Ketua Umum DPP GMPRI, Raja Agung Nusantara mengatakan pihaknya telah menyambangi Istana Negara untuk menyampaikan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo terkait permohonan penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi Soemitro. Surat diantar ke Istana Negara pada Rabu (4/9/2024).

DPP GMPRI menilai Soemitro sangat pantas dianugerahi gelar pahlawan nasional karena dianggap berjasa bagi Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.

“(Soemitro) Sudah sangat pantas diberikan gelar Pahlawan Nasional karena ikut dalam perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia sebelum bangsa Indonesia merdeka sampai setelah Bangsa Indonesia Merdeka,” kata Raja Agung dalam keterangan resminya yang diterima rilpolitik.com pada Kamis (5/9/2024) malam.

Raja Agung mengatakan desakan anugerah gelar Pahlawan Nasional untuk Soemitro ini bukan tanpa alasan. Pihaknya sudah melakukan kajian dan investigasi terkait kiprah Soemitro untuk bangsa Indonesia.

“(Soemitro) terbukti berdasarkan data, fakta dan sejarah ikut terlibat dalam memperjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan sudah terbukti memajukan bangsa Indonesia dalam segi politik, ekonomi pasca Indonesia merdeka di mata Nasional dan dunia Internasional,” katanya.

GMPRI pun memberi waktu 14×24 jam kepada Presiden Jokowi untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soemitro. Jika tuntutan tersebut tak dipenuhi, GMPRI mengancam akan melakukan demo besar-besaran di depan Istana Negara Jakarta.

“Apabila dalam waktu atau tempo 14×24 jam Bapak Ir. Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia tidak ada respon baik atau tidak menganugrahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, maka kami dari GMPRI beserta mahasiswa dan pemuda seluruh Indonesia dari tingkat DPP, DPD, DPC PAC, PRT dan Komisariat di setiap kampus dan Perguruan Tinggi Se–Indonesia akan menggelar aksi besar-besaran di depan Istana Negara, terhitung mulai dari surat ini masuk,” tegasnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Desak Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional ke Soemitro, GMPRI Kasih Waktu 14×24 Jam Jika Tak Mau Didemo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP GMPRI Raja Agung Nusantara dikutip dari keterangan videonya pada Kamis (5/9/2024). Raja Agung mengaku secara resmi sudah berkirim surat terkait permohonan gelar pahlawan nasional untuk Soemitro.

“Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, saya selaku Ketua Umum DPP GMPRI Raja Agung Nusantara, barusan kami mengantarkan surat daripada permohonan panganugerahan pahlawan nasional kepada Presiden Ir Joko Widodo kepada almarhum Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo,” kata Raja Agung.

GMPRI menilai Soemitro layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena telah berjasa bagi bangsa Indonesia baik sebelum merdeka maupun pasca merdeka.

“Apa dasar kami mengantarkan surat itu bahwa Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo berhak untuk diberikan anugerah sebagai pahlawan nasional yang telah berjasa kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang telah berjasa kepada sebelum dan pasca kemerdekaan Indonesia,” ujarnya.

Sebab itu, GMPRI mendesak Jokowi segera menganugerahi Soemitro sebagai pahlawan nasional.

“Maka kami minta kepada Presiden Ir Joko Widodo untuk segera memberikan gelar pahlawan nasional. Karena ini sebagai kepentingan bangsa, sebagai sejarah bangsa,” ucapnya.

Raja Agung pun mengancam akan melakukan aksi besar-besaran di depan Gedung Istana Negara jika permohonannya tak dikabulkan.

“Maka kalau tidak ada respon baik dan i’tikad baik, maka kami akan melakukan aksi besar-besar di depan Istana Negara,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun rilpolitik.com, Soemitro Djojohadikusumo merupakan salah satu begawan ekonomi di Indonesia. Lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 29 Mei 1917. Ia merupakan ayahanda dari Prabowo Subianto yang telah diumumkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024.

Mantan menteri di era Soekarno maupun Soeharto ini meninggal dunia pada 9 Maret 2001 dalam usia 83 tahun. Soemitro Djojohadikusumo dikebumikan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pada zaman pemerintahan Soekarno, Soemitro Djojohadikusumo menduduki sejumlah posisi mentereng dan masih terkait ekonomi. Di antaranya Menteri Perdagangan dan Perindustrian Kabinet Natsir (1950-1951), Menteri Keuangan Kabinet Wilopo (1952-1953), Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), serta Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956).

Akan tetapi, Soemitro memiliki pandangan yang berbeda dengan sang presiden. Ia terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra. Alhasil, ia hidup dalam pengasingan dan tinggal cukup lama di luar negeri.

Semasa pemerintahan orde baru yang dipimpin Soeharto, nasib berkata lain. Soemitro pulang kampung ke Indonesia dan kembali menduduki posisi menteri pada masa pemerintahan Soeharto.

Ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Kemudian berlanjut Menteri Riset dan Pembangunan Kabinet Pembangunan II (1973-1978).

(War/rilpolitik)

Artikel GMPRI Surati Jokowi Minta Ayah Prabowo Soemitro Diberi Gelar Pahlawan Nasional pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Aksi tersebut merupakan yang kedua setelah sebelumnya mereka menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuntutan agar lembaga anti rasuah itu segera menangkap dan mentersangkakan Achmad Fauzi.

