanlah jumlah makanan yang dibagikan atau banyaknya penerima manfaat, melainkan sejauh mana program tersebut mampu memperbaiki kualitas kesehatan generasi mendatang.

Dalam perspektif pembangunan manusia, tidak semua kelompok memiliki tingkat urgensi yang sama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa periode paling menentukan kualitas manusia berlangsung pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Pada fase inilah perkembangan otak, sistem saraf, dan pertumbuhan fisik berlangsung sangat cepat. Kekurangan gizi pada periode tersebut dapat menimbulkan dampak permanen yang sulit diperbaiki pada usia berikutnya.

Karena itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita semestinya menjadi prioritas utama dalam setiap intervensi gizi nasional. Mereka merupakan kelompok yang paling rentan sekaligus paling strategis dalam upaya memutus rantai stunting antargenerasi.

Sebaliknya, pemberian makanan bergizi kepada anak usia sekolah memang penting, tetapi dampaknya terhadap pencegahan stunting relatif lebih kecil dibandingkan intervensi pada masa awal kehidupan. Ketika seorang anak memasuki usia sekolah, sebagian besar proses pertumbuhan dasar telah terjadi.

Dengan kata lain, intervensi pada usia sekolah lebih berfungsi menjaga kesehatan dan meningkatkan konsentrasi belajar, bukan mencegah stunting.

Di sinilah urgensi refocusing program MBG menemukan relevansinya. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran negara diarahkan terlebih dahulu kepada kelompok yang memberikan dampak pembangunan paling besar.

Refocusing bukan berarti menghapus hak kelompok lain. Refocusing adalah upaya menata ulang prioritas agar tujuan utama program tidak kehilangan arah.

Pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan bertahap dengan memberikan prioritas kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Sementara itu, cakupan bagi kelompok lain dapat disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan kondisi daerah masing-masing.

Selain persoalan sasaran, tata kelola program juga memerlukan perhatian serius. Berbagai laporan mengenai keterlambatan distribusi, kualitas makanan, hingga kasus keracunan menunjukkan bahwa ekspansi program harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan.

Program sebesar MBG tidak cukup hanya mengandalkan semangat politik; ia membutuhkan manajemen modern, transparansi, dan evaluasi berbasis data.

Keterlibatan pemerintah daerah, puskesmas, posyandu, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil perlu diperkuat agar pengawasan tidak hanya bertumpu pada birokrasi pusat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat ditelusuri manfaatnya bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Dalam jangka panjang, keberhasilan MBG tidak akan diingat karena banyaknya paket makanan yang dibagikan. Program ini akan dikenang apabila mampu melahirkan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif.

Karena itu, saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program. Fokus utama harus dikembalikan pada kelompok yang paling membutuhkan dan paling menentukan masa depan bangsa: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pembangunan manusia bukan soal membagi sumber daya kepada sebanyak mungkin orang, melainkan memastikan sumber daya tersebut menghasilkan manfaat terbesar bagi masa depan.

Di sinilah refocusing penerima manfaat MBG menjadi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keharusan pembangunan.

Jakarta, 2026

Artikel Menata Ulang MBG: Refokusing Penurunan Stunting pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terminologi stunting di Indonesia mulai mendapat perhatian serius ketika hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Balitbang-Kemenkes dipublikasikan tahun 2013, dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakannya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun). Anak yang stunting memiliki tinggi badan lebih pendek dari standar usianya (menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia—WHO). Stunting berdampak jangka panjang pada perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas, dan kesehatan saat dewasa.

Anak stunting dapat dikenali dari penampakan fisik yang lebih pendek dibandingkan dengan teman seusianya (postur tubuh kerdil). Berat badannya tidak naik sesuai grafik pertumbuhan atau cenderung stagnan dalam waktu lama. Anak stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif dan motorik. Sistem kekebalan tubuh lemah, sehingga anak mudah terserang penyakit. Pada umumnya, anak stunting memiliki nafsu makan yang buruk, keterlambatan berjalan, berbicara, atau kemampuan motorik halusnya, dan fitur wajah tampak seperti “bayi” meskipun usia sudah bukan balita lagi.

