Ada sebuah paradoks dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura yang layak kita renungkan. Indonesia memiliki wilayah luas, kekayaan alam melimpah, pasar domestik besar, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Singapura, sebaliknya, adalah negara-kota dengan sumber daya alam terbatas. Namun, negeri kecil itu berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu pusat perdagangan, keuangan, dan investasi terpenting di Asia Tenggara.

Paradoks ini melahirkan pertanyaan mendasar: mengapa negara yang kaya akan sumber daya belum tentu menjadi negara yang paling menikmati nilai ekonomi dari kekayaannya sendiri?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika kita melihat hubungan ekonomi kedua negara yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Singapura merupakan mitra dagang dan sumber investasi penting bagi Indonesia. Kerja sama ini telah membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan menghubungkan Indonesia dengan jaringan ekonomi global. Namun, di balik manfaat itu, kita perlu berani mengevaluasi apakah pembagian keuntungan dan penguasaan nilai tambah sudah seimbang.

Ungkapan bahwa Indonesia menjadi “sapi perah” bagi Singapura memang provokatif. Ungkapan itu tidak boleh diterima sebagai kesimpulan tanpa bukti. Akan tetapi, kegelisahan yang melatarbelakanginya patut menjadi bahan diskusi: apakah Indonesia selama ini terlalu banyak menyediakan sumber daya dan peluang ekonomi, sementara sebagian aktivitas bernilai tambah tinggi justru berkembang di luar negeri?

Persoalannya bukan semata-mata Singapura, melainkan posisi Indonesia dalam rantai ekonomi regional.

Menguasai sumber daya, kehilangan nilai tambah?

Dalam ekonomi modern, kekayaan tidak hanya dihasilkan dari tanah, tambang, perkebunan, atau laut. Keuntungan besar juga dapat diperoleh dari pembiayaan, perdagangan, asuransi, logistik, teknologi, dan penguasaan jaringan distribusi.

Negara yang menghasilkan bahan mentah belum tentu memperoleh keuntungan terbesar. Sebaliknya, pihak yang menguasai pembiayaan, pengolahan, pemasaran, dan akses kepada konsumen dapat menikmati nilai tambah yang jauh lebih tinggi.

Singapura memahami dinamika ini dengan baik. Melalui pembangunan pelabuhan, jasa keuangan, infrastruktur, dan kepastian hukum bisnis, negara tersebut berhasil menjadi pusat penghubung modal dan perdagangan internasional.

Keberhasilan itu tidak dengan sendirinya merupakan masalah bagi Indonesia. Justru, Singapura menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak selalu ditentukan oleh luas wilayah atau kekayaan alam, tetapi juga oleh kualitas institusi dan kemampuan mengelola peluang.

Masalah muncul apabila Indonesia terus bergantung pada pusat-pusat ekonomi di luar negeri untuk membiayai, memasarkan, dan mengembangkan hasil produksinya sendiri. Dalam keadaan demikian, Indonesia berisiko terjebak sebagai pemasok sumber daya dan pasar, tanpa memperoleh bagian nilai tambah yang sepadan.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan mengapa Singapura menjadi kaya, melainkan mengapa Indonesia belum sepenuhnya mampu mengubah kekayaan alam dan ukuran pasarnya menjadi kekuatan industri, teknologi, serta keuangan yang mandiri.

Ketika kepentingan asing bertemu dengan elite domestik

Hubungan ekonomi antarnegara tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa. Di balik investasi dan perdagangan, selalu terdapat kebijakan pemerintah, keputusan bisnis, kepentingan politik, serta negosiasi mengenai pembagian keuntungan.

Di sinilah persoalan menjadi lebih rumit.

Sebuah perusahaan asing membutuhkan mitra, izin, lahan, infrastruktur, dan kepastian hukum untuk beroperasi di Indonesia. Semua itu melibatkan lembaga negara dan pelaku usaha domestik. Apabila prosesnya transparan dan persaingan berlangsung sehat, kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat luas. Namun, apabila keputusan dipengaruhi oleh korupsi, konflik kepentingan, atau kedekatan dengan kekuasaan, keuntungan ekonomi berisiko terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Bayangkan sebuah konsesi sumber daya alam diberikan dengan persyaratan yang tidak menguntungkan masyarakat. Investor memperoleh keuntungan, perantara mendapatkan komisi, dan elite tertentu mungkin menikmati manfaat politik atau ekonomi. Sementara itu, masyarakat menghadapi kerusakan lingkungan, kesempatan kerja yang terbatas, atau hilangnya potensi penerimaan negara.

Dalam situasi seperti ini, menyalahkan pihak asing saja tidak cukup. Kita harus bertanya siapa yang menandatangani kontrak, siapa yang menyetujui persyaratannya, siapa yang mengawasi pelaksanaannya, dan siapa yang sesungguhnya menerima keuntungan.

Tentu, gambaran tersebut merupakan risiko yang harus diperiksa, bukan tuduhan bahwa seluruh investasi Singapura berlangsung dengan cara demikian. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui dokumen, audit, dan proses hukum.

Namun, satu prinsip tidak boleh ditawar: jangan sampai kelemahan tata kelola di dalam negeri menjadi jalan bagi pihak mana pun untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik.

