Hal itu disampaikan Dasco usai menerima aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama rekanannya di DPR pada Kamis (27/8/2026).

Target pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 itu merupakan tuntutan dari AMPB ke DPR.

“Kami DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu, dan kami tidak ada prasangka, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian,” kata Dasco di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dasco bahkan menyatakan siap mengundurkan diri bersama pimpinan DPR lainnya jika target tersebut tidak tercapai.

“Kalau memang tidak selesai, ya kami mundur dari DPR ini, enggak apa-apa,” tegas dia.

Sebagai informasi, Botok Cs di Parlemen diterima oleh tiga Wakil Ketua DPR, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

Salah satu tuntutan yang disampaikan Botok Cs dalam pertemuan tersebut adalah pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Jika tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut, Botok meminta seluruh pimpinan DPR mengundurkan diri dari jabatannya.

“Seperti contoh, maaf Pak Dasco nggih. Beliau siap mengundurkan diri, Pak Saan Mustopa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak terealisasi,” kata Botok.

Artikel Pimpinan DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset Akhir Tahun, Siap Mundur Jika Gagal pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kami menargetkan RUU Perampasan Aset bisa disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dua kali masa sidang,” kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Komisi III DPR akan terus melakukan pembahasan pada masa sidang I tahun 2026-2027 ini.

Rencananya, Komisi III DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dua hingga tiga kali dalam seminggu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Memang banyak sekali elemen masyarakat yang mengajukan RDPU terkait RUU PA ini. Kami semaksimal mungkin akan meluangkan waktu menerima mereka demi memenuhi asas partisipasi bermakna,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, proses pengesahan RUU Perampasan Aset lebih lama daripada UU KUHAP ataupun UU Polri yang telah disahkan Komisi III beberapa waktu lalu. Sebab, konsep dan rancangan UU Perampasan Aset merupakan hal baru di Indonesia.

Ia mengungkapkan, hal tersebut berbeda dengan UU KUHAP dan UU Polri yang sudah ada konsepnya.

“Kita bertekad UU ini bisa semakin memaksimalkan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Artikel Komisi III DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Tahun Ini pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Aji secara daring di hadapan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat umum (RPDU) terkait RUU Perampasan Aset di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

“Posisi saya jelas, yaitu RUU ini laik dan wajib didukung karena Indonesia sungguh memerlukan kerangka pemulihan aset yang kuat,” tegas Aji.

Aji lalu mengungkap kelemahan dari RUU tersebut, yang menurutnya, terletak pada standar pembuktian hingga potensi konflik kepentingan. Hal itu perlu diperbaiki sebelum disahkan.

“Kelemahan utama dari RUU ini berada pada desain pengamanan prosedural kelembagaannya. Standar pembuktian dan perlindungan pihak ketiga, pembagian tanggung jawab pengelolaan aset serta potensi konflik kepentingan antara fungsi penegakan hukum dan fungsi pengelolaan aset,” ungkap dia.

Aji menjelaskan alasan RUU tersebut mendesak untuk segera disahkan. Ia menyinggung perampasan aset yang sering kali menemui jalan buntu mulai dari pelaku yang meninggal dunia, melarikan diri atau aset disembunyikan melalui pihak lain.

“Mengapa RUU ini mendesak? Alasannya sistem kita saat ini sangat bergantung pada perampasan yang mengikuti penghukuman pidana atau conviction-based forfeiture, yaitu perampasan yang baru dapat dilakukan setelah pelaku divonis bersalah. Pendekatan ini menemui jalan buntu dalam empat keadaan,” ujar Aji.

“Yang pertama ketika pelaku meninggal, yang kedua ketika pelaku melarikan diri atau tidak dapat diadili, dan ketika aset disembunyikan melalui pihak lain. Selain itu juga ketika aset telah dikonversi atau dicampur. Dan ketika proses pidana berjalan lama sehingga pelaku sempat memindahkan asetnya,” sambungnya.

Menurutnya, RUU Perampasan Aset harus mampu menutup empat celah tersebut. Aji menilai draf RUU Perampasan Aset yang tengah dibahas cukup progresif.

“Draf yang terbaru menggabungkan dua jalur sekaligus, yaitu perampasan berdasarkan putusan pidana serta perampasan terhadap putusan pidana yang saya singkat NCB atau non-conviction based forfeiture,” imbuhnya.

Artikel Peneliti Sebut RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Soedeson, mekanisme perampasan tanpa proses hukum pidana berisiko melanggar Pasal 28 UUD 1945. Padahal, setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak atas perlindungan harta kekayaannya.

Merujuk Pasal 6 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, jelas dia, seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah tanpa putusan hakim yang sah.

“Warga negara itu, termasuk penjahatnya, dilindungi harta kekayaannya oleh UUD. Tidak boleh orang itu dinyatakan bersalah kalau tanpa putusan hakim. Itu jelas,” kata Soedeson dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Sementara, dalam sudut pandang hukum perdata, kata Soedeson, peralihan hak atas harta benda di Indonesia memiliki prosedur yang rigid, mulai dari kesepakatan hingga proses penyerahan secara administratif (levering).

la khawatir jika RUU Perampasan Aset mengabaikan proses-proses tersebut, negara akan melakukan tindakan yang secara hukum dianggap prematur.

