Dukungan mereka tidak hanya sekadar wacana, tetapi disertai dengan gerakan-gerakan aksi demonstrasi sebagai bentuk keseriusan menyuarakan aspirasinya.

Kedua organisasi tersebut satu suara terkait pentingnya reformasi Polri secara struktural dan menempatkan Polri di bawah kementerian.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya.

1. Jaringan Pemuda Pengawal Reformasi Polri (JPPR Polri)

JPPR Polri menggelar aksi demonstrasi mendukung reformasi struktural Polri dan menuntut agar Polri berada di bawah kementerian. Aksi ini digelar di depan Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Koordinator aksi, Aqil Maulidan, menyatakan bahwa Polri saat ini sedang dalam kondisi terpuruk. Untuk memperbaikinya, kata dia, tak cukup hanya melalui reformasi kultural, tetapi juga harus struktural.

Reformasi struktural, jelas Aqil, dilakukan dengan cara merombak jajaran Polri dari pucuk pimpinan pusat hingga daerah. Dalam hal ini, JPPR secara tegas mendesak pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan sebagai Kapolri.

“Tidak ada pilihan lain untuk memperbaiki kinerja institusi kepolisian kecuali dengan reformasi struktural yaitu dengan merombak jajaran polri dari pucuk pimpinan pusat hingga ke daerah,” tegas Aqil.

Solusi lain untuk memperbaiki institusi Polri, kata Aqil, adalah menempatkan kepolisian di bawah kementerian. Ia membeberkan sejumlah alasan kenapa Polri sebaiknya di bawah kementerian.

Pertama, akuntabilitas dan transparansi. JPPR berpandangan bahwa Polri di bawah kementerian akan lebih akuntabel dan transparan dalam menjalankan tugasnya.

“Kedua, pengendalian dan pengawasan. Kementerian dapat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap polisi untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku,” kata Aqil.

Ketiga, koordinasi dan sinergi. Aqil mengatakan polisi dapat lebih mudah berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya jika berada di bawah kementerian.

“Keempat, pengurangan penyalahgunaan Wewenang. Dengan berada di bawah kementerian, polisi akan lebih sulit melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi,” jelasnya.

Kelima, JPPR menilai Polri akan lebih profesional jika berada di bawah kementerian. Keenam, Polri akan lebih sulit dipolitisasi untuk kepentingan sesaat.

“Ketujuh, polisi akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat jika berada di bawah kementerian,” pungkasnya.

2. Forum Pemuda dan Aktivis Indonesia (FPAI)

Sebelumnya, Forum Pemuda dan Aktivis Indonesia (FPAI) juga menyampaikan pandangan yang sama, yaitu menempatkan Polri di bawah kementerian dan copot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketua FPAI, Anis Anwari menilai Polri saat ini sudah menjadi lembaga yang terlalu perkasa (superbody), namun minim pengawasan. Ia menyoroti sejumlah skandal yang dilakukan oknum Polri.

“Dari skandal internal yang mencederai keadilan hingga tindakan represif aparat hingga menelan nyawa warga sipil, semua berpangkal pada satu titik: ketiadaan kontrol politik sipil yang kuat,” ungkap Anis.

Atas dasar itu, Anis mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merumuskan langkah legislatif dengan menempatkan Polri di bawah koordinasi kementerian.

“Polri harus dipisahkan dari kedudukan langsung di bawah Presiden agar tidak lagi menjadi instrumen politik kekuasaan,” kata Anis.

Anis menilai status Polri yang saat ini berada di bawah Presiden langsung sangat rentan disalahgunakan sebagai alat pemukul lawan politik. “Dengan berada di bawah kementerian, Polri akan memiliki jarak yang sehat dari lingkar kekuasaan ‘ring satu’, sehingga mampu bertindak sebagai penegak hukum yang murni profesional dan netral,” tegasnya.

Anis melihat bahwa masifnya masalah sistemik mulai dari penyalahgunaan wewenang, gaya hidup mewah, hingga kekerasan berlebih menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal Polri telah gagal.

“Penempatan di bawah kementerian akan menciptakan mekanisme check and balance yang efektif, di mana menteri dari unsur sipil dapat melakukan audit kinerja dan etika secara objektif tanpa terhambat solidaritas korps yang sempit,” ujarnya.

Anis mengatakan, sudah saatnya Polri bertransformasi menuju Civilian Policing dan menanggalkan sisa-sisa kultur militeristik.

“Sebagai aparat penegak hukum di negara demokrasi, Polri harus sepenuhnya tunduk pada supremasi sipil,” ucapnya.

Anis juga menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya. Ia menilai Sigit sebagai penyebab gagalnya reformasi Polri.