Pertanyaannya adalah, mengapa anak-anak kita menjadi stunting? Ibu yang kurang pengetahuannya tentang kesehatan dan gizi—sebelum dan pada masa kehamilan—dapat melahirkan anak stunting. Ditambah lagi, anak dengan usia 0–6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Keluarga dengan akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi dapat menyumbang pada lahirnya anak stunting. Di Indonesia, 1 dari 5 rumah tangga masih buang air besar (BAB) di ruang terbuka yang dapat menimbulkan penyakit diare, kolera, tifus, dan cacingan. Keluarga yang tidak mampu mengakses makanan bergizi dapat melahirkan anak stunting. Jika dilihat dari kenyataan di masyarakat pada tahun 2023, makanan bergizi di Jakarta lebih mahal 52% dibandingkan dengan di New Delhi, India (Food Agriculture Organization dan World Bank).

Indonesia, menurut Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024 (SSGI), menunjukkan angka prevalensi stunting masih berada di angka 19,8% (sekitar 4,4 juta). Sedangkan pada tahun 2023 sekitar 4,8 juta bayi. Ini merupakan sinyal positif, karena untuk pertama kalinya Indonesia memenuhi ambang batas World Health Organization (WHO) < 20%. Namun demikian, kita harus tetap waspada; angka prevalensi stunting dapat meningkat lagi bila upaya pencegahan dan penurunan stunting mengendur.

Pada daerah-daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, serta pada kawasan-kawasan kumuh di perkotaan—di mana kemiskinan terkonsentrasi—menunjukkan angka prevalensi yang tinggi. NTT pada tahun 2024 ini memiliki angka stunting sebesar 37,0%, Papua sebesar 24,7%, sedangkan Papua Barat 24,6%. Upaya menurunkan angka stunting harus dilakukan secara paralel dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Bayi stunting banyak dilahirkan keluarga miskin dengan beragam keterbatasannya.

Berpacu untuk Menurunkan Stunting

Masalah stunting menjadi isu nasional. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,2% per tahun (perkiraan BPS dan World Bank), maka diperkirakan akan lahir 3,360 juta bayi. Bila 19,8% di antaranya stunting, dengan perkiraan sebesar 665,28 ribu bayi stunting per tahun, maka bila tidak ada upaya penurunan, secara kumulatif jumlahnya akan membesar. Stunting berdampak jangka panjang pada perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas, dan kesehatan pada saat dewasa. Tentu saja, akan menjadi beban negara dan mengancam mimpi Indonesia Emas 2045 sebagai wujud dari bonus demografi.

Sejak tahun 2017, pemerintah menetapkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus stunting. Tahun 2018, diluncurkan Program Nasional Percepatan Penurunan Stunting dengan beragam program yang terkait dengan bidang kesehatan (intervensi kesehatan dan gizi) dan non-kesehatan yang berhubungan dengan perbaikan lingkungan, sanitasi, air bersih, dan akses pangan. Sesuai dengan dokumen RPJMN tahun 2025–2029, ditargetkan prevalensi stunting dapat turun ke 14,2%. Dengan demikian, dalam 5 tahun harus mampu menurunkan 5,6%, di mana tahun 2024 angkanya sebesar 19,8%. Kita tengah berpacu dengan waktu.

Program pencegahan dan penurunan stunting diarahkan pada keluarga rawan stunting, yaitu keluarga yang memiliki ibu hamil—terutama yang kurang gizi, anemia, tidak mendapat pemeriksaan kehamilan yang memadai. Keluarga dengan anak usia 0–59 bulan berada pada situasi kritis pertumbuhan, sehingga rawan terkena stunting bila tidak terpenuhi kebutuhan gizinya. Program juga menyasar keluarga dengan penghasilan rendah agar mampu mengakses makanan bergizi dan sanitasi yang layak agar tidak BAB sembarangan. Program juga harus memastikan menyasar keluarga yang tidak memberikan ASI eksklusif dan MP-ASI, serta kurangnya pengetahuan tentang gizi dan kesehatan anak.

Sejak 2018, pemerintah menetapkan kabupaten/kota prioritas stunting (dimulai dengan 100 kabupaten/kota) sebagai lokasi program. Pada tahun 2022, dikembangkan mencapai seluruh 514 kabupaten/kota. Lokasinya difokuskan pada desa/kelurahan dengan prevalensi stunting tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, dan akses layanan dasar yang rendah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pendataan tentang kondisi demografi, keluarga, kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga, dan stunting.

Mulai tahun 2025, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis, yaitu pemberian satu porsi makanan bergizi tiap hari kepada siswa hingga ibu hamil. Dana yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025. Target awal adalah menjangkau sekitar 19,5 juta penerima di tahun 2025, dengan biaya terencana hingga USD28 miliar (sekitar Rp450 triliun) hingga tahun 2029. Diharapkan program MBG ini dapat mengakselerasi angka penurunan stunting, mengingat salah satu sasarannya adalah ibu hamil dan ibu menyusui.