“Sita dulu, setelah putusan baru rampas. Kata ‘rampas’ ini saja tanpa proses hukum bagi saya sudah salah. Hukum ini adalah proses, tidak bisa tiba-tiba karena (harta) berlebihan langsung diambil. Itu berbahaya sekali,’ tuturnya.

Selain masalah perampasan, Soedeson turut mewanti-wanti wacana penghapusan elemen kerugian negara dan hanya fokus pada delik fraud. Menurut dia, tanpa batasan kerugian negara yang jelas, penegakan hukum tidak terkendali dan menyasar aparatur sipil negara.

“Kalau kerugian negara dihapus dan hanya mengenai fraud, celakalah kita semua. Ini bisa jadi seluruh pegawai negeri bisa ditangkap polisi. Kerugian negara itu memberikan batasan, memberikan sesuatu yang konkret terhadap tindakan melawan hukum,” ujarnya.

Komisi III DPR secara maraton tengah menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah pakar, praktisi, dan akademisi guna menyerap aspirasi dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Meski begitu, DPR belum memberikan sinyal kapan RUU tersebut akan mulai dibahas bersama pemerintah.

Artikel Legislator Sebut Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pengadilan Langgar UUD pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Prasetyo menjawab pertanyaan soal kemungkinan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perampasan Aset.

“Untuk sementara ini belum (ada Perppu). Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa beliau (Prabowo) sangat concern terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset ini,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset merupakan salah satu komitmen Presiden dalam memberantas korupsi.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR berkaitan dengan RUU Perampasan Aset, termasuk dengan pada para pimpinan partai.

“Tapi kalau pernyataan apakah dipertimbangkan Perppu untuk sampai hari ini belum. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai, dan ini bukan belum diskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga menteri,” kata Prasetyo.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap UU Perampasan Aset. Hal ini sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta pada 1 Mei 2025.

“Saudara-saudara dalam rangka pemberantasan korupsi saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, saya mendukung,” kata Prabowo.

Artikel Prabowo Sudah Komunikasi dengan Pimpinan Parpol Soal RUU Perampasan Aset pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas Jakarta pda Kamis (1/5/2025).

“Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset saya dukung. Enak aja udah nyolong nggak mau kembalikan aset, gua tarik aja deh itu,” kata Prabowo di hadapan massa.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku sudah hafal dengan tipu daya koruptor. Itu kenapa, kata dia, banyak yang tidak mau dirinya jadi presiden.

“Kenapa mereka takut aku jadi presiden karena gua tau tipu-tipu mereka semua tuh. Gua lahir di betawi, besar di betawi, ngerti mana aset-aset milik rakyat, gua ngerti. Dan gua akan tarik membali jadi milik rakyat,” ucapnya.

Prabowo mengaku, sudah berdiskusi tentang Undang-Undang Dasar (UUD) negara. UUD tersebut dianggap kuat yang mengatakan bahwa kekayaan hasil bumi yang terkandung di dalammya dikuasai oleh negara.

“Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmurab rayat. Itu perintah UUD,” tegasnya.

Prabowo mengimbau, dalam memberantas korupsi, masyarakat dan para buruh tidak tergoda oleh oknum-oknum tertentu yang menawarkan dana untuk demo dalam aksi protes terhadap suatu kebijakan.

“Nanti lu dikasih duit lu demo untuk koruptor. Awas lu, gua heran didemo. Ada demo mendukung koruptor gua heran ntar,” pungkasnya.

Artikel Prabowo Dukung UU Perampasan Aset Koruptor pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Politikus PDI Perjuangan Aria Bima merespons pernyataan tersebut. Menurutnya, pemerintah tinggal mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika RUU Perampasan Aset dianggap mendesak.

“Kenapa (akan melobi) ketua umum parpol kalau memang dilihat urgent, turunkan Perppu aja lah,” kata Aria di Rumah Tim Pemenangan Pram-Doel, Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Dia menyinggung kesiapan aparat penegak hukum melaksanakan Undang-undang Perampasan Aset jika disahkan.

“Aparat hukumnya siap enggak? Jadi melihatnya lebih holistik. Tapi kalau pemerintah keburu segera akan mengeluarkan, turunkan Perppu,” tutur dia.

“Jangan jadi polemik kayak gini. Pak Jokowi bisa turunkan Perppu kok dulu. Pak Prabowo bisa. Kita hanya, kita tidak bisa tidak kalau Perppu harus setuju dan tidak setuju,” sambungnya.

Di sisi lain, Aria mengklaim PDIP secara prinsip setuju RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Kendati demikian, Aria menilai pembahasan RUU itu harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak.

“Supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan undang-undang yang lain, saya kira kalangan akademisi, kalangan penggiat hukum perlu membahas, memberikan masukan kita di DPR itu lebih banyak,” ujar dia.

