Warga Kepulauan yang tidak punya akses lobi, dalam sebuah negara yang katanya demokrasi, kadang suaranya dianggap sebagai gema bergaung keras tapi jarang digubris.

Tepatnya kemarin Jumat, 4 Juli 2025, sebuah suara optimisme indah baru saja dikumandangkan oleh Komisi I DPRD.

Melalui Radar Madura, politisi PAN tampaknya lebih percaya pada kertas kajian ketimbang keluhan rakyat di tepi pantai.

Beliau menyampaikan bahwa kegiatan seismik PT Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI) sudah sesuai prosedur. “Sudah melalui kajian mendalam,” katanya dengan penuh percaya diri, seolah-olah kedalaman kajian itu bisa menutup dangkalnya kesejahteraan warga kepulauan.

Sayangnya, publik hari ini tak sedang membahas kajian. Yang mereka ributkan adalah potensi kerusakan alam, gajian yang hanya menguntungkan segelintir orang, CSR yang tak jelas kemana mengalirnya.

PI (Participating Interest) yang sejak dulu katanya sedang diurus, tapi wujudnya tak pernah nyata, entah tenggelam atau sengaja ditenggelamkan.

Mari kita bahas satu per satu. Soal kajian. Tentu semua proyek besar, apalagi migas, wajib melalui studi kelayakan, AMDAL, dan sederet regulasi dari pusat hingga daerah.

Tapi apakah kajian itu otomatis menandakan kebaikan bagi rakyat? Kajian akademik bisa disulap seperti sihir. Di atas kertas semuanya hijau dan lestari, di lapangan jangan-jangan warga malah tak bisa panen rumput laut karena limbah dan aktivitas seismik.

Di atas kertas katanya lapangan kerja terbuka, tapi warga hanya kebagian jadi tukang masak untuk kegiatan sosial perusahaan.

Bahkan yang disebut “tenaga lokal” pun kadang hanya nama saja, selebihnya outsourcing dari kota yang bahkan tak tahu jalan ke pulau Kangean dan Masalembu.

Kemudian soal CSR. Ah, inilah dongeng klasik korporasi. Dana tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya menjadi bentuk balas budi pada lingkungan dan masyarakat terdampak, kadang berubah jadi dana siluman.

Banyak warga bahkan tidak tahu bahwa CSR itu ada, karena bentuknya tak lebih dari satu-dua pelatihan yang tidak berkelanjutan, proyek tambal sulam, atau dana bantuan yang lebih sering dibicarakan di meja lobi hotel.

Bahkan ada yang menyebut, CSR-nya bukan untuk rakyat, tapi untuk tugu keris, untuk menjaga “hubungan baik” dengan para pejabat. Jika benar begitu, CSR sebaiknya diganti namanya menjadi Cukup Sulap Regulasi.

Coba kita tanya satu fakta, dulu Gubernur Jawa Timur, pernah menandatangani kesepakatan bersama terkait penerimaan dan pengelolaan ParticipatingInterest.

PI 10% Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi pada North Madura II, Sepanjang dan Pagerungan Utara serta  SouthEast Madura di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (22/11) malam.

Sampai hari ini tak ada update. Rakyat diberi mimpi bahwa mereka akan mendapatkan jatah dari hasil produksi migas.

Ya, tapi mimpi tinggal mimpi. PI itu sampai hari ini belum jelas juntrungannya. Pemda Sumenep tak pernah bisa menjelaskan dengan jujur atau mungkin tak tahu sama sekali berapa persen yang sudah masuk, berapa yang hilang dalam kabut birokrasi, dan siapa saja yang mengatur pembagiannya.

Kata warga di Pulau Kangean: “PI itu mirip sinyal BTS di sini, hilang terus.”

Lucunya, saat warga mempertanyakan hal-hal mendasar itu, Mas Hairul malah bilang, “Jangan halangi investasi!” Kalimat sakral yang sering diucapkan pejabat yang malas mendengar rakyat.

Tentu saja kita semua ingin investasi. Karena yang ditolak bukan investasinya, melainkan ketimpangannya. Masa rakyat hanya dijadikan pagar hidup untuk menyambut investor, sementara hasilnya hanya dinikmati oleh elite yang kantornya jauh dari lokasi eksplorasi?

Lebih lucu lagi, Mas Hairul menyarankan agar anak-anak Sumenep belajar eksplorasi migas. Sebuah anjuran yang kedengarannya nasionalis, namun hampa dalam realitas.

Anak-anak masih kesulitan mendapatkan guru tetap. Sekolah di kepulauan masih bolong-bolong, jaringannya lambat, gedungnya nyaris roboh.

Apa yang mau mereka pelajari dari industri migas, sementara informasi tentang gas saja masih dikunci? Jangan-jangan nanti yang diajarkan bukan soal eksplorasi minyak dan gas, tapi eksplorasi “celah-celah kebijakan” untuk memperkaya diri.

Yang lebih getir adalah bagaimana elit birokrasi dan politikus justru bersatu padu dalam menyanyikan lagu investasi.

Pemerintah daerah tidak terdengar memperjuangkan kompensasi nyata. beberapa anggota DPRD justru seperti humas korporasi.