Upaya pencegahan dan penurunan stunting diampu secara kolaboratif lintas sektor. Kementerian Kesehatan menjadi pelaku utama untuk melakukan intervensi gizi spesifik (imunisasi, pemberian tablet tambah darah, pemantauan tumbuh kembang). Sedangkan kementerian/lembaga lainnya melakukan intervensi non-kesehatan (penyediaan air bersih dan sanitasi). Pemerintah kabupaten dan desa sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Masyarakat dan swasta juga dilibatkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Posyandu, kader PKK, dan organisasi masyarakat sipil. Sejak tahun 2021, melalui Peraturan Presiden, BKKBN ditetapkan sebagai Koordinator Utama Percepatan Penurunan Stunting.

Bonus Demografi dan Stunting

Secara konseptual, bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan populasi usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Fenomena ini memberi peluang strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Indonesia telah memasuki era bonus demografi, yang akan berlangsung hingga sekitar 2040–2045. Puncaknya terjadi antara 2020 hingga 2030, di mana usia produktif bisa mencapai sekitar 64–70% dari total penduduk. Pertanyaannya adalah, bagaimana Indonesia menyongsong kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meraih mimpi Indonesia Emas pada tahun 2045?

Indonesia Emas 2045 digagas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing di tingkat global. Strategi besarnya adalah bagaimana keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap) dan menjadi negara dengan ekonomi besar (5 besar dunia). Membangun SDM yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter. Menekan angka stunting sampai pada tingkat minimal agar dapat mengurangi beban pembangunan di masa depan. Memastikan pelayanan dasar terkait dengan kualitas pendidikan, perluasan akses kesehatan, dan infrastruktur dasar yang pada ujungnya dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah, kelompok sosial, dan gender. Ketersediaan pangan dan energi menjadi bagian penting. Penguatan demokrasi, supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi perlu dipastikan terlaksana.

Pengalaman Korea Selatan dan Singapura dalam memanfaatkan bonus demografi dapat menjadi cermin bagi bangsa Indonesia. Dalam 30 tahun, Korea Selatan berubah dari negara miskin menjadi negara industri maju. Pada tahun 2024, Korea Selatan masuk Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan Gross Domestic Bruto (GDP) kapita lebih dari USD 36.024. Memiliki SDM produktif yang berkualitas yang menjadi motor pertumbuhan. Sementara itu, Singapura dalam 50 tahun bertransformasi menjadi pusat keuangan dan logistik global. Pendapatan per kapitanya naik tajam dari USD 500 (1965) menjadi USD 71.851 (2024). Kedua negara tersebut melakukan strategi yang mirip—penguatan SDM yang berkualitas untuk menjadi pemain global. Memastikan terlaksananya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesehatan & gizi, serta akses pada pelayanan dasar agar terbangun generasi produktif yang lebih sehat dan siap bekerja. Keduanya merancang industrialisasi secara bertahap dari padat karya menuju industri padat modal berbasis teknologi tinggi.

Dalam laporan World Bank (2018), “The Economic Impacts of Child Undernutrition in Indonesia”, stunting disebut menurunkan potensi produktivitas tenaga kerja dan menyebabkan kehilangan pendapatan nasional secara signifikan. Untuk Indonesia, dengan PDB Rp22.139,0 triliun (2024), kerugian dapat mencapai Rp400–600 triliun per tahun atau sekitar 2–3% dari PDB. Sementara itu, WHO menekankan bahwa stunting tidak hanya masalah gizi, tetapi juga masalah pembangunan ekonomi, dicirikan dengan produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah, biaya kesehatan lebih besar, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Untuk mengurangi beban pembangunan di masa depan dan meraih Indonesia Emas tahun 2045, penurunan stunting merupakan langkah strategis melalui kerja kolaboratif.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Sumber: Republika Online, Antara News, Liputan6.com, Media Indonesia, dashboard stunting Setwapres, Laporan Pelaksanaan Stunting BKKBN dan Kemendagri serta Kemenkes.

Artikel Stunting Mengancam Mimpi Indonesia Emas 2045? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Peningkatan inflasi dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan. Jika pangan sumber protein dan zat gizi lainnya mahal, tentunya banyak keluarga yang berisiko tidak mampu menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anaknya. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan risiko stunting. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah efektif untuk mengendalikan inflasi,” kata Netty dalam keterangan medianya, Jumat (15/3/2024).

