Charles menilai SPPG yang menyebabkan keracunan siswa tidak cukup hanya diberi sanksi penutupan sementara untuk menjawab keseriusan dampak yang ditimbulkan. Menurutnya, pencabutan izin operasional harus menjadi standar penegakan hukum bagi BGN.

“Setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian. Kebijakan ini tidak boleh bersifat kasuistik atau terbatas pada satu kejadian saja, melainkan harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional,” kata Charles, Minggu (5/4/2026).

Charles mengatakan, sanksi penutupan permanen bisa menjadi peringatan bagi SPPG yang lain.

“Penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus instrumen efek jera agar seluruh penyelenggara SPPG mematuhi standar keamanan pangan secara disiplin dan konsisten,” ujarnya.

Charles lalu meminta BGN melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di semua titik layanan MBG. Hal ini dilakukan supaya kejadian yang sama tidak terulang.

Diketahui, sebanyak 72 siswa dari empat sekolah diduga keracunan spageti menu MBG di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Para korban tengah dirawat di tiga rumah sakit rujukan.

Artikel Legislator Minta BGN Tutup Permanen SPPG yang Bikin Siswa Keracunan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menjelaskan penyetopan dilakukan lantaran SPPG tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL,” katanya di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi seluruh SPPG guna menjamin keamanan pangan dan menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat,” tegas Rudi.

BGN juga telah memberikan waktu dan kesempatan bagi SPPG untuk segera melengkapi persyaratan tersebut. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sejumlah SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.

Lebih lanjut, Rudi menyebut bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. SPPG yang telah memenuhi seluruh ketentuan nantinya dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi.

“Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali,” pungkasnya.

Artikel Tak Punya SLHS dan IPAL, 1.256 SPPG di Indonesia Timur Disetop Sementara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dari 1.251 SPPG itu, 1.030 disuspend, 210 dikenai Surat Peringatan tahap pertama (SP-1), dan 11 lainnya berada pada tahap SP-2.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemberian sanksi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG.

“Kami tidak akan mentolerir pelanggaran standar dalam bentuk apa pun. Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga kualitas harus menjadi prioritas utama,” tegas Dadan di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Data menunjukkan, Wilayah II (Jawa) menjadi daerah dengan jumlah sanksi tertinggi, yakni 674 SPPG. Disusul Wilayah I (Sumatera) sebanyak 446 SPPG dan Wilayah III (Indonesia bagian tengah dan timur) sebanyak 131 SPPG. Temuan ini menjadi dasar bagi BGN untuk memperketat pengawasan secara menyeluruh.

Dadan menegaskan, pemberian sanksi merupakan bagian dari proses pembinaan yang harus dipatuhi seluruh pengelola. “SP-1 dan SP-2 adalah peringatan keras agar pengelola segera melakukan perbaikan. Jika tidak diindahkan, penghentian operasional akan menjadi konsekuensi yang tidak bisa dihindari,” ujarnya.

Selain itu, BGN juga menutup sementara 62 SPPG yang terbukti menyajikan menu tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan benar-benar layak, aman, dan sesuai standar gizi. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini,” tambah Dadan.

BGN memastikan pengawasan akan terus diperketat melalui evaluasi berkala dan inspeksi lapangan. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola SPPG untuk menjalankan program secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.

Artikel 1.251 SPPG Kena Sanksi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menilai pengelola SPPG tersebut mengabaikan polemik serupa yang sebelumnya sudah menjadi perhatian publik.

“Pemberian kelapa utuh sebelumnya sudah menjadi perhatian publik di beberapa daerah. Seharusnya hal itu menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola SPPG agar lebih berhati-hati dalam menentukan menu yang diberikan kepada penerima manfaat,” ujar Nanik, Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Nanik secara tegas menolak alasan oleh kesembilan SPPG yang menyatakan bahwa menu tersebut diberikan atas permintaan penerima manfaat.
Menurutnya, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran. Setiap SPPG, kata Nanik, tetap wajib mengikuti standar menu dan pedoman operasional yang telah ditetapkan dalam program MBG.

“Seluruh SPPG tetap harus mengikuti pedoman menu dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Karena itu, sembilan SPPG di Gresik yang memberikan kelapa utuh saat ini kami hentikan sementara operasionalnya untuk proses evaluasi,” tegasnya.

Nanik menambahkan bahwa pihaknya juga memerintahkan agar kepala SPPG yang terlibat diberikan tindakan disipliner. “Saya juga perintahkan Kepala SPPG ditindak tegas dengan memberikan SP 1 atau rotasi karena sebagai pimpinan tidak mengikuti berita sehingga kejadian serupa terulang,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan bahwa mulai 14 Maret 2026, kesembilan SPPG tersebut telah berhenti beroperasional sementara.