Ketika rakyat meminta kejelasan data dan transparansi, mereka malah menyodorkan narasi bahwa “semua sudah sesuai aturan.” Pertanyaannya: aturan siapa? Rakyat atau rezim investor?

Mas Hairul dan kawan-kawan Komisi I tentu boleh punya pendapat, tapi mohon jangan sebut bahwa ini “untuk kepentingan rakyat.”

Karena kalau benar untuk rakyat, maka rakyat tidak akan terus-terusan menggugat.

Jangan menyamaratakan antara izin dari pemerintah pusat dengan izin sosial dari masyarakat lokal. Mereka punya hak bertanya, hak menuntut, dan hak untuk tidak percaya.

Sebagai penutup, izinkan saya sampaikan satu usulan kecil kepada pemerintah dan DPRD: jika memang semua aktivitas PT KEI ini sudah sesuai kajian, maka buat juga kajian publik yang bisa dibaca dan diakses oleh masyarakat biasa.

Buka data CSR, buka laporan PI, dan buka siapa saja yang selama ini diuntungkan. Jika memang tak ada yang ditutup-tutupi, kenapa takut transparan?

Sebab kalau tidak, jangan salahkan jika suatu saat rakyat mendesak Komisi I untuk segera membentuk Pansus, yang targetnya sederhana: menyelidiki bupati Sumenep ketika di Jakarta ngopi dengan siapa saja?

Rakyat tak lagi ingin mendengar tentang kajian, karena yang mereka lihat hanyalah gajian yang selalu jatuh di tangan yang sama.

Artikel Kajian Mendalam, Gajian Tenggelam, CSR Menguap, PI Belum Naik Kepermukaan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Isu tersebut berawal dari unggahan akun Tiktok @imalonehereee227 dan akun X @callmejulia227 yang kemudian dishare ulang oleh banyak akun sehingga mendapat ribuan respons dari netizen.

Namun belakangan, pihak PT KEI membantah keras tuduhan tersebut. Mereka menyebut bahwa tuduhan adanya kekerasan seksual di lingkungan kerja perusahaan minyak dan gas itu adalah fitnah.

Kini, perempuan yang disebut sebagai korban itu juga muncul memberikan klarifikasi yang pada intinya membantah semua informasi tentang dirinya yang beredar di media sosial.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada hari Sabtu (10/5/2025) itu, Raji Julia juga membantah akun Tiktok @imalonehereee227 dan akun X @callmejulia227 sebagai penyebar pertama adalah akun miliknya.

“Klarifikasi ini saya buat dengan penuh kesadaran dan didampingi oleh kedua orang tua saya,” kata Rani Julia di akhir klarifikasinya untuk menegaskan bahwa pernyataan tersebut dibuat tanpa tekanan.

Berikut klarifikasi lengkap Rani Julia:

Saya yang bernama Rani Juliarini Rahayu ingin menyampaikan pernyataan serta klarifikasi terkait berita yang menyebutkan nama saya serta rekan kerja saya di salah satu perusahaan yang pernah menjadi tempat saya bekerja yang saat ini berita tersebut ramai beredar di sosial media yang berawal dari postingan salah satu akun tiktok bernama “@imalonehereee227”, akun X dengan username “@callmejulia227”, postingan pada akun X “@threadbcn” dan “@kkpu_nasional” & akun Instagram “VOKTIS”, akun Linkedin dengan nama Michael Alexander 2021, untuk itu izinkan saya menyampaikan pernyataan resmi sebagat berikut:

1. Bahwa akun tiktok “@imalonehereee227”, akun X dengan username “@callmejulia227” itu bukan merupakan akun saya dan saya tidak ada kaitan sama sekali dengan akun tersebut

2. Bahwa berita yang disampaikan melalui akun Tiktok, Instagram, X, Linkedin tersebut seluruhnya merupakan fitnah, kebohongan dan sama sekali tidak memiliki kebenaran

3. Saya tidak pernah menjadi korban pelecehan seksual apalagi menjadi korban pemerkosaan oleh siapapun di perusahaan tersebut

4. Bahwa pihak perusahaan tidak pernah melakukan intimidasi, tekanan atau tindakan apapun yang melanggar hak-hak saya baik sebagai individu maupun sebagai pekerja

5. Bahwa berita yang menyatakan bahwa saya dipecat oleh perusahaan adalah berita yang tidak benar

6. Bahwa akun tiktok tersebut dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan niat hendak mencemarkan nama baik saya dan orang-orang yang disebutkan di dalam postingan itu

7. Saya berhak melakukan upaya hukum untuk merehabilitasi nama baik saya yang telah dirugikan oleh akun tiktok “@imalonehereee227” secara langsung maupun pihak-pihak lain yang dengan sengaja mendistribusikan postingan disinformasi yang merugikan saya

Demikian klarifikasi ini saya buat dengan penuh kesadaran dan didampingi oleh kedua orang tua saya.

Jakarta, 10 May 2025

Rani Juliarini Rahayu

Artikel Klarifikasi Perempuan yang Disebut Jadi Korban Kekerasan Seksual di PT Kangean Energy pertama kali tampil pada Rilpolitik.