“Kampanye penurunan stunting yang sudah dilakukan dengan gencar dan terus menerus harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah menyediakan sumber pangan bergizi yang mudah dan murah,” ujarnya

“Jangan sampai kampanye penurunan stunting hancur berantakan dan tidak ada maknanya karena masyarakat sulit mengakses sumber bahan pangan untuk kesehatan remaja, ibu hamil dan menyusui,” tandas Netty.

Oleh sebab itu, katanya, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah stunting guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal generasi muda Indonesia.

“Pengendalian inflasi untuk ketersediaan pangan mudah dan murah adalah salah satu PR yang harus dipikirkan pemerintah agar risiko peningkatan stunting dapat ditekan,” kata politisi PKS Dapil Jabar VIII ini.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data BPS, angka inflasi Februari 2024 mengalami peningkatan di level 2,75% dibandingkan bulan Januari yang 2,57%.

“Apa langkah pemerintah untuk mencegah peningkatan inflasi dan meroketnya harga bahan pangan? Apalagi kita berada dalam bulan suci Ramadan dimana kebutuhan akan bahan-bahan pokok meningkat secara drastis. Permintaan yang tinggi akan membuat persediaan menipis yang bakal semakin memicu naiknya harga-harga,” tambah Netty.

Artikel Inflasi Meningkat, Komisi IX DPR Sebut Risiko Stunting di Depan Mata pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu berawal dari pertanyaan Prabowo ke Ganjar terkait setuju tidaknya politikus PDI Perjuangan itu terhadap program makan siang gratis untuk mengatasi stunting.

“Pak Ganjar, kita mengetahui masalah sangat penting yang dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kekurangan gizi, stunting. Saya ingin bertanya apakah bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan mengurangi angka kematian ibu-bu pada saat melahirkan?” tanya Prabowo.

Ganjar pun secara tegas menjawab tidak setuju. Menurutnya, hal itu sudah terlambat dan tidak bisa mengatasi stunting.

“Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju bapak karena bapak terlambat,” jawab Ganjar.

Ganjar menjelaskan, persoalan anak stunting harus dicermati sejak anak masih dalam kandungan. Dia menilai pemberian gizi kepada ibu hamil lebih tepat dalam mengatasi stunting.

“Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik mereka lakukan cek rutin, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehatnya anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, ah itu baru setuju saya. Nanti dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa,” jelas Ganjar.

Menurut Ganjar, program makan siang gratis dari Prabowo bukan untuk menjawab persoalan stunting di Indonesia. Dia meminta Prabowo untuk bisa membedakan stunting dan gizi buruk.

Sambil berseloroh, memberi makan pun, kata Ganjar, harus cermat agar tidak menghasilkan generasi yang obesitas.

“Kalau sudah lahir dan tumbuh mungkin bukan stunting, itu gizi buruk. Kalau gizi buruk bapak mau memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confused antara stunting dan pemberian makan. Jadi makannya jangan banyak-banyak nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas,” ucap Ganjar.

Ganjar menilai stunting bisa dicegah sejak pernikahan. Menurutnya, pernikahan dini juga termasuk yang harus dicegah terjadi.

“Jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil, bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah, Pak, periksa kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga, maka dia siap menikah, maka jangan menikah dini,” jelasnya.

“Baru hamil, periksa rutin, kasih gizi, insyaallah, Pak, itu akan lahirkan bayi-bayi yang sehat yang kuat dan kalau itu kurang gizi, nah baru Bapak benar kasih gizi yang baik agar anak-anak tidak kurang gizi dan dia tumbuh cerdas,” lanjut dia.

Artikel Ganjar Kuliti Program Makan Gratis Prabowo untuk Atasi Stunting pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sosialisasi dikemas dalam bentuk seminar yang dihadiri oleh masyarakat setempat sebagai peserta.

Penyuluhan ini diisi oleh dua mahasiswa UTM sendiri yang juga peserta Abdimas sebagai pembicara, yakni Iga Ardiana dan Firzi Khabibatin dengan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Zaki Kurniawan. S.E., M.M dan Rahma Dwi Pangastuti selaku penanggung jawab acara.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait upaya pencegahan stunting demi meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak.

Iga Ardiana dalam presentasinya menjelaskan tentang stunting untuk membangun pemahaman awal kepada masyarakat tentang pentingnya isu stunting dalam konteks kesehatan.

Dia mengungkapkan ada dua faktor yang menyebabkan seorang anak terkena stunting, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu gizi serta asupan yang dikonsumsi ibu, sementara faktor eksternal adalah lingkungan dan ekonomi keluarga.

