Salah satu poin krusial dalam revisi UU tersebut adalah memperpanjang masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 8 tahun, maksimal 2 periode.

Poin perpanjangan masa jabatan kades menjadi 8 tahun itu menuai kritik publik. Kritik salah satunya datang dari pegiat media sosial, Jhon Sitorus.

Menurut Jhon, revisi UU tersebut telah membuat demokrasi semakin hancur. Selain itu, juga akan melahirkan raja-raja baru di desa.

“Dengan demikian, raja-raja baru telah lahir di desa. Demokrasi makin hancur,” kata Jhon Sitorus dalam unggahannya di X pada Kamis (28/3/2024).

“Masing-masing kepala desa boleh menjabat selama 8 tahun untuk 1 periode dan maksimal 2 periode atau 16 tahun,” beber dia.

Jika UU tersebut diterapkan, lanjut dia, itu berarti masa kekuasaan kades lebih lama ketimbang bupati, bahkan presiden sekalipun.

“Masa kekuasaannya bahkan melebih masa kekuasaan Bupati, Gubernur dan Presiden yang hanya boleh maksimal 10 tahun (2 periode),” ujar dia.

Lebih lanjut, Jhon mengatakan, lamanya masa kekuasaan kades itu telah mengibiri demokrasi di desa.

“Demokrasi makin dikebiri, tidak ada kesinambungan kepemimpinan, pemimpin yang berintegritas semakin sulit untuk ditemui,”

Dia pun menyebut bahwa ini sebagai balas jasa Presiden Joko Widodo kepada para kades di seluruh Indonesia.

“Selamat menikmati balas jasa atas kemenangan Jokowi man,” pungkasnya.

(Iqb/rilpolitik)

Artikel Perpanjangan Masa Jabatan Kades Dinilai Lahirkan Raja-raja Baru Hingga Hancurkan Demokrasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR yang juga politikus PDI Perjuangan Puan Maharani. Tampak hadir Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus, Rachmat Gobel.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mulanya menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah.

Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi produk undang-undang.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta sidang.

“Setuju,” jawab peserta sidang diikuti ketukan palu pengesahan.

Sebagai informasi, salah satu poin krusial dalam revisi UU itu mengatur masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.

Artikel Sah! RUU Desa Jadi UU, Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 8 Tahun pertama kali tampil pada Rilpolitik.