Anis menegaskan bahwa tuntutan ini didasari atas rasa cinta agar Polri kembali ke khitahnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. “Kami tidak ingin kepolisian kita menjadi ‘negara di dalam negara’,” ujarnya.

Terkahir, Anis mengajak semua elemen pemuda dan aktivis di seluruh penjuru tanah air untuk merapatkan barisan, mengawal isu ini hingga reformasi Polri yang struktural dan fundamental dapat terwujud.

“Apabila aspirasi kami tidak mendapatkan respon dan terkesan diabaikan kami tegaskan dan kami pastikan bahwa kami akan melakukan konsolidasi nasional dengan seluruh pemuda dan aktivis se indonesia untuk melakukan penyampaian aspirasi terbuka di setiap polda polres hingga polsek di seluruh tanah air,” tutup Anis.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Dua Organisasi Kepemudaan Getol Minta Polri di bawah Kementerian dan Copot Kapolri Sigit pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pernyataan tokoh oposisi Abraham Samad dan rekan-rekannya kepada Presiden Prabowo jika reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada jika Kapolri diganti adalah pernyataan yang salah kaprah,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, dikutip rilpolitik.com pada Sabtu (7/2/2026).

Habiburrokhman menilai usulan Abraham Samad cs sangat tendensius, subyektif, dan bersudut pandang sangat sempit.

“Cukup aneh ketika banyak pihak berbicara berdasarkan kajian ilmiah soal reformasi kultural dan institusional mereka datang dengan usul terkait personal,” ujar dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan reformasi di bidang apapun, tidak bisa disandarkan hanya pada persoalan suka tidak suka yang bersifat personal.

“Terlebih, Kapolri Listyo Sigit Prabowo justru sosok yang selama ini terdepan dalam mempercepat reformasi Polri,” tegasnya.

Dia lalu mengungkapkan data di Komisi III DPR menunjukkan bahwa sejak memimpin 2021, tingkat represifitas menurun sangat drastis di banding periode-periode sebelumnya.

“Polri juga tercatat sebagai institusi mitra Komisi III yang paling responsif terhadap pengaduan masyarakat,” ujarnya.

Ia pun menegaskan pergantian Kapolri sebagai kewenangan konstitusional Presiden yang seharusnya tidak diintervensi oleh siapa pun, termasuk tokoh-tokoh oposisi tersebut.

“Boleh saja mereka berbeda kepentingan soal politik, tetapi janganlah memberikan tekanan yang salah kaprah kepada Presiden karena justru bisa melemahkan negara kita,” ucapnya.

Dia juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak suka berbicara personal ketika membahas hal yang bersifat institusional.

“Selain itu, beliau juga tidak suka jika ada orang yang menjelek-jelekkan orang lain di depan beliau,” kata dia.

Habiburrokhman pun mengajak publik untuk bersatu mendukung reformasi Polri secara kultural. “Ayo kita satukan langkah dan bulatkan tekad, kita dukung reformasi Polri secara kultural,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Diskusi ini menjadi ruang dialog kebijakan untuk membahas arah reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tengah kebutuhan negara akan aparat yang kuat dan tuntutan demokrasi yang menekankan akuntabilitas serta perlindungan hak warga negara.

Diskusi menghadirkan Tamrin Amal Tomagola (Ketua Dewan Pengarah Public Virtue Research Institute/PVRI), Christina Clarissa Intania (Peneliti The Indonesian Institute/TII), dan Rahadi Teguh Wiratama (Redaktur PRISMA–LP3ES), dengan Moch. Ilham sebagai host. Podcast ini akan tayang melalui akun YouTube resmi LP3ES sebagai bagian dari upaya LP3ES memperluas literasi publik dan diskursus kebijakan berbasis riset.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber sepakat bahwa reformasi Polri merupakan proses berkelanjutan yang perlu terus diperkuat agar Polri mampu menjalankan kewenangannya secara profesional, konstitusional, dan bertanggung jawab, sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Tamrin Amal Tomagola menegaskan bahwa agenda reformasi Polri perlu dilihat secara menyeluruh dan mendasar. Menurutnya, persoalan Polri tidak hanya menyangkut prosedur atau teknis kelembagaan, tetapi juga mencakup aspek struktur, institusional, sosial-budaya, dasar hukum, dan operasional.

“Penguatan kewenangan negara melalui Polri harus diikuti dengan pembenahan tata kelola dan kerangka hukum agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan. Reformasi yang komprehensif justru akan memperkuat Polri sebagai institusi yang konstitusional dan dipercaya publik,” ujarnya.