“Kekurangan gizi adalah penyebab utama stunting. Faktor lainnya adalah kesehatan ibu, sanitasi, dan akses terhadap pangan,” kata Iga Ardiana.

Sementara itu, Firzi Khabibatin menjelaskan pengaruh stunting terhadap perkembangan fisik dan mental anak serta solusi pencegahannya.

Menurut Firzi, untuk mencegah agar anak tidak kena stunting perlu asupan gizi yang seimbang serta terus menjaga kesehatan ibu dan anaknya.

“Solusi pencegahan stunting, yaitu dengan memberikan gizi seimbang, perawatan kesehatan ibu dan bayi, serta hidup di lingkungan yang bersih,” jelas dia.

(Apik/rilpolitik)

Artikel Abdimas UTM Gelar Sosialisasi Pencegahan Stunting di Sampang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Namun, sebagai upaya mengejar target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14% pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengusulkan tambahan 5 provinsi prioritas. Hal ini sebagaimana diungkapkan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi.

“Kita rencanakan akan menambah 4 [provinsi], ini usulan dari Kemenko PMK yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat dan satu lagi Kalimantan Timur,” sebut Suprayoga saat memberikan keterangan pers usai acara pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (05/10/2023).

Adapun satu lagi, sambung Suprayoga, adalah Sulawesi Selatan. Hal ini dengan pertimbangan, Sulawesi Selatan adalah provinsi di luar pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar, sehingga memerlukan perhatian khusus.

“Jadi kelihatannya pasiennya akan bertambah tidak hanya 12 provinsi, menjadi sekitar 17 provinsi yang akan kita prioritaskan di 2024. Kemungkinan akan dilaporkan Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah besok,” sebutnya.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK Satya Sananugraha mengungkapkan bahwa perlu upaya khusus untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14% pada 2024. Untuk itu, menurutnya perlu sinergi dan koordinasi dari kementerian dan lembaga serta berbagai pihak terkait lainnya.

“Sinergi dan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu kita tingkatkan melalui kegiatan-kegiatan seperti hari ini,” ungkap Satya.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan penurunan Stunting Pusat Hasto Wardoyo mengungkapkan rasa optimisnya bahwa target angka prevalensi stunting 14% pada 2024 akan tercapai. Ia beralasan, tren penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia sejak 2013 hingga saat ini cukup baik.

“Jadi target 14% itu tahun 2024, bukan tahun sekarang, akhir tahun ini 17,8% harapannya. Hari ini angkanya 21,6 persen, tapi sekarang ini Menteri Kesehatan baru melakukan survei yang nanti selesainya bulan November, insya Allah, bulan Desember diumumkan,” ungkap Hasto.

“Kenapa kita optimis, karena 6 tahun sebelumnya, yakni tahun 2013 sampai 2019 penurunannya rata-rata 1,3% per tahun, dua tahun terakhir yakni 2019 ke 2021, saat pandemi, penurunannya rata-rata 1,85% per tahun. Kemudian terakhir, dari 2021 ke 2022 turunnya 2,8%,” imbuhnya.

Padahal, menurut Hasto, saat itu Perpres No. 72 Tahun 2021 belum diimplementasikan secara maksimal.

“Nah tahun 2023 ini pelaksanaannya sudah masif, komitmen yang digerakkan Pak Wapres, Menko PMK untuk mengadakan roadshow [misalnya] itu pelaksanaannya luar biasa, sehingga saya optimis kalau nanti menyentuh 14%,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa saat ini masih ada beberapa provinsi yang justru mengalami kenaikan angka prevalensi stunting, padahal secara nasional angkanya terus menurun.

“Jadi dari provinsi-provinsi itu memang ada yang masih ada masalah. Contoh NTB, secara nasional kita sudah turun, tapi NTB dari 2021 ke 2022 ada kenaikan sedikit, Kaltim juga ada kenaikan sedikit, Papua juga ada kenaikan, makanya kita genjot betul provinsi-provinsi prioritas ini, termasuk sebetulnya Sumatera Barat menjadi daerah yang perlu diperhatikan karena penurunannya kurang signifikan,” urainya.

Sebaliknya, sebut Hasto, ada juga provinsi yang penurunan angka prevalensi stuntingnya sangat baik seperti Sumatera Selatan yakni mencapai 6%. Selain itu, menurutnya banyak juga kabupaten/kota yang penurunan angka prevalensinya sangat signifikan seperti Semarang 10% dan Surabaya 15%.