Adapun 9 SPPG tersebut meliputi SPPG Gresik Sidayu Ngawen; SPPG Gresik Sidayu Wadeng; SPPG Gresik Dukun Wonokerto; SPPG Gresik Dukun Lowayu; SPPG Gresik Dukun Sembungan Kidul; SPPG Gresik Dukun Tebuwung; SPPG Gresik Ujungpangkah Glatik; SPPG Gresik Balongpanggang Pucung; dan SPPG Gresik Sidayu Sidomulyo.

BGN juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG di berbagai daerah agar lebih cermat dalam menjalankan program, termasuk memperhatikan standar menu, keamanan pangan, serta sensitivitas terhadap isu yang berkembang di masyarakat.

Artikel 9 SPPG di Gresik Disetop Sementara Usai Bagikan Kelapa Utuh, Ini Daftarnya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penataan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi, serta tata kelola yang telah ditetapkan.

“Ada 1.512 SPPG kita hentikan sementara operasionalnya, ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional serta persyaratan sarana dan prasarana di sejumlah SPPG,” ujar Dony dalam keterangannya, dikutip, Selasa (10/3/2026).

Berdasarkan data evaluasi, jumlah 1.512 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di wilayah II, dengan rincian DKI Jakarta sebanyak 50 unit; Banten 62 unit; Jawa Barat (Jabar) 350 unit; Jawa Tengah (Jateng) 54 unit; Jawa Timur (Jatim) 788 unit; dan DI Yogyakarta 208 unit.

Kata Dony, penghentian sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi sejumlah persyaratan dasar operasional. Salah satu temuan utama adalah belum terdaftarnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada banyak unit SPPG.

Dari hasil evaluasi, tercatat 1.043 SPPG belum mendaftarkan sertifikat tersebut. Selain itu, BGN juga menemukan 443 SPPG belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum tersedianya tempat tinggal (mess) bagi Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan di sejumlah unit layanan. Kondisi ini tercatat pada 175 SPPG, dengan rincian Banten 36; Yogyakarta 86; Jabar 24; Jateng 10; dan Jatim 19.

BGN juga akan melakukan pendampingan serta verifikasi terhadap unit-unit yang terdampak agar dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

“Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi,” pungkas Dony.

Artikel BGN Setop Operasional 1.512 SPPG di Pulau Jawa, Terbanyak di Jatim pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Nanik, saat ini banyak bermunculan yayasan yang semata-mata untuk mengelola MBG dan menjadikannya sebagai ladang bisnis.

“Target (MBG) sangat tinggi sekali, muncul lah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” kata Nanik, Sabtu (7/3/2026).

Nanik mengungkapkan, dalam beberapa kasus, pengelolaan dapur lebih berorientasi pada keuntungan sehingga aspek fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.

“Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok yayasan, karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” ujarnya.

Nanik menegaskan bahwa BGN tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara program ini.

Kontrak kerja sama dengan mitra atau yayasan pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

“Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka,” kata dia.

Nanik menuturkan bahwa program MBG bukan dirancang sebagai program bisnis, tetapi untuk membantu meringankan hidup kelompok miskin.

“Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan.

“Kalian sebagai kepala SPPG berjalan lah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP,” tegas Nanik.

Artikel BGN: MBG Bukan Ladang Bisnis, Tapi Program Kemanusiaan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Jumlah tersebut tersebar di tiga wilayah kerja. Rinciannya, wilayah I terdapat 5 kejadian, Wilayah II sebanyak 30 kejadian, dan Wilayah III sebanyak 12 kejadian.

Keputusan penghentian sementara ini diambil menyusul temuan berulang menu MBG yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.

Temuan meliputi roti berjamur, buah busuk dan berbelatung, lauk basi, telur mentah atau busuk, hingga menu yang dinilai tidak sesuai standar kualitas.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan langkah penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang tidak bisa ditawar.

“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” kata Nanik dalam keterangannya, dikutip Senin (2/3/2026).

Menurut Nanik, keputusan suspend diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada produk makanan, tetapi juga pada manajemen dapur, rantai distribusi, dan prosedur kontrol kualitas.

“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” tegasnya.

Dalam beberapa kasus, makanan yang terindikasi tidak layak telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa. Namun demikian, BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan standar dan pembelajaran sistemik bagi seluruh penyelenggara.

SPPG yang di-suspend tersebut dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang.

“Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali,” tutup Nanik.

Belakangan, beredar daftar nama-nama SPPG yang disetop sementara oleh BGN. Terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur, yakni mencapai 17 dapur. Empat di antaranya berada di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan data tersebut, 4 SPPG di Sumenep yang disetop sementara operasionalnya sebagai berikut:

1. SPPG Sumenep, Batang-Batang, Batang-Batang Daya 2

2. SPPG Sumenep, Pragaan, Pakamban Laok 2

3. SPPG Sumenep, Lenteng, Lenteng Timur 2

4. SPPG Sumenep Dungkek Jadung.

(Ah/rilpolitik)

Artikel BGN Tutup Sementara 47 SPPG Gegara Menu Jelek, 4 di Antaranya Ada di Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari, setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan dalam keterangan, yang dikutip Jumat (27/2/2026).