Nasionalisme ekonomi yang sejati bukan hanya keberanian menghadapi kepentingan asing. Ia juga menuntut keberanian mengoreksi oligarki, pejabat, dan pengusaha domestik apabila mereka menyalahgunakan kekuasaan.

Investasi besar, manfaatnya untuk siapa?

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa investasi asing langsung yang tercatat berasal dari Singapura mencapai sekitar 20,08 miliar dollar AS pada 2024. Angka ini menegaskan betapa pentingnya Singapura dalam perekonomian Indonesia.

Investasi tentu diperlukan. Indonesia membutuhkan modal untuk membangun industri, memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan teknologi. Menolak investasi asing secara membabi buta justru dapat merugikan kepentingan nasional.

Namun, nilai investasi yang besar tidak otomatis menunjukkan bahwa manfaatnya telah optimal. Kita perlu melihat lebih jauh: berapa banyak pekerjaan berkualitas yang tercipta, berapa besar pajak yang dibayarkan, seberapa banyak perusahaan lokal dilibatkan, dan apakah pengetahuan serta teknologi benar-benar berpindah kepada tenaga kerja Indonesia.

Kita juga perlu memahami bahwa Singapura merupakan pusat keuangan internasional. Modal yang dicatat berasal dari Singapura tidak selalu berasal dari pemilik modal Singapura; sebagian dapat berasal dari negara lain yang menggunakan Singapura sebagai pusat investasi.

Karena itu, angka investasi tidak dapat dijadikan bukti bahwa Indonesia sedang dieksploitasi. Sebaliknya, angka besar itu juga tidak cukup untuk membuktikan bahwa Indonesia telah memperoleh manfaat maksimal.

Yang diperlukan adalah transparansi dan evaluasi berdasarkan hasil nyata.

Apabila investasi meningkatkan kemampuan industri nasional, memperluas kesempatan kerja, memperkuat penerimaan negara, dan menghasilkan teknologi yang dapat dikuasai masyarakat Indonesia, kerja sama tersebut patut diapresiasi. Namun, jika investasi hanya memperbesar ketergantungan dan menguntungkan kelompok terbatas, pemerintah wajib memperbaiki kebijakannya.

Memperkuat Indonesia, bukan memusuhi Singapura

Indonesia tidak harus memilih antara bekerja sama dengan Singapura dan mempertahankan kepentingan nasional. Keduanya dapat berjalan bersamaan apabila Indonesia memiliki strategi ekonomi yang jelas dan daya tawar yang kuat.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kontrak strategis memberikan manfaat yang adil, pengawasan pajak berjalan efektif, dan praktik korupsi ditindak tanpa pandang bulu. Pada saat yang sama, Indonesia harus memperluas industri pengolahan, meningkatkan penguasaan teknologi, memperkuat perusahaan nasional, serta membangun pusat perdagangan dan keuangan yang kompetitif.

Kawasan seperti Batam dan wilayah ekonomi lainnya, misalnya, tidak boleh hanya menjadi tempat produksi berbiaya rendah bagi perusahaan internasional. Kawasan tersebut harus mendorong tumbuhnya pemasok lokal, tenaga kerja terampil, inovasi, dan perusahaan Indonesia yang mampu bersaing di pasar dunia.

Yang tidak kalah penting, nasionalisme ekonomi tidak boleh menjadi kedok untuk mengganti dominasi pengusaha asing dengan dominasi oligarki domestik. Tujuan pembangunan bukan sekadar memastikan bahwa keuntungan dinikmati oleh orang Indonesia, melainkan memastikan bahwa manfaatnya tersebar secara adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kita dapat belajar dari Singapura tanpa harus menirunya secara membabi buta. Kepastian hukum, birokrasi yang efisien, pendidikan berkualitas, dan kebijakan ekonomi yang konsisten merupakan fondasi yang harus terus diperkuat Indonesia.

Pada akhirnya, ukuran kedaulatan ekonomi bukanlah seberapa keras kita berbicara tentang kepentingan asing. Ukurannya adalah seberapa mampu kita menentukan arah pembangunan sendiri, menguasai teknologi, mengelola kekayaan alam secara bertanggung jawab, dan memastikan rakyat menikmati hasilnya.

Indonesia tidak membutuhkan permusuhan dengan Singapura. Indonesia membutuhkan negara yang bersih, pemimpin yang berpihak pada kepentingan publik, pengusaha yang produktif, dan kebijakan yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama.

Jika selama puluhan tahun hubungan ekonomi belum menghasilkan manfaat yang sebanding dengan potensi Indonesia, jawabannya bukan menutup pintu terhadap dunia. Jawabannya adalah memperbaiki posisi tawar, memperkuat institusi, dan membangun kemampuan nasional.

Sebab, persoalan terbesar Indonesia bukan bahwa negara lain berhasil memanfaatkan peluang ekonomi, melainkan apakah Indonesia sendiri telah cukup cakap mengelola kekayaan dan memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Di situlah sesungguhnya ujian kedaulatan ekonomi Indonesia.

Artikel Indonesia–Singapura: Siapa Menikmati Kekayaan Nusantara? pertama kali tampil pada Rilpolitik.