Tamrin juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kerangka hukum Polri agar institusi kepolisian tidak mudah dipolitisasi atau dikomersialisasi oleh kepentingan kekuasaan, serta tetap berorientasi pada pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Sementara itu, Christina Clarissa Intania menyoroti bahwa reformasi Polri tidak dapat dilepaskan dari isu hak asasi manusia, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola kebijakan publik. Ia menilai bahwa penguatan kewenangan Polri harus dibarengi dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas agar tidak menciptakan jarak dengan masyarakat.

“Reformasi Polri adalah proses yang kompleks. Negara memang membutuhkan aparat penegak hukum yang kuat, tetapi masyarakat—terutama generasi muda—juga menuntut kepolisian yang adil, tidak arogan, dan hadir sebagai pelayan publik tanpa diskriminasi,” jelas Christina.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan Polri terhadap dialog dengan masyarakat sipil merupakan modal penting untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan reformasi berjalan substantif.

Dari perspektif historis dan demokrasi, Rahadi Teguh Wiratama mengingatkan bahwa reformasi Polri pasca-1998 telah menjadi tonggak penting melalui pemisahan Polri dari TNI. Namun, ia menilai bahwa tantangan besar yang masih dihadapi adalah transformasi budaya institusional agar Polri benar-benar sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

“Demokrasi membutuhkan kepolisian yang kuat, tetapi tepat secara fungsi dan etika. Dalam konteks itu, Polri berperan sebagai alat demokrasi yang menjaga ketertiban sekaligus melindungi hak-hak warga negara,” ujarnya.

Diskusi ini juga menempatkan pembahasan mengenai RUU Polri dan implementasi KUHP Nasional sebagai momentum penting untuk merancang penguatan kewenangan Polri yang tetap berada dalam koridor negara hukum. Para narasumber sepakat bahwa penguatan kewenangan aparat harus diiringi dengan pengawasan hukum yang memadai serta pelibatan masyarakat sipil secara bermakna.

Melalui Program Suara Publik LP3ES, diskusi ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman publik mengenai reformasi Polri sebagai agenda strategis nasional, sekaligus mendorong dialog konstruktif antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Podcast Program Suara Publik LP3ES ini akan ditayangkan melalui kanal YouTube LP3ES, sebagai bagian dari komitmen LP3ES untuk menghadirkan diskursus kebijakan yang terbuka, kritis, dan berbasis riset demi terwujudnya Polri yang profesional, kuat, dan demokratis.

Artikel Reformasi Polri Dinilai Kunci Penguatan Negara Hukum Demokratis pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Reformasi tidak mungkin berjalan jika yang mengendalikannya adalah orang-orang yang justru selama ini berada di dalam sistem yang ingin dibenahi. Ini konflik kepentingan yang sangat jelas,” tegas Alfian dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (3/11/2025).

Mantan Fungsionaris Perguruan Tinggi dan kepemudaan Badko HMI Se-Jabodetabeka – Banten ini juga menyoroti komposisi tim yang dinilai bermasalah. Banyak perwira aktif dan figur dekat institusi yang dilibatkan, sementara tokoh independen dan akademisi kritis tidak masuk. Hal ini, menurut Alfian, membuat publik sulit percaya bahwa reformasi diarahkan untuk membongkar persoalan lama.

“Kalau aktor-aktor kritis tidak dilibatkan, itu tanda bahwa yang dicari adalah kenyamanan institusi, bukan perubahan,” tambahnya.

Minimnya transparansi mempertebal kecurigaan publik. Hingga kini tidak ada keterbukaan mengenai prioritas pembenahan, mekanisme evaluasi, maupun laporan penindakan pelanggaran.

“Tanpa keterbukaan data, reformasi hanya menjadi cerita di atas kertas. Publik harus bisa memeriksa apa yang dikerjakan,” katanya.

Selain itu, proses reformasi juga dianggap tidak menyentuh akar persoalan utama seperti relasi Polri dengan kepentingan politik dan bisnis, budaya internal yang tertutup, serta lemahnya pengawasan independen. Menurut Alfian, selama persoalan struktural ini tidak disentuh, reformasi hanya kosmetik. Luarannya mungkin berbeda, tapi mesinnya tetap sama.

Dengan sederet kelemahan tersebut, GEMPARI mendesak untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim reformasi yang ada. Mereka mendorong pembentukan format baru yang lebih independen dan melibatkan unsur masyarakat sipil secara nyata, bukan simbolis.

“Jika prosesnya tidak independen dan tidak transparan, wajar kalau publik meminta tim ini dievaluasi. Reformasi Polri tidak boleh menjadi ritual administratif; ini soal masa depan keadilan,” pungkas Alfian.

Artikel Dorong Evaluasi Total Tim Reformasi Polri, GEMPARI Nilai Proses Sarat Konflik Kepentingan pertama kali tampil pada Rilpolitik.