“Jadi gini, sebetulnya kunci mengatasi stunting itu makanan yang mengandung protein hewani, terutama yang mengandung DHA Omega Tiga, seperti telur dan ikan,” tandasnya.

Sebagai informasi, dalam 4 tahun terakhir tercatat angka Prevalensi Stunting Nasional turun sebesar 9,2%, yakni dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% pada 2022. Sehingga, untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14% pada 2024, maka pemerintah harus dapat menurunkan angka prevalensi sebesar 7,6% dalam 2 tahun ke depan.

Artikel Atasi Stunting, Kemenko PMK Usulkan Tambahan 5 Provinsi Prioritas pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Jangan kambinghitamkan pertalite seolah sebagai satu-satunya penyebab polusi udara di Indonesia. Polusi udara juga berasal dari pabrik dan PLTU yang sebagiannya dimiliki oleh para pejabat di Indonesia,” kata Netty dalam keterangan medianya, Kamis, 31 Agustus 2023.

“Seharusnya pabrik-pabrik dan PLTU ini yang lebih dulu ditertibkan oleh pemerintah. Kenapa justru pertalite sebagai kebutuhan masyarakat kecil yang disasar?” tanya Netty.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut, usulan penghapusan BBM jenis Pertalite tidak bijak lantaran masih banyak masyarakat pra sejahtera yang bergantung pada pertalite untuk kebutuhan sehari-hari.

“Pertalite digunakan bukan hanya untuk kendaraan pribadi, tapi juga dibutuhkan oleh buruh, petani dan nelayan kecil agar bisa mencari nafkah,” papar Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Kalau pertalite dihapuskan, lanjut Netty, ini akan berdampak pada naiknya biaya produksi karena harus beralih ke BBM jenis lain yang lebih mahal.

“Naiknya biaya produksi akan menaikkan harga jual. Dan tentu saja dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat untuk kebutuhan pokok seperti ikan, telur, beras dan lain-lain,” tambahnya.

“Ketika daya beli menurun, maka kemampuan keluarga untuk membeli asupan bergizi juga akan terganggu. Bagaimana kita mau menggenjot penurunan angka prevalensi stunting jika masyarakat tidak mampu membeli bahan makanan, terutama protein hewani yang semakin mahal?” ungkap Netty.

Oleh sebab itu, lanjut Netty, polusi memang harus dikendalikan, tetapi penghapusan BBM Pertalite bukanlah tindakan yang bijak karena dampaknya bisa kemana-mana.

Artikel DPR: Jangan Jadikan Pertalite Kambing Hitam Polusi Udara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Selain sebagai sarana Ibadah, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyebut kalau langkah ini sebagai inisiatif PKS untuk memerhatikan peningkatan gizi di masyarakat, khususnya melalui konsumsi daging.

“Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang konsumsi daging sapi/kerbau masyarakatnya sangat rendah. Menurut BPS rata-rata konsumsi daging masyarakat kita hanya 0,009 kg per kapita perminggu, ” kata Netty dalam rilis tertulis yang diterima Rilpolitik.com pada Sabtu (1/7/2023).

“Makanya program tebar 1,8 juta paket daging kurban PKS ini ingin menyasar kalangan yang tidak mampu dan yang membutuhkan,” tambah Netty yang juga ketua DPP PKS ini.

Netty juga mengingatkan agar perayaan Idul Adha yang diikuti dengan pemotongan hewan kurban harus jadi momentum untuk memperbaiki gizi dan menurunkan stunting.

“Pemerintah harus menjadikan momen pemotongan hewan kurban ini sebagai bentuk ikhtiar dan inspirasi dalam mempercepat penurunan stunting,” katanya.

“Saat ini, dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka Stunting di Indonesia masih sangat tinggi yakni 21 persen. Harapannya setiap tahun ada penurunan yang signifikan,” kata Netty.

Netty juga menyinggung terkait dialihkannya anggaran susu dan biskuit di Kemenkes menjadi ke pembelian produk hewani.

“Pastikan jika pengalihan ini efektif dan tepat sasaran. Pengadaan protein hewani akan lebih rumit baik menyangkut kuantitas dan kualitas produk sampai ke tangan keluarga yang rentan stunting. Jangan sampai kebijakan ini terkendala karena alasan teknis yang harusnya bisa diantisipasi sejak dini,” katanya.

Artikel Politikus PKS Sebut Kurban Bisa Jadi Inspirasi untuk Penurunan Stunting pertama kali tampil pada Rilpolitik.