Dalam rilis yang diterima redaksi rilpolitik.com, DPP GMPRI mendesak PDIP untuk segera memecat Fauzi sebagai kader. GMPRI menduga Achmad Fauzi terlibat dalam kasus PT WUS yang merugikan negara sebesar Rp4,435 miliar dan US$ 203.630 itu. Keterlibatan Fauzi dalam kasus tersebut diduga terjadi saat pria yang saat ini digadang-gadang maju pada Pilgub Jawa Timur 2024 itu menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan PT WUS di Jakarta.

“Bupati Sumenep Achmad Fauzi Kader PDIP tersandung dalam dugaan korupsi dana Participating Interest (PI) PT Wira Usaha Sumekar (WUS), salah satu BUMD milik Pemkab Sumenep. Kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp4.43 Miliar dan USD 203.630 ini ditangani Kejaksaan Jawa Timur pada 2017,” demikian bunyi rilis tersebut.

Dihubungi melalui pesan tertulis, Koordinator lapangan sekaligus Wakil Ketua Umum DPP GMPRI, Irfan Maftuh membenarkan aksi di depan Kantor PDIP itu.

“Iya kita meminta Fauzi dipecat dari kader, dan anggota PDI-P,” kata Irfan Maftuh saat dihubungi pada Selasa (28/11/2023).

Irfan menegaskan pihaknya akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga Achmad Fauzi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT WUS.

“DPP GMPRI tetap akan melakukan demonstrasi sampai Fauzi ditangkap,” tegas Irfan.

“Pada intinya, DPP GMPRI akan selalu turun sampai Fauzi di tahan sebagai tersangka,” imbuh dia.

Aktivis asal Madura itu menaruh harapan kepada Ketua KPK yang baru, Nawawi Pomolango untuk berani menangkap Achmad Fauzi.

“Harapan DPP GMPRI terhadap KPK-RI agar segera periksa dan tahan Fauzi,” harapnya.

Senada dengan Irfan, Ketua Umum DPP GMPRI, Raja Agung Nusantara juga menegaskan akan terus turun ke jalan mendesak KPK menangkap Fauzi.

“Lanjut jilid 3 di depan rumah Ibu Megawati (Ketua Umum PDIP),” tutur Agung saat dihubungi melalui pesan tertulis.

Dia memperkirakan aksi jilid tiga ini akan berlangsung minggu depan. “Insyallah minggu depan,” tukasnya.

Sebagai informasi, PT WUS adalah BUMD Pemkab Sumenep yang mengelola sejumlah usaha, seperti SPBU dan bengkel. WUS juga ditunjuk pemkab setempat sebagai lembaga yang mengelola dana Participating Interest (PI) pengelolaan migas dari pihak swasta, PT Santos Madura Offshore, yang mengeksploitasi migas di Sumenep.

Kasus korupsi di PT WUS ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Agustus 2016 terkait laporan keuangan PT WUS. Dalam temuannya, BPK menyebut ada beberapa pengeluaran PT WUS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yang bersumber dari pendapatan participating interest (PI) pengelolaan minyak dan gas.

Kasus ini sempat ditangani Kejaksaan Negeri Sumenep sebelum akhirnya diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Juli 2017 lalu.

Dalam kasus tersebut, dua orang ditetapkan sebagai terdakwa, yakni Sitrul Arsyih Musa’ie selaku Direktur Utama PT WUS Sitrul dan Taufadi selaku Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS.

Nama Achmad Fauzi sendiri oleh beberapa pihak memang sering dikait-kaitkan dengan kasus PT WUS. Pasalnya, saat kasus ini terjadi, Fauzi diketahui menjabat sebagai Kepala Perwakilan PT WUS di Jakarta.

(Abn/rilpolitik)

Artikel GMPRI Tegaskan Akan Terus Demo Hingga KPK Tersangkakan Bupati Sumenep Achmad Fauzi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Salah satu yang menjadi tuntutan massa pada aksi tersebut adalah mendesak KPK segera memeriksa dan menangkap Bupati Sumenep Achmad Fauzi.

Dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Jumat (10/11/2023), Ketua Umum DPP GMPRI, Raja Agung Nusantara menduga Achmad Fauzi terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana Participating Interest (PI) PT Wira Usaha Sumekar (WUS), salah satu BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp4,43 Miliar setara USD 203.630 ini ditangani Kejaksaan Jawa Timur pada 2017,” ungkap Agung.

Agung menduga Achmad Fauzi terlibat kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Perwakilan PT WUS di Jakarta.

Sebab itu, Agung mengultimatum Ketua KPK Firli Bahuri untuk segera memeriksa dan menangkap Achmad Fauzi. Dia memberi waktu kepada KPK untuk bisa memeriksa dan menangkap Fauzi dalam tempo 7×24 jam.

“Kalau tidak ada Progres, maka Minggu depan DPP GMPRI akan menggelar aksi dan mengepung KPK RI 100 kali lipat massa Aksi yang saat ini (kemarin),” tegas Agung.

“Tolong Ketua KPK RI indahkan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan DPP GMPRI,”
imbuhnya.

Lebih lanjut, Agung juga meminta atensi Presiden Joko Widodo untuk bisa mendorong KPK agar memproses kasus korupsi yang diduga melibatkan Achmad Fauzi.

“Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia mendukung Presiden Jokowi untuk mendesak KPK RI dan institusi terkait untuk segera periksa dan tangkap Achmad Fauzi,” ujar Agung.

(Abn/rilpolitik)

Artikel GMPRI Ultimatum KPK Segera Periksa dan Tangkap Bupati Sumenep Achmad Fauzi pertama kali tampil pada Rilpolitik.