Dadan menyampaikan dana MBG yang telah beredar di seluruh Indonesia hingga hari ini mencapai kurang lebih Rp36 triliun. Perputaran dana tersebut dinilai menjadi penggerak roda ekonomi yang luar biasa karena mendorong pemerataan secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.

Dikatakan Dadan, jumlah SPPG menentukan jumlah dana yang beredar di daerah masing-masing. Artinya, semakin banyak SPPG yang beroperasi di suatu daerah, semakin besar pula dana yang beredar di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kebijakan ini juga memberikan dampak langsung terhadap sektor produksi lokal. Dalam Program MBG, produk-produk lokal dijamin penyerapannya dan ini dinilai menciptakan kepastian pasar bagi para petani dan pelaku usaha daerah.

“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat,” jelasnya.

Dadan pun yakin bahwa Program MBG bakal berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Ia menyebutkan bahwa rata-rata NTP saat ini mencapai angka 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102.

“Saya yakin dengan program MBG ini, Nilai Tukar Petani akan bisa naik hingga 150,” tegasnya

Artikel BGN Ungkap Setiap Dapur MBG Terima Rp500 Juta per Hari pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pertama saya sebagai Kepala BGN minta maaf kepada penerima manfaat dari Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami kejadian yang tidak mengenakan,” kata Dadan usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Senin (2/2/2026).

Dadan mengatakan BGN terus melakukan evaluasi agar kejadian serupa ke depan tidak terulang.

“Kami sudah melakukan investigasi serta analisis untuk beberapa SPPG yang mengalami kejadian tersebut,” ujarnya.

Dia pun berjanji akan memberikan lampu kuning terhadap SPPG yang menyalahi prosedur, sehingga menyebabkan keracunan massal.

“Kami melihat ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning atau kartu kuning karena menyalahi prosedur yang lebih berat,” lanjut Dadan.

Tak hanya itu, BGN juga akan memberhentikan sementara SPPG yang kedapatan menyalahi aturan atau prosedur yang ada.

“Kemudian kita akan evaluasi dan mungkin akan disetop untuk sementara bagi SPPG yang mendapatkan kartu kuning dari kami,” ujarnya.

Selain memberikan peringatan kepada SPPG yang terindikasi menyalahi prosedur, BGN juga akan mengevaluasi menu MBG, di mana pihaknya akan mencari menu lain, dari menu sebelumnya yang dinilai berisiko.

“Kami juga mengevaluasi dari kejadian-kejadian yang ada, mulai mengevaluasi menu yang harus diberikan, jadi beberapa menu mungkin harus kita hindarkan supaya kejadian tidak terulang kembali,” ungkapnya.

Pihaknya juga akan menerbitkan surat edaran agar program MBG ke depan bisa berjalan dengan baik dan kejadian seperti keracunan massal tidak terulang kembali.

“Saya kira kami akan membuat edaran supaya program makan gizi bisa berjalan lebih aman,” terangnya.

Artikel Kepala BGN Minta Maaf dan Ancam Tutup Sementara SPPG yang Sebabkan Keracunan Massal pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. “Saya menyatakan keprihatinan yang tinggi atas kasus keracunan yang terjadi di Grobogan dan di Mojokerto yang menelan korban 803 siswa di Grobogan dan 411 siswa di Mojokerto,” kata Yahya kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).

Yahya menilai maraknya kasus keracunan MBG menunjukkan lemahnya pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, kata dia, BGN telah menetapkan target zero accident pada 2026.

“Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan lemahnya pengawasan dari BGN terhadap SPPG dalam pelaksanaan SOP. Padahal BGN telah menetapkan tahun 2026 zero accident. Ini BGN kecolongan lagi,” ujarnya.

Yahya pun meminta BGN memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang lalai menjalankan SOP. Dia menilai sanksi diperlukan sebagai bentuk evaluasi sekaligus peringatan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Minta BGN memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap SPPG yang lalai melaksanakan SOP dengan baik,” ujar dia.

“Minta BGN untuk memperketat pengawasan dengan melibatkan Kemenkes dan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pengawasan. Saya melihat pelibatan kementerian lain ini masih lemah. BGN kurang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melakukan pengawasan,” sambung dia.

Yahya juga mendorong BGN menggelar pertemuan rutin dengan SPPG. Menurut dia, pertemuan itu penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menjalankan SOP.

“Untuk menghindari terjadinya kasus yang serupa di kemudian hari, saya minta BGN melakukan pertemuan rutin secara online dengan SPPG setiap bulan sekali untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan SPPG melaksanakan SOP. Pertemuan ini bisa dilakukan per regional, supaya lebih efektif,” tuturnya.

Artikel Banyak Siswa Keracunan MBG, DPR Tuding Pengawasan BGN Lemah pertama kali tampil pada Rilpolitik.