Artikel PDIP Tantang Pemerintah Terbitkan Perppu Perampasan Aset pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengaku sudah pernah menyampaikan hal itu ke Yusril jauh sebelum dilantik sebagai Menko.

“Pernah saya ketemu satu forum dengan Pak Yusril di hadapan Komisi III (DPR), waktu itu acara peluncuran buku akhir tahun salah satu yang saya minta ke Pak Yusril kalau nanti hadir mau menteri yang membidangi hukum untuk berjuang mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena hanya satu-satunya cara itu lah memberantas korupsi baik dari sisi penegakan hukum maupun pencegahan,” kata Boyamin kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Boyamin mengatakan, UU Perampasan Aset akan memaksimalkan upaya pencegahan korupsi.

“Kalau perampasan aset ini disahkan kan orang lebih harus transparan memberikan laporan harta kekayaan dan ada sanksi yang lebih tegas. Termasuk nanti pembatasan uang kartal untuk transaksi, jadi nanti semua akan by system, sehingga nanti semua orang akan susah untuk korupsi karena susah untuk menyembunyikan uangnya,” katanya.

“Jadi sebenarnya hilirnya itu adalah pemberantasan korupsi itu di pencegahan, bagaimana pemerintah tata kelolanya baik, uang yang masuk tidak bocor, uang yang keluar tidak bocor,” tambahnya.

Lebih lanjut, Boyamin menyebut MAKI akan membuat tindakan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika Yusril nantinya tidak kunjung mengesahkan UU tersebut.

“Jika Pak Yusril tidak mampu satu tahun mengesahkan RUU Perampasan Aset maka saya terpaksa maju ke Mahkamah Konstitusi untuk membuat deadline maksimal dua tahun UU itu harus disahkan oleh DPR dan pemerintah,” katanya.

Artikel MAKI Indonesia Minta Yusril Segera Sahkan RUU Perampasan Aset pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Ferdinand merespon pernyataan Jokowi terkait RUU Perampasan Aset yang disebutnya tertahan di DPR RI.

Ferdinand menilai Jokowi tidak pernah serius dengan RUU Perampasan aset. Dia menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya menjadikan RUU tersebut sebagai dagangan.

“UU Perampasan Aset ini hanya jualan citra Jokowi semata,” kata Ferdinand dalam unggahannya di X pada Sabtu (20/4/2024).

Padahal, menurut Ferdinand, Jokowi bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset jika tak kunjung mendapat respon dari DPR untuk mengesahkan UU Perampasan Aset.

“Kalau DPR tidak merespon, mengapa Jokowi tidak keluarkan Perpu? Syarat Perpu saat ini sangat memenuhi untuk tindakan keras kepada koruptor yang makin gila,” ujarnya.

Sebab itu, Ferdinand meminta Jokowi untuk tak perlu selalu berpura-pura menjadi orang baik.

“Pak Jokowi, berhentilah berpura-pura orang baik,” pungkasnya.

Jokowi sebelumnya menyampaikan pentingnya mengawal perampasan aset sebagai upaya penyelamatan uang negara. Salah satunya melalui RUU Perampasan Aset. RUU tersebut, kata Jokowi, tinggal menunggu langkah DPR.

(Su/rilpolitik)

Artikel Soal RUU Perampasan Aset, Jokowi Diminta Stop Berpura-pura Jadi Orang Baik pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ade Armando mulanya berbicara terkait pentingnya UU Perampasan Aset untuk memberantas tindak pidana korupsi. Menurutnya, UU tersebut bertujuan untuk memiskinkan koruptor.

“UU Perampasan Aset itu penting buat memerangi korupsi. UU ini bisa membuat calon koruptor takut dimiskinkan,” kata Ade Armando melalui akun X miliknya, @adearmando61 pada Minggu (27/8/2022).

Ia kemudian mempertanyakan sikap DPR RI, terutama Fraksi PDIP sebagai pemilik kursi mayoritas di parlemen, yang tidak mendukung RUU tersebut.

“Tapi kok RUUnya gak didukung di DPR? Termasuk dan terutama gak didukung PDIP. Kenapa ya?” ujar Ade Armando.

Ia kembali menegaskan pentingnya UU Perampasan Aset dalam memerangi kejahatan korupsi di Indonesia.

“UU Perampasan Aset itu penting untuk memiskinkan koruptor. Kok kesannya Fraksi PDIP di DPR gak dukung ya?” tanyanya.

Diketahui, Surat Presiden (Surpres) yang berisi permintaan agar RUU Perampasan Aset jadi perioritas pembahasan telah diserahkan ke DPR RI pada 4 Mei lalu.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani pada pertengahan Juli lalu mengungkapkan alasan DPR tak kunjung membacakan dan menindaklanjuti RUU tersebut. Menurutnya, RUU Perampasan Aset masih menunggu antrean dengan RUU lain yang saat ini sedang dibahas komisi III.

(Abn)

Artikel Ade Armando Pertanyakan Sikap PDIP Soal RUU Perampasan Aset pertama kali tampil pada Rilpolitik.